Unordered List

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Wednesday, November 13, 2019

Duet Pdt Gomar Gultom - Pdt Jacky Manuputy Pimpin PGI Periode 2019-20124


Sumba, NTT- Duet Pendeta Gomar Gultom dan Pendeta Jacky Manuputy akan menahkodai Persekutuan Gereja Indonesia Periode 2019-2014, terlihat pasangan yang pas mewakili Indonesia Barat dan Indonesia Bagian Tmur. Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia (PEWARNA Indonesia) menyambut baik terpilihnya Pendeta Gomar Gultom menjadi Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), dan juga Pendeta Jacky Manuputy yang terpilih sebagai Sekretaris Umum dalam Sidang Raya PGI XVI di Sumba, Nusa Tenggara Timur, Selasa (12/11).

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum PEWARNA Indonesia, Yusuf Mujiono yang mengatakan bahwa pimpinan terbaru harus menjadi PGI sebagai rumah bersama dan harus mampu mempererat Oikumene, antar aras gereja maupun organisasi masyarakat Kristen.

“Selamat atas terpilihnya ketum dan sekum. Kiranya mampu membuat PGI sebagai rumah bersama dan selalu bersama dalam membangun, juga semakin mengeratkan oikumene baik sesama aras dan ormas Kristen. Sebagai lembaga kewartawanan, Pewarna berharap PGI bisa bekerjasama dengan baik, terutama dalam publikasi dan juga pelatihan bersama. Tambah lagi duet Gomar dan Jacky harus mampu saling mengisi dan bisa bekerjasama dalam tim yang solid. Jangan sampai ada matahari kembar dalam tubuh PGI,” ujar Ketua Umum dari organisasi wartawan Kristen terbesar di Indonesia, yang juga baru saja terpilih ini, Rabu (13/11).

Harapan senada juga disampaikan oleh Sekretaris Umum PEWARNA Indonesia Ronald Onibala, yang melihat dengan terpilihnya Gomar Gultom sebagai ketua akan membawa PGI menjadi lebih baik lagi di tahun mendatang. “Dengan terpilihnya Bapak Pendeta Gomar Gultom yang sudah berpengalaman sebagai sekum dua periode, tentunya memberi harapan perjalanan PGI lima tahun kedepan akan lebih baik dari apa yang sudah baik di lima tahun kebelakang. Ditambah lagi bersama Pendeta Jacky Manuputty, harapan kami, PGI mampu menjawab harapan warga gereja” ungkapnya yang dirilis pada jaringan berita PEWARNA Indonesia.

Dalam rangkaian acara pemilihan yang berlangsung di GKS Payeti, jalan Prof. Yohanes, Payeti, Prailiu, Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur itu Gomar Gultom yang merupakan perwakilan dari Sinode HKBP menjadi Ketua Umum setelah meraih suara terbanyak dengan 79 suara, mengungguli dua calon lainnya, yaitu Albertus Patty (32 suara) dan Tuhoni Telaumbanua (12 Suara).

Sementara, Jacky Manuputy yang merupakan perwakilan dari Sinode GPM sendiri terpilih secara aklamasi dalam pemilihan Sekretaris Umum. Sementara itu Pendeta Krise A. Gosal dari Sinode GMIM kembali terpilih sebagai Wakil Sekretaris Umum

Berikut formatur Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja Gereja Indonesia (MPH PGI) Periode 2019 - 2024
 

Ketua umum : Pdt Gomar Gultom,MTh (HKBP)
Ketua 1 : Bpk. Olly Dondokambey, SE (GMIM)
Ketua 2 : Pdt. Dr. Bambang Wijayanto ( GKPB)
Ketua 3 : Pdt.Dr. Lintje Pellu, STh (GMIT)
Ketua 4 : Pdt. Alfret Samani, STh,M.Si  (GKS)
Sekum : Pdt. Jacky Manuputty MTh (GPM)
Wasekum : Pdt. Krise Gosal, STh (GMIM)
Bendahara : Pdt. Dr. Yakub Sutisna (GBIS)
Wabendum : Pdt. Ari Moningka, STh (GKII)


Penulis : Thony Ermando.

Sunday, November 10, 2019

Walikota Ajak Rawat Toleransi Salatiga

Kairospos.com - Walikota Salatiga Yuliyanto mengajak seluruh elemen masyarakat Kota Salatiga terus menjaga toleransi di Salatiga. Demikian disampaikannya dalam Gelar Budaya Merawat Toleransi di Salatiga. Kegiatan yang dihadiri Ketua DPRD Dance Ishak Palit, Sekda, Forkopimda, kepala OPD, Ketua FKUB beserta pengurus, dan Perwakilan Setara Institut Jakarta tersebut diselenggarakan di Halaman Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, JL Pemuda, Minggu, 10/11/2019.

Agung Nugroho Kepala Badan Kesbangpol yang juga selaku ketua panitia, dalam sambutannya menyampaiakan bahwa kegiatan tersebut sebagai upaya mengantisipasi konflik intoleran yang bisa terjadi. “Selain itu maksud dari gelar budaya kali ini juga sebagai sara mewujudkan kerukunan dan pererat persatuan. Dan yang tidak kalah penting adalah sarana hiburan bagi masyarakat,” Agung Nugroho melaporkan.

Beberapa pertunjukan yang disajikan antara lain; Pentas Angklung, ceremoni pembukaan, pentas barongsai, Pentas Topeng Ireng, dan Pentas Jathilan. Usai membuka acara Walikota bersama tamu undangan dan masyarakat melepas sepasang burung merpati dan dilanjutkan pembacaan Ikrar Toleransi Masyarakat Salatiga di bawah Patung Jenderal Sudirman Bundaran Tamansari.

“Kemajemukan adalah modal sosial penting bagi pembentukan bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa ini telah bersepakat menghormati keanekaragaman itu dengan memilih Pancasila sebagai dasar negara. Namun demikian, kita sadari praktek kemajemukan juga acapkali mengalami tantangan, senantiasa diuji dan akan mendapat tantangan ke depan, yang bisa mengancam keutuhan bangsa ini. Sehingga toleransi merupakan fondasi sosial bagi bangunan harmoni dalam kebinekaan, yang memungkinkan terwujudnya inklusi dan kohesi sosial serta integrasi nasional kita,” Walikota mengutarakan.
“Kita bersyukur masyarakat Kota Salatiga telah menjadi contoh praktek baik toleransi dalam kemajemukan yang telah berjalan baik selama kurun panjang dan diakui oleh banyak pihak. Pada tahun 2015, tahun 2017 dan tahun 2018, misalnya Kota Salatiga senantiasa mendapat penghargaan sebagai kota toleran dari Setara Institute Jakarta.(Lasma)

Saturday, November 9, 2019

Maramis dan Muzakkar, Refleksi Kebhinnekaan dari Pengukuhan Pahlawan Nasional Perumus Ideologi Negara

Kairospos.com - Mr. (Meester in de Rechten/Magister dalam Ilmu Hukum) Alexander Andries Maramis dan Prof. K.H. Abdul Kahar Muzakkir adalah dua dari sembilan founding fathers yang merumuskan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dalam BPUPKI.

A.A. Maramis merupakan tokoh dari Minahasa, Sulawesi Utara, dan menjadi satu-satunya anggota Panitia Sembilan yang memeluk agama Kristen. Maramis juga mewakili aspirasi dari masyarakat Indonesia Timur. Beliau berlatar belakang studi ilmu hukum di Eropa, tepatnya di Universitas Leiden, Belanda.

Sementara itu Abdul Kahar Muzakkir adalah seorang tokoh Muhammadiyah. Muzakkir kemudian menjadi rektor pertama Universitas Islam Indonesia dan menjabat selama dua periode. Beliau sempat menimba ilmu di pesantren-pesantren, dan studi hukum Islam di Kairo, Mesir.

Dikukuhkannya kedua tokoh perumus ideologi bangsa ini yang notabenenya berbeda latar belakang menjadi Pahlawan Nasional oleh Presiden Jokowi (8/11) kembali mengingatkan kita, bahwa Indonesia diperjuangkan bukan hanya oleh suatu kelompok tertentu, melainkan oleh para founding fathers dari beragam suku, agama/kepercayaan, kedaerahan, dan latar belakang.

Pancasila adalah hasil dari dialektika para founding fathers untuk menemukan formula yang paling tepat, bersifat inklusif dan mempersatukan, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan universal yang ada pada tiap-tiap agama dan aliran kepercayaan.

Pancasila bukan ideologi sekuler, namun ia juga bukan ideologi yang mengacu kepada suatu paham religi yang sepihak.

