Jimmy Lumintang : KGPM Rusunawa P. Gebang Tetap Laksanakan Ibadah Jumat Agung Pada 10 April

 Rektor STT IKAT Jakarta Dr Jimmy MR Lumintang, MA, MBA, MTH.
KAIROSPOS.COM, Jakarta - Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (disingkat KGPM), atau disebut juga Gereja Protestan Minahasa adalah kelompok gereja Kristen Protestan di Indonesia tetap akan melaksanakan Ibadah Paskah pada Jumat Agung 10 April 2020 dengan cara live streaming pernyataan tersebut disampaikan oleh Rektor STT IKAT Jakarta Dr Jimmy MR Lumintang, MA, MBA, MTH. Pada Selasa (7/04/2020) di kampus STT IKAT Jl. Rempoa - Jakarta Selatan.

 Jimmy Lumintang mengatakan "KGPM tetap akan melaksanakan ibadah Paskah pada Jumat Agung, karena secara teologis pelaksanaan ibadah Jumat agun itu harus dilaksanakan pada Jumat Agung, tata caranya seperti apa disesuaikan dengan kondisi yang ada, saat ini sudah ada teknologinya melalui live streaming kita tetap berhadapan dengan jemaat. Saya disini dengan memakai toga didampingi oleh penatua, jemaat disana di  KGPM Sidang Daniel Rusunawa Pulo Gebang, mereka disana yang terbagi di tujuh blok tiap blok ada Penatua yang melayani. Dengan menggunakan vidio call menunggu aba aba dari Saya untuk memulai perjamuan kudus, ambillah makanlah, kemudian mereka ambil dan Saya arahkan untuk memulai membagikan roti dan memakannya demikian juga dengan membagikan anggur perjamuan. KGPM itu otonom mengikuti kongregasi sesuai dengan kebutuhan. Kalau ibadah Jumat Agung itu ditunda dilaksanakan pada Paskah ibadah apa namanya?" tanya Jimmy. 

Jimmy melanjutkan"Karena bila ibadah Jumat Agung ini ditunda maka maknanya sudah bergeser itu penjelasan apologatenya karena saya sudah menjalankan keinginan jemaat. Karena pengajaran yang diberikan pada mereka tentang makna perjamuan kudus ini. Kenapa ada perjamuan kudus itu pertanyaan dasar ketika mereka dikatekisasi. Tapi Sinode KGPM sendiri mengikuti Imbauan PGI.  Ini hanya berlaku di KGPM Sidang Daniel RUSUNAWA P. Gebang"" terangnya.


Pada penjelasan penutupnya Jimmy Lumintang mengatakan "Jemaat ada dirumah masing masing jadi tidak ada pengumpulan warga dan tetap taat pada aturan pemerintah".

Sebelumnya PGI mengeluarkan Pesan Paskah 2020 Dan Tuntunan Merayakan Sakramen Perjamuan Kudus di Masa Pandemi covid-19  Yang ditandatangi Ketum PGI Gomar Gultom tanggal 28 Maret 2020.

Pada Pelaksanaan  Lampiran Pesan Paskah MPH-PGI Pertimbangan-Pertimbangan MPH-PGI terkait Pelaksanaan Perjamuan Kudus pada Masa Pandemic Covid-19 menyetujui pelaksanaan Ibadah Perjamuan Kudus di rumah masing masing dengan cara online. Yang bunyinya pada point c) Alternatif lainnya adalah melaksanakan perjamuan kasih di rumah, yang dilayani oleh kepala keluarga atau warga sidi yang ditunjuk atas nama keluarga. Roti dan anggur Perjamuan Kudus yang disediakan Gereja dan dilayankan oleh pendeta atau pelayan tahbisan dibagikan kepada keluarga-keluarga yang melaksanakan ibadah sesuai dengan liturgi yang disediakan oleh sinode masing-masing.

