MENJUAL POLITIK KEBENCIAN

KAIROSPOS.COM, Jakarta – Menjual politik kebencian itu kalimat yang paling pas menurut saya untuk menggambarkan situasi politik 2017, 2018, dan puncaknya Pilpres 2019. Tahun 2017 adalah tahun politik kebencian kata Direktur Esekutif Amnesty International Indonesia. Usman Hamid mengatakan politik kebencian di Indonesia mengeksploitasi sentimen moralitas agama dan nasionalisme sempit “oleh aktor negara dan non negara  yang mengajak pengikut mereka yang dianggap berbeda,”  kata Usman saat konfrensi pers di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/02/2018).

Usman membagi menjadi lima golongan yang berbeda yakni anti-Islam, Islamis yang anti nasionalis, separatis, komunis dan homophobis.

Untuk anti – Islam, Usman mencontohkan pada Pilkada DKI 2017. Menurut Usman, vonis yang diterima oleh Basuki Tjahaja Purnama merupakan produk politik kebencian yang akan  tercatat dalam sejarah HAM  Indonesia. Usman mengatakan lawan politik Ahok menggunakan sentimen anti-Islam untuk memenjarakan Ahok.

“Pimpinan kelompok seperti FPI, Riziq Shihab menggunakan retorika kebencian untuk menggerakkan massa agar mendorong polisi memproses hukum Ahok atas tuduhan menista agama,” kata Usman.

Potret Pilkada DKI 2017 merupakan referensi untuk memprediksi situasi yang akan datang (analysis past, present, and future).

Saya akan coba memotret lagi jauh kebelakang untuk menemukan benang merah politik kebencian yang kerap digunakan sebagai strategi memenangkan pertarungan politik.

Era Soekarno

Pada masa  merebut kemerdekaan Soekarno dalam orasi politiknya juga menggunakan ujaran kebecian pada bangsa asing seperti; Ganyang Malaysia, Amerika kita setrika, Inggris kita linggis, lawan imperialisme, dan banyak slogan lainnya. Tapi faham yang dipakainya adalah Nation building, character building, kalimat ini selalu dipakai dalam pidatonya untuk mempersatukan anak bangsa yang sudah terpecah pecah akibat politik devita et ampera yang sudah diterapkan ratusan tahun di seluruh Nusantara.

Kita lihat potret Pemilu 1955, siapa dan partai apa yang memperoleh suara terbanyak pada masa itu.

Hasil Pemilu 1955

1.      PNI          119 Kursi   

2.      Masyumi  112 Kursi

3.      NU               91 Kursi

4.      PKI               80 Kursi

Dalam sejarah politik tercatat bahwa Pemilu tahun 1955 paling demokratis, juga dicatat keamanan diganggu oleh DI/TIT (Darul Islam) Tentara Islam Indonesia dibawah pimpinan Karto Soewiryo. Polisi dan TNI ikut memilih pada Pemilu 1955.

Jumlah kursi yang diperebutkan 260, kursi konstituante berjumlah 520 (dua kali lipat kursi DPR)  ditambah 14 kursi wakil dari golongan minoritas. Pemilu tidak dilanjutkan pada tahun 1960. Hal ini diakibatkan pada 5 Juli 1959, dikeluarkan Dekret Presiden yang membubarkan konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945. Kemudian pada 4 Juni 1960, Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955.

Walaupun dalam sejarah politik Soekarno banyak yang Otoritarian, kontroversial seperti Politik NASAKOM, perlu dicatat dan diingat Politik menyatukan anak bangsa Nation Building, Nawacita, dan politik luar negrinya the new emerging force yang dikagumi diseluruh dunia pantas disebut bapak bangsa dan the Faunding Father. 

Ujaran kebenciannya ditujukan pada bangsa asing bukan pada bangsa sendiri.

Era Suharto

Bersambung.....sabar ya lagi di ketik......

Related Posts:

Tweet