Dalam praktek berbangsa, setiap orang berhak untuk mengekspresikan beragam nilai-nilai religius yang ia anut ke dalam atribut-atribut kesehariannya. Misalnya dalam berpakaian, selama itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan sesuai dengan ranah, fungsi, dan tempatnya.

Pakaian adalah benda mati yang bebas nilai, sikap dan perilaku dari si penggunanya lah yang kemudian memberikan nilai-nilai kepada benda tersebut. Perihal berpakaian, maka jangan kemudian dijadikan stereotip dan generalisasi.

Stereotip, generalisasi, dan kebiasaan "mengkotak-kotakkan" dapat memicu berkembangnya intoleransi. Intoleransi dapat berkembang menjadi radikalisme, atau pemahaman yang memaksakan perubahan sosial dan politik secara cepat dan menyeluruh yang cenderung dilakukan dengan cara-cara kekerasan.

Tidak melakukan stereotip, generalisasi, dan kebiasaan "mengkotak-kotakan", juga merupakan salah satu bentuk pengamalan Pancasila, sekaligus penghormatan kepada para Pahlawan Nasional.

Semoga melalui momen pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada dua tokoh perumus Pancasila yang mencerminkan kebhinnekaan ini, dapat kembali mengingatkan kita pentingnya untuk menjunjung toleransi dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai anak-anak bangsa penerus para founding fathers kita.

Selamat Memperingati Hari Pahlawan 10 November 2019.

Penulis : Arbie Haman, S.I.P.
IG: @arbiehaman
Pendiri dan Ketua Angkatan Muda Protestan Pluralistik (AMPP).
Kepala Departemen Wawasan Nusantara & Bela Negara DPP GAMKI 2019-2022.

Friday, November 8, 2019

DUET YUSUF MUDJIONO-RONALD ONIBALA PIMPIN PEWARNA INDONESIA 2019-2024


KAIROSPOS.COM, Jakarta - Pelaksanaan Kongres II Pewarna Indonesia Tahun 2019 di gelar di hotel pelangi Sentul,Bogor Jawa Barat selama tiga hari 01-03 November 2019. Acara didahului Ibadah dan dilanjutkan dengan diskusi Ormas ormas Kristen. Hari kedua mendengarkan  laporan kerja dan  laporan pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus DPP Masa Bakti sebelumnya juga menggelar pemilihan Ketua Umum (Ketum) dan Sekretaris Umum (Sekum) Pewarna Indonesia Masa Bakti 2019-2024.
 

Sebelum acara puncak Pemilihan Ketum dan Sekum anggota Pewarna Indonesia yang tergabung DPD Pewarna daerah melakukan pemilihan Pimpinan sidang sementara. Adapun terpilih sebagai pimpinan sidang sementara yaitu Efrain Limbong (Pewarna Sulteng),Raya Deswanto (Pewarna Riau) dan Luther Kembaren (DPP Pewarna Indonesia).

Pada acara puncak Pemilihan Ketum dan Sekum Pewarna Indonesia,terpilih sebagai Ketum yakni Jusuf Mudjiono (Petahana) menyisihkan Raya deswanto (Pewarna Riau). Jumlah yang memilih yaitu 13 suara DPD Pewarna Daerah dan 1 suara DPP Pewarna Indonesia. Adapun perolehan suara Jusuf Mudjiono (Petahana) memperoleh 11 suara dan Raya Deswanto (Pewarna Riau) memperoleh 3 suara.

Sementara, untuk pemilihan Sekum sebanyak 8 Calon yakni Thony  Ermando, Raya Deswanto,Ronald Onibala, Sisco Manossoh,Thomas,Efrain Limbong,Robert Muntu,Argo Pandoyo yang akan bertarung. Namun setelah masuk pada season kesiapan 7 Calon mengatakan mundur dan satu calon menyatakan maju bertarung. Setelah diambil keputusan sidang,akhirnya menetapkan Ronald Onibala sebagai Sekum Pewarna Indonesia secara aklamasi.

Untuk tim formatur ada 3 Pewarna daerah yang akan mendampingi Kepengurusan baru, dari 13 Pewarna daeah yang terpilih yakni Pewarna DKI Jakarta, (9 suara), Pewarna Sulawesi Utara/Sulut (7 suara) dan Pewarna Riau (8 suara).

Usai pemilihan, Ketua Umum Pewarna Indonesia yang terpilih Jusuf Mudjiono mengatakan bahwa Kongres ini di laksanakan penuh dengan kebersamaan dan kegembiraan . ” Kongres ini merupakan satu Persaudaraan dalam Pewarna Indonesia. "Saya Mengucapkan terimakasih banyak atas kepeecayaan dari semua pihak termasuk dari Pewarna daearah. Juga kepada saudara Raya Deswanto yang sudah maju, kedepan pasti Menjadi pemimpin yang hebat,”  kata  Ketum Yusuf  Mudjiono.

Buka Sidang Raya XVII PGI, Yasonna Laoly Singgung Era 4.0

Prof Yasonna Laoly memukul gong
KAIROSPOS.COM, Waingapu, Sumba Timur, NTT - Era 4.0 yang ditandai dengan kemajuan teknologi, telah merambah ke berbagai belahan dunia, termasuk indonesia. Hal ini tentunya menambah semakin kerasnya persaingan. Persaingan bukan lagi siapa yang terbesar atau terkecil, tetapi siapa yang tercepat. Oleh sebab itu, gereja juga diminta ikut mempersiapkan diri, dengan menyiapkan generasi muda yang dapat memanfaatkan berbagai peluang di tengah persaingan tersebut.

Hal tersebut ditegaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Yasonna Laoly, saat membuka Sidang Raya XVII PGI, di Pantai Puru Kambera, Waingapu, Sumba Timur, NTT, Jumat (8/11).
“Sekarang segala sesuatu bisa dijangkau dengan hand phone, dan tinggal pencet. Nah, perubahan ini harus kita respon. Perlu ketrampilan yang mumpuni untuk menangkap peluang, dan semuanya itu harus dimulai dengan pendidikan. Pendidikan semakin penting. Pertanyaannya, sejauhmana gereja telah mempersiapkan jemaat, secara khusus generasi muda, yang unggul di masa depan,” katanya.

Dalam sambutannya, juga disinggung mengenai tantangan radikalisme yang kini terjadi di bangsa Indonesia. Sebab itu, dia mengajak gereja dan tokoh adat, terus menggelorakan semangat kebersamaan dan gotongroyong. Selain itu, pentingnya menjaga kearifan lokal yang telah diwariskan oleh para leluhur.

Sementara itu, Dalam sambutannya, Ketua Umum PGI Pdt. Dr. Henriette Hutabarat-Lebang menyambut dengan rasa syukur atas kehadiran jemaat GKS yang datang dari berbagai tempat, dan penuh semangat menghadiri acara ini. “Kehadiran kalian semua dari tempat yang jauh menandakan adanya kesatuan hati kita untuk merayakan pesta iman ini,” tandas Pdt. Ery, panggilan akrabnya.

Lanjut Ketua Umum PGI, tema Sidang Raya XVII PGI adalah pengakuan iman dari gereja mula-mula yang tidak akan dilupakan, dan ini juga menjadi pengakuan iman gereja-gereja di abad 21 ini. “Banyak pergumulan yang melilit kita, namun harus yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita. Itu pula yang kita rayakan pada Sidang Raya ini. Kita akan membicarakan karunia yang sudah diberikan Allah, begitu juga karunia yang sudah diberikan kepada Sumba dengan keindahan alamnya,” ujarnya.

Pembukaan SR XVII PGI berlangsung semarak. Tidak hanya peserta sidang, jemaat dari 4 kabupaten di Sumba serta masyarakat, beribadah bersama-sama, dan menyaksikan acara pembukan yang luar biasa. Sekitar 7000 orang tumpah ruah di pinggir pantai nan indah dan mempesona itu.

Antusiasme jemaat Gereja Kristen Sumba (GKS) dan masyarakat perlu diacungi jempol. Menurut informasi yang dihimpun tim media PGI, sebelum pembukaan mereka telah berdatangan ke lokasi dengan menggunakan kendaraan roda dua, bis, mobil pribadi, hingga truk. Teriknya matahari sama sekali tak mematahkan niat mereka untuk hadir.

Prosesi pembukaan yang diawali ibadah ini, diisi tarian, atraksi seribu kuda, dan fragmen perjuangan masyarakat Sumba mula-mula yang dikolaborasi dengan masuknya Injil ke Tana Humba. Kesemuanya itu membuat decak kagum, dan rasa haru yang luar biasa dari mereka yang hadir.