Pada point d) Di era digital atau online, pilihan lainnya adalah kehadiran pemimpin ibadah secara virtual. 

Related Posts:

FREDRIK J. PINAKUNARY PAPARKAN KERANTINAAN KESEHATAN

 FREDRIK J. PINAKUNARY
KAIROSPOS.comJakarta - Mencermati kondisi Indonesia ditengah badai pandemi covid-19 yang menimbulkan berbagai persoalan seperti persoalan ekonomi karena banyaknya perusahaan yang nyaris bangkrut dan ada pula yang bangkrut. Karena banyaknya dunia usaha tutup menimbulkan dampak sosial seperti bertambahnya pengangguran sementara kebutuhan logistik cukup tinggi dari mana mereka mencukupi kebutuhan hidupnya sehari hari hingga kondisinya normal. Terhentinya aktifitas keseharian masyarakat sehingga banyak supir taxi, angkot, ojek online tidak mampu lagi mencukupi kehidupan hidupnya sendiri apalagi kebutuhan hidup keluarganya.

Persoalan bertambah pelik karena budaya mudik menjelang lebaran dimana jutaan orang akan pulang kekampung halamannya. Kerumunan massa tidak dapat dihindari dan semakin banyak orang akan terpapar covid-19 di daerah masing-masing pemerintahpun mengeluarkan kebijakan Karantina Wilayah yang sudah diatur dalam Undang Undang Kesehatan untuk membedah dan memberikan pencerahan pada masyarakat luas media ............ mewawancarai Fredrik J. Pinakunary  seorang praktisi hukum dari FREDRIK J. PINAKUNARY LAW OFFICES.  

Melihat situasi Indonesia, khususnya Jakarta saat ini, apakah Bapak melihat sudah diperlukan untuk diberlakukannya masa karantina (lockdown) sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018?

Fredrik  menjawab : 
"Kedaruratan masalah kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan (“UU No. 6/2018”). Di dalamnya juga berisi tentang upaya penanganan melalui pembatasan aktivitas yang terbagi dalam beberapa kebijakan sesuai kebutuhan dan temuan kasus di lapangan."

"Pada Pasal 1 angka 1 UU No. 6/2018 dijelaskan yang dimaksud Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat."

"Selanjutnya, pada Pasal 1 angka 2 UU No. 6/2018 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara."

"UU No. 6/2018 sendiri tidak mengenal istilah “lockdown”. Istilah yang sering disebutkan dalam UU No. 6/2018 adalah “Karantina” dan “Pembatasan”. Di Pasal 49 ayat (1) tertera bahwa dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilakukan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau pembatasan Sosial Berskala Besar oleh pejabat Karantina Kesehatan. Berikut pengertian sejumlah istilah menurut UU No. 6/2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan:"

"Karantina Rumah (Pasal 1 angka 8 UU No. 6/2018)
Karantina Rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi."

"Karantina Rumah Sakit (Pasal 1 angka 9 UU No. 6/2018)
Karantina Rumah Sakit adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi."

"Karantina Wilayah (Pasal 1 angka 10 UU No. 6/2018)
Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi."

"Pembatasan Sosial Berskala Besar (Pasal 1 angka 11 UU No. 6/2018)
Pembatasan Sosial Berskala Besar (“PSBB”) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi." 

"Bila merujuk kembali pada Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan melihat jumlah pasien positif COVID-19 yang terus meningkat, menurut kami sudah waktunya bagi Pemerintah untuk melakukan pembatasan-pembatasan pergerakan warganya guna menurunkan grafik penularan COVID-19. Akan tetapi pembatasan-pembatasan tersebut harus dilakukan dengan dasar-dasar hukum yang jelas agar hak-hak dari warga negara akan tetap terjamin selama masa karantina atau masa pembatasan wilayah tersebut dilakukan." 