Mewakili Presiden RI Joko Widodo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI  Yasonna H. Laoly tiba di Pantai Puru Kambera didampingi Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat serta Wakil Gubernur NTT Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi. Kedatangan mereka diterima MPH-PGI dan Pimpinan Sinode GKS dengan adat budaya Sumba.

Hadiah kuda putih dari GKS kepada Presiden Joko Widodo

Pembukaan Sidang Raya XVII PGI ditandai dengan pemukulan gong oleh Yasona Laoly , didampingi oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati Sumba Barat, Wakil Bupati Sumba Barat, Bupati Sumba Tengah, Ketua Sinode GKS serta MPH-PGI. Usai pemukulan gong Yasonna menerima kuda putih yang diberikan oleh panitia.

Berita ini kami terima dari  Humas PGI Irma Simanjuntak.

Penulis : Thony Ermando.

Pancasila Benteng Negara Kesatuan Republik Indonesia


KAIROSPOS.COM, Yogyakarta - Sebuah Seminar Nasional, bertemakan "Pancasila Benteng Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berlangsung di Yogyakarta, Selasa, 5 November 2019. Para Pembicara yang diundang untuk menyampaikan pemikiran dan melakukan dialog, yaitu : (1). Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif, MA (ulama dan cendekiawan Indonesia) ; (2). Prof. Dr. dr. Sutaryo (Guru Besar UGM) ; (3). Firman Jaya Daeli (Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia) ; (4). Dr. Heri Santosa, SS, M.Hum (mantan Kepala Pusat Studi Pancasila UGM). Kegiatan seminar diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, Hari Sumpah Pemuda, dan Dies Natalis UJB. Firman Jaya Daeli (mantan Tim Perumus UU Kejaksaan RI ; dan mantan Komisi Politik Dan Hukum DPR-RI), bertemu dan berdiskusi secara khusus dan santai dengan Pimpinan Kejaksaan Tinggi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pertemuan diskusi ini mengenai sejumlah hal bersama dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DIY Masyhudi, Wakil Kajati DIY Oktavianus, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DIY Jefferdian. Pertemuan berlangsung setelah Firman Jaya Daeli selesai menjadi Pembicara Seminar Nasional di Yogyakarta.

Berikut Naskah Seminar "Pancasila Benteng Negara Kesatuan Republik Indonesia" yang disampaikan  Firman Jaya Daeli (Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia)
 

Pemikiran strategis mengenai Pancasila Benteng NKRI pada dasarnya diletakkan dan dibentangkan dari sejumlah materi studi kajian tematik. Atmosfir Indonesia Raya dan jiwa roh semangat Indonesia Pusaka pada dasarnya memliki satu tarikan nafas panjang yang berurat dan berakar lama dan kuat dalam pengalaman perjuangan dan pergerakan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Urat perjuangan dan akar pergerakan ini, minimal terdiri dari beberapa perspektif :

(1). Urat dan akar historis.
Kesejarahan Indonesia ditandai dan dimaknai dengan perjuangan dan pergerakan rakyat Indonesia di berbagai wilayah dan kawasan. Perjuangan dan pergerakan ini terwujud dalam sejumlah bentuk, jenis, tingkatan, metodologi, dan lain-lain. Perjuangan dan perjuangan ini juga diinisiasi, disertai, diwarnai dengan keterlibatan amat banyak rakyat dan pemimpin secara masif dan bergotong royong, yang berasal dari berbagai latarbelakang. Kesejarahan ini berlangsung dinamis, heroik, lama, dan panjang, sampai pada periode pra kemerdekaan, kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan Indonesia.

(2). Urat dan akar sosiologis.
Elemen sosiologi kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia terdiri dari berbagai suku, etnis, bahasa, adat istiadat, agama dan kepercayaan, seni dan budaya, ras, golongan, profesi, dan lain-lain. Juga terdiri dari berbagai daerah-daerah, pulau-pulau dan kepulauan, pesisir pantai dan sungai, pegunungan, pebukitan, pedalaman, kawasan terluar, terdepan, dan lain-lain. Elemen sosiologis ini adalah kenyataan sosial dan budaya Indonesia.

(3). Urat dan akar politis.
Anatomi dan konfigurasi kepemimpinan dan keanggotaan masyarakat Indonesia dalam setiap momen politik perjuangan dan pergerakan Keindonesiaan, sejatinya dan sesungguhnya adalah kalangan rakyat dan pemimpin bangsa yang bersumber dari berbagai latarbelakang. Wajah anatomi dan konfigurasi ini dapat ditelusuri dari sejumlah penyelenggaraan agenda kebangsaan. Agenda ini, misalnya antara lain : Kebangkitan Nasional, Perhimpunan Indonesia, Sumpah Pemuda, BPUPKI, PPKI, Kemerdekaan dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, dan lain-lain.

(4). Urat dan akar ideologis.
Ideologi, dasar, dan falsafah dari pemerdekaan, pembentukan, dan perjalanan NKRI adalah : Pancasila. Perihal ini yang senantiasa dan seterusnya mendasari, menaknai, dan membentengi Indonesia Raya dan Indonesia Pusaka. Pancasila sebagai dasar dan falsafah Indonesia yang telah berurat kuat dan berakar lama di Indonesia secara ideologis berfungsi untuk selalu tampil dan senantiasa hadir dalam setiap detik hati dan detak jantung NKRI.

(5). Urat dan akar yuridis.
Pendekatan yuridis dalam konteks ini diletakkan dengan etos dan semangat konstitusi UUD 1945. NKRI diatur dan dimajukan dengan landasan konstitusi. Konstruksi dan substansi konstitusi UUD 1945 pada dasarnya memiliki dan mengandungi energi dan etos sosial kemanusiaan, multi kebudayaan, dan patriotisme kebangsaan. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan tertinggi yang bersifat tegas dan jelas namun kandungannya memiliki jiwa roh semangat kemanusiaan, kebudayaan, dan kebangsaan. Intisari dari muatan kelima pemikiran dan pengalaman ini menunjukkan dan memastikan bahwa DNA urat Indonesia Raya dan kimiawi akar Indonesia Pusaka adalah adanya keragaman dan tumbuhnya kemajemukan Indonesia. Keragaman dan kemajemukan ini memiliki sifat-sifat keadaban utama dan keluhuran dasar, yaitu antara lain  : toleran (toleransi), humanis (kemanusiaan), solider (bersatu dan kesetiakawanan), dialogis (bermusyawarah), egaliter sosial (setara saling menguati dan memaknai).  Keragaman dan kemajemukan ini bersifat non diskriminatif dan non kekerasan. Keragaman ini ditumbuhkan dan kemajemukan ini juga dikembangkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika karena Indonesia berbasis dan bertumpu pada keragaman dan kebhinnekaan. Bhinneka Tunggal Ika adalah wajahnya dan darahnya Indonesia karena kebhinnekaan menyehati dan menguati Indonesia.
 


Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan format dan menjadi model yang relevan, kuat, dan efektif untuk mengatasi, mewadahi, dan memaknai Bhinneka Tunggal Ika dari kenyataan masyarakat dan bangsa Indonesia. Format negara kesatuan menjadi aktual, potensial, dan maksimal untuk mengukuhkan keragaman dan menyegarkan kemajemukan Indonesia.
 

Model negara kesatuan secara serius dapat menyatukan dan menguatkan kedaulatan bangsa yang memaknai kualitas otonomi daerah ; serta memaknai dinamika global dan perkembangan regional. Konstitusionalitas NKRI pada dasarnya berkedudukan dan bekerja untuk menjamin dan melindungi Bhinneka Tunggal Ika. Sekaligus juga berfungsi untuk memungkinkan dan mengkondisikan Indonesia membangun relasi strategis dan operasional dengan dunia internasional.
 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak berdiri dan tidak berjalan sendiri tanpa ikatan nilai-nilai dasar ideologis. NKRI berdiri dan berjalan dengan sebuah ikatan kuat nilai-nilai sebagai ideologi, dasar, dan falsafah pegangan dan penuntun. Ikatan nilai-nilai ini adalah Pancasila. NKRI bertumbuh dan bergerak dengan berdasarkan ideologi, dasar, dan falsafah Pancasila. NKRI tidak boleh memiliki dan mendasari diri pada ideologi bangsa dan dasar negara selain Pancasila sendiri dan semata. NKRI sudah berdiri kukuh kuat dan berjalan tegak lurus justru karena dengan keberadaan dan kemantapan ideologi, dasar, falsafah, dan faham Pancasila sebagai bintang penuntun dan lampu penerang jalan Pemajuan Indonesia.
 

Pancasila secara utuh terpadu dan dengan menyatu terintegral, sejatinya menjadi dasar panduan mutlak bagi keseluruhan kehadiran dan kehidupan Indonesia Merah Putih. Perjalanan dan pengukuhan NKRI tidak boleh hanya dengan penyebutan dan penulisan frasa dan diksi NKRI saja. Frasa sejati dan diksi permanen dari penyebutan dan penulisan NKRI harus seutuhnya dan wajib selengkapnya dengan sebuah rangkaian kalimat ideologis konstitusional, yaitu : NKRI dengan ideologi, dasar, dan falsafah Pancasila. "Negara Pancasila". NKRI mesti selalu dengan pernyataan dan pembumian Pancasila sebagai ideologi bangsa, dasar negara, dan falsafah masyarakat Indonesia.
 

Peneguhan, pengukuhan, dan penguatan NKRI harus terus menerus dibangkitkan dan digelorakan. Agenda ini diperuntukkan agar semakin memaknai upaya mengatasi, mewadahi, mengapresiasi, dan melindungi semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Format negara kesatuan (NKRI) bertambah segar dan bertumbuh subur menyehatkan keragaman dan menyegarkan kemajemukan apabila dibentengi secara ideologis melalui Pembumian Pancasila. Ketika dan sepanjang Pancasila dibumikan untuk membentengi NKRI maka jiwa roh semangat keberlanjutan dan kemajuan NKRI akan menemukan kekuatan ideologis konstitusional dan kewibawaan politis kuktural.
 

Terminologi perihal Pancasila yang difungsikan menjadi benteng NKRI pada hakekatnya mengandung makna yang luas dan dalam. Pancasila dalam konteks pergumulan ini ; dan juga dalam kerangka tantangan ini, berposisi dan berstatus untuk memayungi, menerangi, menyinari, memberi isi dan makna terhadap Indonesia Maju dalam wadah NKRI. Indonesia Maju berbasis dan berorientasi pada NKRI yang berdaulat dan berkeadilan menuju dan mencapai kesejahteraan dan kemakmuran Indonesia Raya.
 

Ideologi, dasar, dan falsafah Pancasila juga adalah benteng pelindung, penuntun, pemandu, dan pengarah terhadap sejumlah agenda kebijakan dan kegiatan aksi mendasar. Benteng ideologis terhadap pembumian nilai-nilai : kemanusiaan, kebajikan, dan keadaban ; persatuan, persekutuan, persaudaraan ; kebangsaan, kerakyatan, dan kebersamaan ; keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Konstruksi dan substansi Pancasila (Nilai-Niai melalui Sila-Sila) sudah ada secara tertulis jelas dan tegas di dalam Pembukaan UUD 1946. Isi materi Pancasila ini dijiwai oleh Pancasila 1 Juni 1945 di mana tanggal 1 Juni sudah ditetapkan oleh Negara melalui Keputusan Presiden RI Jokowi sebagai Hari Lahir Pancasila. Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945 digali oleh Bung Karno (Sang Proklamator Indonesia dan Presiden Pertama Indonedia) adalah merupakan nilai-nilai yang lahir tumbuh subur dari rahim Ibu Pertiwi Indonesia Pusaka dan berkembang kuat dinamis dalam kehidupan dan kebudayaan masyarakat bangsa Indonesia. Konstruksi dan substansi ideologis ini disampaikan Bung Karno dalam Pidato di sidang resmi pada tanggal 1 Juni 1945.
 

Visi, Misi, Program Indonesia Maju dari Pemerintahan Kenegaraan RI (Presiden RI Jokowi Dan Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin) semakin bekerja cepat dan cerdas untuk menjabarkan, membumikan, dan mengeksekusi Nilai-Nilai Pancasila dan Doktrin NKRI (Pancasila Benteng NKRI) menjadi berisi, berarti, dan bermakna. Keku
atan-kekuatan Pancasila senantiasa bergerak dan bekerja melalui pembumian Nilai-Nilai (Sila-Sila) Pancasila yang berguna dan berfungsi sebagai Benteng NKRI berdasarkan UUD 1945 dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Thursday, November 7, 2019

Pdt. Dr. Manuel Raintung Didukung Penuh Sinode GPIB Menjadi Sekum PGI


KAIROSPOS.COM, Jakarta - Pdt. Dr. Manuel Raintung mendapat dukungan penuh dari Sinode GPIB untuk maju di Sidang Raya PGI di Waingapu Sumba NTT dari tanggal  8-13 November 2019.

Manuel Raintung berkomentar “Saya sendiri akan maju sebagai sekretaris umum atau wakil sekretaria umum. Saya sudah menghadap ketua sinode GPIB dan saya dipercayakan maju mewakili GPIB. Dan memang yang dipilih kan pertama yang kerja full timer,” 

Menurut Manuel Raintung yang punyak pengalaman banyak dalam gerakan Oikume, orang-orang berperan penting di gereja harus di dorong untuk keluar untuk lebih berpartisipasi. Kondisi saat ini memang Sidang Raya lebih banyak membicarakan pemilihan pimpinan sementara masih banyak bidang lain yang sama pentingnya. Sepengetahuannya, yang beredar dalam bursa pencalonan untuk calon ketua umum hanya tiga orang. Berbeda dengan untuk posisi sekum ada 7 orang.

Diakuinya di PGI ada tradisi yang bisa disebut bisa positif dan negatif. Misalnya perempuan itu berjuang harus ada yang fulltimer sekarang ada 2 full timer. Sekarang ada mengarah perempuan untuk memperjuangkan sekretaris umum.

“Saya pikir juga baik juga untuk perempuan untuk sekum. Setelah berkonsultasi dengan banyak orang saya lebih memutuskan untuk wakil sekum. Saya sekarang dukung 100 persen karena sebeljmnya dua kali sidang raya, 2009 dan 2014, jadi saya dua kali maju tak mendapat dukungan penuh. Ini kesempatan mendapat dukungan penuh dari GPIB,” ungkapnya.

Ditambahkan Raintung bahwa sebelumnya ada dukungan lain, lebih dari satu orang. Kalau rekomendasi gereja sampai lebih dari satu bisa disebut “serakah”. Artinya harus mendorong serius satu orang terbaik.

“Saya dua perode sebagai sekretaris umum PGIW dengan penuh waktu, dan saya rela keluar untuk penuh. Harus kehilangan fasiltas. Salah kalau di PGI mendapat kesejahteraan tapi harus berani memberi sumbangsih. Kalau cari kesejahteraan tidak harus di gereja di luar,” jelasnya pria yang pernah menjadi pengurus PGIW Jawa Timur dan sudah melayani 30 tahun di gereja.

Kalau toh, kalau tidak terpilih, ya memang proses pencalonan itu, mengapa agak keras dan alot juga. Mengapa bisa seperti ini, mengejar nama baik di PGI ya, kalau yang lain-lain tidak karena memang harus memberi waktu lebih.

Dari Sidang Raya di Nias, SUMUT tema “Diangkat dari Samudera Raya” ke Sumba, NTT  “Aku yang Awal dan yang Akhir”. Gereja-gereja ke depan berjalan demgan keimanan yang kuat. Menghadapi tantangan radikalisme gereja punya cara dengan tidak membalas kekerasan dengan kekerasan tapi dengan kasih.

Momentum persiapan Sidang Raya PGI Sumba sangat penting. PGI memang hadir di kota-kota kecil sebagai gereja, pemerintah dan masyarakat internasional untuk memberi perhatian. Yang kedua, persidangan raya 17 ini kehadiran gereja terbukti diandalkan dalam membangun masyarakat dan bangsa dan negara. Dengan tema mengedepankan Pancasila dan implementasinya dengan kepedulian membela kemiskinan.

Thursday, October 31, 2019

Banyak Kejanggalan Anggaran, PSI: Anies Jangan Buang Badan ke Anak Buah!


KAIROSPOS.COM, Jakarta  – Mendekati batas waktu pembahasan APBD 2020, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta menyatakan bahwa Jakarta memasuki situasi kritis karena banyaknya kejanggalan dalam proses penyusunan anggaran yang tidak transparan. Anggota DPRD PSI William Aditya Sarana menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah lalai dan terkesan tidak peduli selama proses penyusunan anggaran.