"Sebagaimana diketahui, Pemerintah saat ini sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (“PP No. 21/2020”). PP No. 21/2020 merupakan turunan dari UU No. 6/2018 yang antara lain dimaksudkan untuk menjawab kegelisahan kepala-kepala daerah yang saat ini berikhtiar untuk melakukan tindakan konkret guna meminimalisir pergerakan warga ke atau di daerahnya. Jadi, dengan adanya PP No. 21/2020, tindakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (“PSBB”)." 

"Sejalan dengan UU No. 6/2018, pengertian PSBB pada PP No. 21/2020 adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran. Salah satu isi dari PP tersebut adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan PSBB di tingkat provinsi atau kabupaten."

"Pemerintah Daerah dapat menjalankan PSBB dengan persetujuan Menteri Kesehatan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “Dengan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/ kota tertentu”. terang Fredrik.

Fredrik melanjutkan "PSBB berdasarkan Pasal 4 PP No. 21/2020, paling sedikit meliputi:
a. peliburan sekolah dan tempat kerja; 
b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau 
c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum

Pasal 5 ayat (1) PP No. 21/2020 menjelaskan bahwa dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Kita berharap nantinya Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dapat segera menjalankan tindakan-tindakan yang sejalan dengan PP No. 21/2020 guna meminimalisir penularan COVID-19 di Indonesia." ungkapnya.


Kalau pun masa karantina (per wilayah) diberlakukan, apa yang menjadi hak dan kewajiban bagi warga sipil?

Fredrik menjawab :  UU No. 6/2018 mengatur hak dan kewajiban bagi warga sipil apabila karantina diberlakukan, yakni sebagai berikut:

A. Hak Warga Sipil
i. Pasal 7 UU No. 6/2018
“Setiap Orang mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.”
Penjelasan Pasal 7 UU No. 6/2018
“Yang dimaksud dengan "perlakuan yang sama" adalah bahwa dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan tidak boleh bersifat diskriminatif atau membeda-bedakan perlakuan.”
ii. Pasal 8 UU No. 6/2018
“Setiap Orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama Karantina. “
Penjelasan Pasal 8 UU No. 6/2018
“Yang dimaksud dengan "kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya" antara lain kebutuhan pakaian dan perlengkapan mandi, cuci, dan buang air.”

B. Kewajiban Warga Sipil
i. Pasal 9 UU No. 6/2018
“(1) Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.
(2) Setiap Orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.”
ii. Pasal 54 ayat (3) UU No. 6/2018
“Anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk wilayah karantina”

Lalu apa saja yang menjadi kewajiban negara, khususnya kepada warga negaranya, bila masa karantina diberlakukan?

Fredrik memberikan Jawabannya:

UU No. 6/2018 mengatur kewajiban negara kepada pada warga negara apabila masa karantina diberlakukan sedangkan PP No. 21/2020 mengatur mengenai hal PSBB, yaitu sebagai berikut:

A. Dalam Hal Karantina Wilayah
Pasal 55 UU No. 6/2018
“(1) Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.
(2) Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.”

B. Dalam Hal Pembatasan Sosial Berskala Besar
Pasal 4 PP No. 21/2020
“(1) Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:
a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
(2) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk.
(3) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.
Penjelasan Pasal 4 ayat (3) PP No. 21/2020
“Yang dimaksud dengan "kebutuhan dasar penduduk" antara lain kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya.”

Yang membedakan kedua hal di atas adalah, apabila Karantina Wilayah maka kebutuhan hidup dasar orang dan makan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, sedangkan untuk Pembatasan Sosial Berskala Besar, Pemerintah tidak mempunyai tanggung jawab seperti itu namun hanya memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk seperti kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya.

Pak Fredrik tentu mengikuti perkembangan isu COVID-19. Menurut Bapak apakah Indonesia perlu mendatangkan bantuan dari pihak luar, seperti peralatan dan tenaga medis asing untuk meredam pandemi ini?