“Kemarin saya temukan ada usulan belanja lem aibon senilai 82 miliar Rupiah di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat. Ini usulan dari mana? Kenapa lem aibon dan kenapa angkanya besar sekali? Saya minta Gubernur jelaskan, jangan buang badan ke anak buah!” tegas William dalam keterangan tertulis.

William mengaku tidak puas dengan alasan salah input di sistem e-budgeting Pemerintah Provinsi DKI. Pasalnya, pembahasan sudah memasuki tahap final. Seharusnya tidak ada lagi kesalahan fatal dan fantastis di tahap akhir ini dan semua komponen sudah rapi dan bisa dipertanggung jawabkan.

“Apa benar kesalahan input atau jangan-jangan baru diperbaiki karena masyarakat teriak? Di sistem e-budgeting kan tercatat kronologis penginputan, saya minta bukan hanya data komponen dibuka, tapi juga rekaman digital siapa input komponen apa dan kapan supaya terang benderang,” kata William.

Selain anggaran lem aibon tersebut, Fraksi PSI Jakarta juga menemukan adanya usulan anggaran pengadaan ballpoint sebesar 124 miliar Rupiah di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga 121 miliar Rupiah di Dinas Pendidikan, dan beberapa unit server dan storage senilai 66 miliar Rupiah di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

“Itu baru sebagian saja, masih ada puluhan lainnya yang akan kami tanyakan satu-satu. Kami sudah ikuti rapat Komisi beberapa hari ini, dan tiap kali diminta buka detail anggaran Pemprov selalu mengelak. Apa yang perlu disembunyikan? Saya mau tahu yang mengusulkan siapa dan alasannya apa nilai-nilai yang diajukan fantastis sekali. Jangan sampai DPRD hanya jadi tukang stempel Gubernur,” ujar William.

William menduga Gubernur Anies tidak mengetahui dan memahami isi anggaran kegiatan-kegiatan tersebut. Seharusnya, Gubernur menjalankan peran sebagai kepala daerah dan bertanggung jawab penuh memastikan anggaran tepat sasaran, sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

“Kalau Gubernurnya saja tidak tahu isi anggarannya, apa yang mau dibahas? Tiap kami temukan sesuatu yang janggal dan kami angkat, nanti dibilang salah input atau tidak tahu menahu lagi. Jangan-jangan ada banyak yang salah input, tapi tidak diketahui publik karena rinciannya ditutup-tutupi,” kata William.

William turut mengkritisi langkah Gubernur Anies menutup akses ke website apbd.jakarta.go.id dan meminta agar website tersebut dapat kembali diakses publik. William menekankan pentingnya komitmen keterbukaan dan keberanian untuk transparan.

“Saya minta hari ini juga website apbd.jakarta.go.id yang memuat data rincian komponen usulan APBD 2020 segera dibuka lagi. Kesalahan fatal kalau Gubernur mau menutup-nutupi. Kalau ada data yang terbaru, segera tampilkan saja. Jangan Gubernur bermain opini, kami minta buka datanya!” tutup William.

PGLII TUAN RUMAH SIDANG RAYA GEREJA INJILI SEDUNIA


KAIROSPOS.COM, Jakarta - Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga Injili Indonesia (PGLII) mendapat kepercayaan dari World Evangelical Alliace (WEA) untuk menjadi tuan rumah pelaksana Sidang Raya dari pertemuan gereja-gereja dan Lembaga Injili sedunia atau General Assembly World Evangelical Alliiance (GA WEA) 2019. Kegiatan tersebut berlangsung selama tujuh hari, 7-13 November 2019, di SICC (Sentul City International Convention Center) Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dalam keterangan persnya Juru bicara panitia WEA Deddy Madong Madong SH., MH. dihadapan awak media yang diundang untuk presscon Kamis (31/10/2019) di MDC (Masa Depan Cerah) Slipi Jakarta Barat mengatakan "Indonesia mendapat kesempatan besar menyelenggarakan acara ini setelah sebelumnya negara Korea Selatan gagal mengadakan acara ini. Acara ini akan dihadiri 131 negara anggota WEA dan 86 negara dipastikan hadir. Perhelatan 6 tahunan yang rencananya menghadirkan   lembaga injili lintas benua akan bersidang dan tokoh tokoh agama Kristen akan hadir termasuk Secretarial General atau CEO dari WEA, yakni Bishop Efrain Tandera dari Philipina. WEA membawahi kurang lebih 650-700 juta umat Gereja-gereja dan Lembaga Injili di dunia." kata Deddy Madong.
Selanjutnya Deddy Madong menyampaikan "Selain itu, PGLII juga mengundang Tokoh Islam Nasional untuk berbicara mengenai Pancasila dan kerukunan agama di Indonesia yaitu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj. Rencananya acara GA WEA akan dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo. Adapun Ketua Host Committe GA WEA 2019 adalah Pdt. Anton Tarigan, yang juga menjabat sebagai Pimpinan Komisi Hubungan Luar Negeri Pengurus Pusat PGLII" terang Deddy Madong.

Dalam keterangan persnya Deddy Mandong didampingi oleh Sekretaris Umum PGLII Pdt. Tommy Lengkong dan anggota Komisi Luar Negeri PGLII Pdt. Jacob Octavianus. Menjawab pertanyaan dari awak Media sidang Raya ini juga akan membahas isu isu seperti Globalisasi, Gender, dan Generation. Menanggapi isu kemanusian di Nduga Papua dimana wilayah ini sejak kemerdekaan menjadi wilayah penginjilan PGLII akan memasukkan agenda untuk dibahas. Tommy Lengkong mengatakan "Saat ini Ketum PGLII Pdt. DR. Ronny Mandang sudah ke Nduga Papua" jelasnya.

Wednesday, October 30, 2019

Buku "Duka dari Nduga" Ungkap Tabir Gelap Papua


KAIROSPOS.COM, Jakarta – Persoalan kemanusian di Papua seperti tidak akan pernah habis untuk diperbincangkan dan diperdebatkan. Buku "Duka dari Nduga" menceritakan kisah nyata yang dialami penulis Kristin Samah penulis buku ini. Kisah pilu, kemiskinan, kekerasan dirangkai dengan apik oleh mantan wartawati Suara Pembaruan ini. Banyak pertanyaan yang diberikan narsum pada hadirin berubah jadi curhat masyarakat Papua yang hadir atau para aktifis yang bertugas di Papua.
 

Buku ini diterbitkan Gramedia Pustaka Utama dan resmi meluncurkan buku “Duka dari Nduga” pada hari Rabu (30/10), bertempat di Grha Ouikumene-PGI, Salemba, Jakarta Pusat. Tampil sebagai narasumber dan pembedah yakni Direktur Eksekutif Amnesti Usman Hamid, Anggota MRP Perwakilan Nduga Louis Maday, Aritonang dan Kristin Samah.

Usman Hamid dalam pandangannya memaparkan bahwa persoalan kemanusian di Nduga belum menjadi perhatian serius  pemerintah. “Harapan  untuk pemerintahan Jokowi bagi orang Papua tinggi, tetapi secara esensi tidak terjadi. Bahkan kunjungan  terakhir diharapkan ketemu pengungsi tetapi tidak terjadi,” katanya.


Faktanya memang ada 5000 orang pengungsi di kampung halamannya sendiri. Dan menurut berbagai laporan sudah 180 orang meninggal.
Buku ini sangat bagus menggambarkan sisi kemanusian yang terjadi di Papua. Ini tidak hanya menarik dibaca tetapi buku ini bisa jadi rujukan untuk kenyataan Papua.
Sedangkan Louis Maday menyoroti bahwa perintah presiden tentang penerikan pasukan bisa dibatalkan bawahan. “Kita ingin membangun solidaritas kemanusian itu penting. Dengan demikian kita harapkan presiden bisa lebih memberikan perhatian,” ujarnya.
 

Buku karya Kristin Samah ini berkisah tentang seorang perempuan penyintas kekerasan seksual, yang secara tidak langsung berkaitan dengan peristiwa kekerasan dan pembunuhan di Kabupaten Nduga, Papua, pada periode berbeda-beda.

“Selama dua tahun terakhir, kekerasan dan konflik di Kabupaten Nduga bisa dikatakan menjadi letupan yang kemungkinan akan muncul lagi di daerah lain di provinsi itu. Bertemunya kepentingan politik lokal, politik nasional, bahkan seperti dikatakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, masuk juga politik internasional. Kelindan persoalan ini tidak akan bisa mudah diselesaikan bila akar persoalan tidak disentuh sama sekali,” tutur Kristin, pada Prolog buku Duka dari Nduga.

“Buku ini dipersembahkan untuk orang-orang yang bekerja demi memuliakan kemanusiaan. Penghormatan pada para pekerja kemanusiaan yang oleh sebab konflik, terpaksa menjadi korban kekerasan brutal. Benar bahwa mengangkat senjata untuk merampas hak hidup orang lain adalah kejahatan sadis. Namun, penjahat sesungguhnya adalah orang-orang yang menjual ketidakmampuan orang lain untuk meraih keuntungan diri sendiri atau kelompok,” lanjutnya.

Duka dari Nduga adalah upaya Kristin untuk bisa menyampaikan potret terkini di Papua kepada masyarakat. Berbagai hal ia tuliskan apa adanya, dengan harapan dapat menciptakan keterbukaan untuk penyelesaian pemasalahan yang terjadi di sana. Tetepi, walaupun ditulis berdasarkan kisah nyata, beberapa nama sengaja disamarkan atas permintaan narasumber dengan pertimbangan keamanan. Beberapa nama daerah juga tidak disebut secara langsung untuk menghindari kemungkinan sentimen suku. “Ada kisah pilu tentang kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang hanya bisa diselesaikan dengan duduk bersama, saling mendengar, saling mengakui, dan saling memaafkan sebagai sesama anak bangsa. Sudah pasti keras di awal, namun bila dilakukan terus-menerus, tidak ada hati yang tak luruh bila bahasa yang digunakan adalah cinta kasih,” tambah Kristin.

Buku Duka dari Nduga saat ini sudah tersedia di berbagai toko buku dan toko buku online di seluruh Indonesia. Pada acara hari ini, selain peluncuran buku, juga diadakan bincang buku untuk mengulas isi buku lebih dalam bersama Asisten Operasi Kapolri, Irjen Martuani Sormin Siregar, Eksekutif Amnesty Internasional, Usman Hamid, Anggota MRP Perwakilan Nduga,Louis Maday, serta Komisioner Komnas Perempuan, Magdalena Sitorus, dengan dipandu moderator Ronald Rischardt, Biro Papua dari PGI. 


Wisnu/GPU mengomentari buku "DUKA DARI NDUGA" karya Kristin Samah "Berbeda pendapat dengan pemerintah tidak diturunkan secara genetik. Seorang penyandera tidak otomatis menurunkan anak-anak yang akan menyandera orang lain. Cerita kekerasan yang dikisahkan dari mulut ke mulut, turun-temurun, itulah yang membuat trauma dan dendam terpelihara. Duka dari Nduga berkisah tentang seorang perempuan penyintas kekerasan seksual. Apa yang dia alami secara tidak langsung berkaitan dengan peristiwa kekerasan dan pembunuhan di Kabupaten Nduga, Papua, pada periode berbeda-beda. Selama tiga tahun terakhir, jumlah korban meninggal dunia mencapai 28 orang" kata dia.

Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International berpendapat “Buku ini mengisahkan sebuah tragedi kemanusiaan di Nduga, Papua, dengan cara yang penuh empati. Kekerasan itu dilakukan oleh Instrumen negara bukan oknumnya. Usman mencontohkan ketika menginvestigasi kasus memilukan G30S PKI. Ketika saya menayakan pada pelaku mengapa melakukan tindakan keji, pelaku mengatakan PKI itu kejam jadi saya gorok lehernya, jadi kekerasan melahirkan kekerasan yang tidak ada habisnya” Kata dia.

Selanjutnya Magdalena Sitorus, Komisioner Komnas Perempuan 2015-2019 berpendapat “Sebagian besar penyintas kekerasan seksual enggan melaporkan kasus yang dialami karena minim dan bahkan tidak memiliki perspektif korban yang dampaknya justru akan mengalami kekerasan berlapis. Penulis mampu membawa korban ke wilayah rasa percaya dan nyaman. Ia terlibat dalam upaya pemulihan bagi korban dalam makna luas dan hanya dapat dilakukan karena punya keberpihakan pada korban dan rasa cinta yang dilandasi oleh iman.”

Ahmad Yani : Di Indonesia Tidak ada Radikalisme Itu Rekayasa Politik


KAIROSPOS.COM, Jakarta –  Budaya Indonesia tidak mengenal radikalisme, Ahmad Yani mantan anggota DPR PPP yang dipecat oleh Ketum PPP oleh Romahurmuzy (Romi) karena perbedaan pendapat. Ahmad Yani menceritakan sejak kecil dia sudah bergaul akrab dengan warga keturunan Tionghoa di Palembang tidak ada masalah semuanya rukun dan damai saja tapi sejak sikap Represip Orba, masuknya faham Wahabi dari Arab, banyak pihak memanfaatkan kaum radikalis untuk mendapatkan keuntungan dan suara dia berkata "Pertikaian hanya di tingkat elite untuk mendapatkan kekuasaan semua pihak bermain, ini off the record akhirnya masyarakat yang menjadi korban" ungkapnya. 

Ahmad Yani menyoroti bahwa radikalisme tidak terlepas dari adanya penciptaan dari negara-negara besar. Radikalisme yang berujung teroris lebih pengertian penyebaran bibit permusuhan. “Dulu dalam sejarah Indonesia bahwa dulu dikenal gerakan ekstrim kanan bukan radikalisme teroris. Memang belakangan muncul ketika bom BCA terus Bali baru teroris menguat di Indonesia,” paparnya.

Lebih jauh kata Yani, boleh saja semua menyangkut radikalisme. Tapi mengutip Hasym Muzadi kalau ada radikalisme agama tapi bisa juga lebih bahaya radikalisme sekuler. “Memang bahwa tidak boleh ada radikalisme apapun di Indonesia. Karena sudah sepakat bahwa jalan tengah adalah Pancasila,” tegasnya.



Selanjutnya menurut Yani terkait radikalisme dan teroris lebih ke ada persoalan mendasar yang tidak terpenuhi di negara ini terkait pencerdasan, kesejahteraan dan lainnya.
“Sebagian besar persoalan bangsa kita ini adalah karena berkaitan partai politik. Inti persoalan kita adalah partai politik. Silahkan ditulis. Kedua biaya politik di Indonesia sangat tinggi,” tegasnya. Bahwa sekarang pragmatisme poltik itu terjadi.


Vox Point Indonesia (VPI) kembali menyelenggarakan diskusi dengan topik: Memilah Gerakan Radikal dan Oposisi dengan menampilkan pemateri  Ahmad Yani (pengacara dan DPR 2009-2014), Prof Dr R Siti Zuhro (Peniliti LIPI), MA dan Dr Syahganda Nainggolan (Aktivis) di Gedung Sanggar Pratiwi, Pasar Baru, Jakarta Pusat Selasa (29/10).


Sementara Prof Siti Zuhro menegaskan bahwa Indonesia ini sudah Bhinneka Tunggal Ika sejak dulu. “Itu sudah pemberian (given) dan itu sudah tidak diragukan lagi,” ujarnya. Dari sudut pandang Islam bahwa harus dihentikan stigmatisasi Islam. Semua agama mengajarkan kebaikan.
Ia juga menyoroti bahwa tidak perlu risau dengan politik identitas karena setiap orang memang punya identitas yang tidak bisa ditutup-tutupi. Politik identitas jika dieksploitasi dan dimanipulasi untuk kepentingan kelompoknya tidak dibenarkan.

Radakalisme adalah paham yang merubah secara kekerasan dan drastis. Radikalisme politik memang berbahaya dalam tatanan negara. Munculnya radikalisme politik akibat ada pandangan gagalnya pemerintah, sehingga perlu merubah sistem.
Kemudian adanya ketimpangan sosial, juga pengaruh dunia internasional daan lainnya.
“Pilihan bernegara Pancasila adalah pilihan baik, setidaknya menurut saya. Karena disana juga buka ruang untuk menjalankan agama. Politisasi agama dalam pileg dan pilpres masih tahap wajar,” ujarnya.

Pandangan agak berberbeda diungkapkan Syahganda Nainggolan. Tema radikalisme dan oposisi memang agak berat dibahas. “Apalagi saya sendiri saya orang radikalisme dan oposisi, saat aktivis di ITB saya dipecat dan dipenjara empat kali,” tegasnya. Bagi dirinya tidak masalah radikalisme.
Soal radikalisme ini sebenarnya yang terpenting adalah tujuannya apa? Harus dibedakan radikalis dan ekstrimis.

Diskusi Pendidikan Politik Seri 4 Vox Point Indonesia langsung dipandu Ketua Umum Vox Point Indonesia Handoyo Budisejati.

Tuesday, October 29, 2019

PEMUDA FRAKSI ke 10



KAIROSPOS.COM, Jakarta - Momentum hari sumpah pemuda pada 28 oktober 2019 kemarin merupakan refleksi Bersama seluruh element pemuda dalam proses berbangsa dan bernegara. Ketika dahulu para kaum muda berkumpul dari berbagai lintas suku, agama dan daerah untuk mengkonsolidasikan seluruh lintas pemuda, memperkuat kesadaran bangsa dan membicarakan persoalan bangsa pada saat itu menjadi pemicu kesadaran para pemuda menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 agustus 1945. sehingga peranan pemuda sangatlah strategis. Akan tetapi melihat kondisi beberapa beberapa pekan kemarin, ketika pemuda berkumpul untuk mengutarakan pendapatnnya seringkali di bungkam dengan cara-cara yang sistematis. Padahal sejatinya aspirasi yang di suarakan oleh pemuda merupakan fungsi control atau pengawasan kepada kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat di saat berbagai macam ruang aspirasi sudah di tutup untuk melangengkan kepentingan sekelompok orang atau golongan tertentu dan serta dari 9 fraksi partai politik, koalisasi pemerintah sangatlah dominan didalamnya ditambah masuknya partai gerindra kedalam pemerintahan lantas sapa oposisi sejati untuk mengawal kebijaka pemerintah?



HUKUM KEBEBASAN BERPENDAPAT
Sebagai negara demokrasi, tentunya kebebasan menyatakan pendapat di muka umum telah di atur menurut Undang-Undang No 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, pada pasal 1 angkat 1 menjelaskan: kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Jaminan kebabasan menyatakan pendapat dihadapan umum sendiri telah diatur dalam UUD 1945. Hal ini secara khusus diatur dalam pasal 28 yang menyatakan ‘’kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan sebagaimana telah ditetapkan melalui undang-undang. Selain jaminan dalam UUD 1945, berbagai Undang-Undang juga telah mengatur dan menjamin bahwasanya kemerdekaan menyatakan pendapat sebagai hak asasi manusia. Begitu juga Undang-undang no 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dalam pasal 23 ayat 2 menyebutkan bahwa setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan maupun tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, keterlibatan, kepentingan umum dan keutuhan negara.



Hal ini juga masuk dalam ruang akademik yaitu menyuarakan kebebasan kebebasan berpendapat hal tersebut diatur juga dalam undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi pasal 8, 9, 54, Serta diatur juga dalam ICCPR tahun 1966 dan CESCR No 13 Article 13 kebebasan yang dimiliki dosen atau staff pengajar di perguruan tinggi hal ini juga di miliki oleh mahasiswa.



SHRINKING CIVIC SPACE
Menurut hasil riset Lokataru Foundation, banyaknya pembubaran aksi demostrasi oleh pihak kepolisian RI. Hal tersebut merupakan Shrinking Civic Space / penyempitan ruang kebebasan sipil. Ukuran kebebasan sipil sendiri terdiri dari tiga yaitu kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul dan kebebasan berorganisasi. Melihat ukuran tersebut apa yang terjadi dalam pekan waktu kemarin menunjukan secara tidak langsung bahwa pemimpin bangsa ini, masih alergi dengan adanya kritik. Dalam Riset tersebut dari 57 kasus yang terdokumentasi, 29 kasus berupa pelarangan aksi dan pembubaran diskusi maupun kelembagaan. pembubaran aksi oleh pihak kepolisian tersebut dinilai sangat sembrono, sebab tindakan tersebut tidak dilandasi dengan dasar hukum yang jelas. Dibekali dengan sejumlah kendaraan taktis, diikuti dengan pasukan anti huru hara, tindakan yang diambil oleh pihak kepolisian telah melampaui batas nalar di dalam sebuah negara-yang mengakui dan melindungi kebebasan berpendapat di hadapan umum. Akibatnya ratusan orang harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka pukulan, sesak napas akibat gas air mata dan 5 orang meregang nyawa selama gerakan aksi tersebut september kemarin.



KESIMPULAN

Saat ini terdapat Sembilan (9) fraksi yang mempunya legitimasi di parlemen terdiri dari (1) F-PDIP, (2) F-Partai Golkar (3) F-Partai Gerindra, (4) F-Partai NasDem, (5) F-PKB, (6) F-Partai Demokrat, (7) F-PKS, (8) F-PAN dan (9) F-PPP Dengan koalisi yang terlihat hari ini didominasi partai politik koalisi pemerintah sangat lah lebih besar dibading oposisi tanguhnya terdahulu Partai Gerindra yang kini justru masuk dalam koalisi tersebut. sertai partai-partai lain juga yang justru lebih mengutamakan kepentingan politik transaksinya dari pada kepentingan rakyat serta lebih mementingkan pembagian jabatan dari pada membahas persoalan-persoalan yang kemanusiaan yang terjadi di Kalimantan, maluku dan papua. hal ini menjadikan tingkat kepercayaan pemuda kepada elit partai politik dan pemerintah menjadi minus. Sehingga Partai Partai hanya mementingkan pangung semata di momentum kedepan pilkada serentak 2020 menuju pilpres 2024 nantinya.



Maka momentum sumpah pemuda 28 oktober kemarin harus hadir kembali untuk mempersatukan kekuatan pemuda. Pemuda harus menjadi fraksi ke 10 sebagai Agen of Chage dan Social Control yang harus selalu menyadarkan kelompok-kelompok civil socity (mahasiswa, masyarakat dan buruh) dan betul betul menyuarakan kepentingan rakyat. fraksi ke 10 harus ada untuk melakukan chek and balancing untuk selalu mengawasi jalannya demokrasi pemerintahaan koalisi Indonesia maju di tengah praktisnya partai politik dan Momentum sumpah pemuda juga harus menjadikan kelompok muda menjadi gerakan intelektual yang mampu bergerak dilengkapi dengan kekuatan kajiannya dan penelitiannya di dalam kampus untuk mengawal dan mengkritisi persoalan nantinya yang terjadi di pemerintahan lima tahun kedepan. tak perlu takut karna hal tersebut di jamin oleh Undang Undang dasar Negara kita. DI saat perlemen bukan sejarah mencatat pemuda selalu menjadi harapan satu satunya sebagai fraksi ke Sepuluh (10).

Penulis :
Chrisitan Pattrico Adoe S.H. Sekretaris Fungsi AKSPEL (Masyarakat) PP GMKI Masa Bakti 2018-2020
(29 Oktober 2019).








Saturday, October 19, 2019

Christian Wacth Berharap Pemerintahan Jokowi Periode Kedua Lebih Berani dan Tegas


KAIROSPOS.COM, Jakarta - Jelang pelantikan pemerintahan Jokowi pada periode kedua yang akan berlangsung pada Minggu (20/10/2019). Ketua Yayasan Jaga Kawal Kekristenan Indonesia (JKKI) Christian Wacth Ps. Joshua Tewuh berharap banyak pada pemerintahan Jokowi - Makruf Amin khususnya dalam menjaga kelangsungan ke Kristenan di Indonesia. Joshua Tewuh didampingi bendahara Christian Wacth Maslina Nababan berkomentar cukup kritis terhadap kondisi  keamanan dan  keberagaman di Indonesia.

Menanggapi kondisi keamanan saat ini dimana pengamanan cukup ketat kegenbiraan dalam bentuk syukuran dan keramaian agar ditunda dulu "Pak Presiden orang yang sangat bijaksana, dia tau persis kondisi negara ini banyak ancaman dari kelompok radikalis, dia tidak mungkin mengabaikan  laporan intelejen lembaga negara tetapi tampilannya tetap tenang agar masyarakat tidak resah. Bukti banyak teroris ditangkap ada yang ingin merencanakan bom gereja untuk mencari perhatian dunia, sehingga acara kumpul rame rame ditunda dulu, gereja diminta lebih waspada dalam mengawasi lingkungannya. Pada periode kedua saya berharap Jokowi menepati janjinya akan all out karena tidak ada beban lagi sehingga bisa lebih berani, lebih tegas menghadapi kelompok intoleran. Jangan seperti periode lalu seperti kasus GKI Yasmin dimana Jokowi sudah memberikan ijin tetapi penegakan hukum dibawah tidak dapat berjalan karena ada kekuatan massa yang menghalangi ibadah GKI Yasmin Bogor. Kadang kala gaya pak Harto menggunakan tangan besi diperlukan untuk menghadapi kelompok intoleran yang melanggar konstitusi, semua demi mengamankan kepentingan negara diatas kepentingan kelompok" ungkap Joshua Tewuh. Demikian juga dengan sinyalemen karir orang orang kristen di pemerintahan jangan dihambat karena KTPnya beragama kristen "Ini perlakuan ketidak adilan karena KTPnya Kristen maka promosi jabatan tertunda, perlakuan ini harus dihapus pada pemerintahan Jokowi-Mak'ruf Amin" ungkapnya.

Maslinah  Nababan bendahara Christian Wacth mengatakan "Pak Jokowi harus memilih orang yang berani dan jujur dalam kabinetnya. Banyak orang pinter tapi tidak berani mengeksekusi kebijakan Jokowi sehingga nama Jokowi terbawa karena perilaku bawahannya, ini kondisi yang terjadi saat ini" ungkap Maslinah yang juga seorang pengusaha importir tas dan juga mengelola kuliner serba sambel di kawasan Joglo Jakarta Barat.


Pada akhir wawancara dengan Kairospos.com Ps Joshua Tewuh berharap agar orang-orang Kristen, para tokoh Kristen bersatu dalam menyelesaikan permasalahan didalam masyarakat dan organisasi kristen jangan jalan sendiri dan mencari panggung sendiri sendiri sehingga perjuangannya tidak tercapai  dan umat tidak sejahtera, kata Joshua Tewuh. 

Vidio terkait :


 


Friday, October 18, 2019

Muhammad Nasir Paparkan Capaian Kemenristek Dikti


KAIROSPOS.COM, Jakarta - Prof. Muhammad Nasir Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristek Dikti) diakhir masa jabatannya mengadakan jumpa pers dan makan malam bersama para awak media Jum'at (18/10/2019) bertempat di Auditerium Ristek Dikti Jakarta Selatan.

Acara dimulai dengan pemutaran vidio pemaparan capaian pemerintahan Jokowi-JK selama 5 tahun. Capaian semua kementerian dipaparkan mulai dari proyek infrastruktur, kemaritiman, hubungan internasional dan hasil produksi perguruan tinggi bekerjasama dengan Kementerian Ristek Dikti berhasil menciptakan dan memproduksi motor listrik.

Sebelum memaparkan hasil capaian Kemenristek Dikti ada 18 capaian M. Nasir bercerita "Saya itu yang ada dalam pikiran saya menjadi Rektor tidak terbayang akan menjadi Menteri, banyak yang meragukan kemampuan saya tetapi perlahan saya mampu menghadapi tantangan" ungkapnya. Selanjutnya M.Natsir mulai Menata Birokrasi dengan memangkas birokrasi yang tumpang tindih kemudian menata Jabatan Kepangkatan Akademis. M.Nasir bercerita sewaktu sidak menemuai pejabat yang menangani kepangkatan akademis "orangnya tidak kelihatan tapi suaranya ada ternyata orangnya tertutup berkas yang menumpuk, dari proses pengurusan 2(tahun) menjadi 45 hari dengan cara sistem online" ungkapnya.

Demikian juga dengan laporan keuangan "Kementerian Ristek Dikti dalam laporan keuangan mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK" kata M. Nasir  

Selanjutnya M. Nasir memaparkan ada 18 capaian seperti Daya Saing, Angka Partisipasi Kasar, Beasiswa Adik, Peningkatan kualitas SDMDIKTI, Peningkatan Kualitas SDM IPTEK, Perbaikan Riset dan Pengembangan, Penguatan Inovasi Industri, Penguatan Inovasi untuk Startup, Pengembangan Pusat Unggulan IPTEK, Pegembangan kawasan, sains dan teknologi, world class university, highlight kerjasama dalam negeri, higliht luar negeri, sistem informasi kerjasama, highlight komunikasi dan publikasi, pencapaian Kemenristek Dikti dalam Komunikasi publik.

Dari paparan tersebut terlihat trend peningkatan yang cukup significan seperti Pertama daya saing 2015-2016 dari 140 negara 37 Peringkat Skor: 4.5. Tahun 2019dari 141 negara 50 Peringkat Skor: 64.6. Kedua Angka partisipasi kasar (2015-2018). seperti diungkapkan M.Natsir “Penguatan Riset dan Pengembangan berkembang baik, dulu Indonesia menempati 4 di bawah Malaysia, tahun 2019 Indonesia 3.943 berada di Puncak untuk Asia Tenggara. Demikian juga terkait Paten juga menempati no.4 kalah dengan Malayasia, Thailand dan Singapura. Tahun 2019 dengan 2842 menjadi peringkat satu. Ini yang kita jaga terus,” bebernya.

Disamping itu terjadi juga penguatan inovasi Industri. Kemenristek sudah bekerja sama dengan Perguruan Tinggi dengan membuat sepeda motor listrik dan sekarang sudah pada tahap produksi.

“Saya tadinya menggagas import rektor yang ternyata sangat disorot tajam. Contoh NUS di Singapura ternyata rektor dan dosen dari Amerika sehingga mampu bersaing,” kata Nasir menjelaskan kenapa kebijakan itu dicanangkan beberapa waktu lalu.

Capaian terakhir, lanjut Nasir "Akan tidak ada lagi dikotomi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS)".

“Dulu memang terjadi dan ada dikotomi tersebut, sekarang tidak ada lagi. Nanti bisa saja perguruan tinggi  swasta akan lebih baik dari Perguruan Tinggi Negeri jika tidak mau berbenah diri dan kalah bersaing,” terangnya. 

Vidio terkait :





Thursday, October 17, 2019

Presiden Ingin Pelantikan Khidmat dan Sederhana


KAIROSPOS.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2019. Kesepuluh pimpinan MPR dipimpin oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo atau akrab disapa Bamsoet.

Dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya seluruh pimpinan MPR periode 2019-2024. Sementara pimpinan MPR menyampaikan langsung undangan untuk pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang.

"Saya juga menyampaikan bahwa penyelenggaraan upacara dan perayaan di dalam pelantikan dilakukan sederhana saja, tapi juga tanpa mengurangi kekhidmatan dan keagungan dari acara itu," kata Presiden Jokowi seusai pertemuan.

Senada dengan Presiden Jokowi, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan MPR ingin agar acara pelantikan berlangsung dengan khidmat tanpa gangguan apapun. Untuk itu, ia mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga kekhidmatan tersebut.



"Karena suksesnya ini, suksesnya acara pelantikan presiden, akan memberi pesan positif bagi dunia internasional dan itu akan juga membantu perekonomian kita. Dengan ekonomi yang baik maka itu sama dengan membantu rakyat kita semua. Jadi message-nya jelas, kami di MPR ingin acara ini berlangsung dengan khidmat," ujar Ketua MPR.



Bamsoet mengatakan, sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan negara-negara sahabat akan hadir dalam acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Mereka yang sudah dipastikan hadir antara lain kepala negara atau kepala pemerintahan dari beberapa negara ASEAN dan Perdana Menteri Australia.

"Tapi untuk pastinya silakan nanti dicek ke Menteri Luar Negeri," imbuhnya.

Di samping membahas tentang pelantikan presiden, dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi dan pimpinan MPR juga sempat menyinggung soal amendemen UUD 1945. Menurut Presiden Jokowi, hal yang paling penting adalah melakukan kajian-kajian mendalam serta menerima masukan dari berbagai pihak.

"Ya yang paling penting perlu kajian-kajian mendalam, perlu menampung usulan-usulan dari semua tokoh, akademisi, masyarakat. Yang paling penting usulan-usulan itu harus ditampung. Masukan-masukan ditampung, sehingga bisa dirumuskan," ungkap Presiden Jokowi.

"Berikan kesempatan kepada MPR untuk bekerja, melakukan kajian, menampung usulan-usulan yang ada," sambungnya.

Adapun Ketua MPR mengatakan pembahasan tersebut akan dilakukan dengan cermat dan menampung semua aspirasi. Pihaknya juga akan berkonsultasi dengan Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan terkait amendemen ini.

"Jadi MPR tidak dalam posisi yang buru-buru. Kami akan cermat betul menampung seluruh aspirasi, sebagaimana disampaikan Pak Presiden, yang berkembang di tengah-tengah masyarakat," tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yaitu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Sementara pimpinan MPR yang hadir yaitu Ketua MPR Bambang Soesatyo dan 9 Wakil Ketua MPR yakni Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Sjarifuddin Hasan, Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad.




Sumber :
Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
www.ayeey.com www.resepkuekeringku.com www.desainrumahnya.com www.yayasanbabysitterku.com www.luvne.com www.cicicookies.com www.tipscantiknya.com www.mbepp.com www.kumpulanrumusnya.com www.trikcantik.net