Fredrik kembali menyampaikan pendapatnya:

Dalam berbagai media telah diberitakan pernyataan Menteri BUMN bahwa hingga saat ini BUMN masih kekurangan Alat Pelindung Diri (APD) untuk dokter dan tenaga medis yang menangani pasien Corona jika terus bertambah. Dan faktanya memang terus bertambah. Belum lagi kesiapan di berbagai daerah di Indonesia yang minim jika COVID-19 kemudian berkembang pesat ke daerah-daerah. Mengingat bahwa hal ini berkaitan langsung dengan nyawa manusia, bilamana ada negara lain yang bersedia memberikan bantuan yang murni berdasarkan kemanusiaan, tanpa ada pamrih atau deal-deal tertentu, menurutku bantuan tersebut harus diterima dengan ucapan terima kasih.

Apabila melihat kejadian di negara lain, kita tahu bahwa Italia akhirnya mendatangkan tenaga medis dari Tiongkok yaitu tenaga medis yang berpengalaman menangani pasien COVID-19 di Wuhan. Disinilah saatnya bagi negara-nagara di dunia untuk saling tolong-menolong atas dasar kemanusiaan, bukan bisnis atau kesepakatan-kesepakatan tertentu yang bisa menekan negara penerima bantuan di kemudian hari.
  
Lalu ketika nanti wabah ini usai, apa yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam rangka memulihkan keadaan dalam negeri?

Fredrik menjawab:

Ketika wabah ini usai, Pemerintah perlu membuat kebijakan-kebijakan baru terkait upaya pencegahan masuknya wabah dari luar negeri ke dalam wilayah teritorial Indonesia. Artinya tingkat kehati-hatian perlu ditingkatkan di pintu-pintu masuk wilayah negara kita ketika sudah terdengar adanya ancaman seperti virus berbahaya yang sudah terjadi di luar negeri. Selanjutnya alokasi anggaran negara untuk riset dan development di bidang kesehatan perlu ditingkatkan untuk menghasilkan para ahli di bidang medis yang lebih mumpuni di masa yang akan datang.

Dari sisi ekonomi, perlu ada sejumlah kebijakan baru untuk membantu atau memberi insentif dan kemudian memulihkan tingkat perekonomian masyarakat, terutama dari kalangan ekonomi lemah, antara lain pekerja-pekerja harian dan mereka yang berwiraswasta di sektor informal yang paling “terpukul” dengan adanya COVID-19 ini.

Sebelum wabah ini usai pun, pemerintah sudah seharusnya memperhatikan nasib masyarakat kecil, salah satu contoh adalah mereka yang menjalankan usaha kendaraan online yang mencicil mobil atau motor dari perusahaan. Penghasilan mereka sangat merosot selama COVID-19 ini mewabah sehingga mereka mengalami kesulitan untuk mencicil atau membayar angsuran kepada perusahaan sehingga kendaraan ditarik dan mereka menjadi pengangguran. Nah, disini perlu kebijakan Pemerintah yang pro rakyat berupa pengaturan agar mereka diberikan kelonggaran dalam mengangsur kendaraan mereka dan larangan bagi perusahaan untuk menarik atau menyita kendaraan karena mereka tidak bisa mencicil sesuai perjanjian. 

Related Posts:

Dr. Hence Bulu, M.Th YASKI Tetap Berkarya Menolong Sesama Ditengah Badai Covid-19

Japarlin Marbun dan Hence Bulu

KAIROSPOS.com, Jakarta - Dr. Hence Bulu, M.Th YASKI Siap Berikan Surat Keringan Pajak Bagi Perusahaan yang  Membantu Korban Covid 19

Sejak kelahiran Yayasan Sumbangan Sosial Keagamaan Kristen Indonesia (YASKI) sudah menjalin beberapa kali kerjasama seperti saat diadakan sidang Raya Persektuan Gereja Gereja di Indonesia, sidang gereja-gereja  Indonesia Timur serta beberapa sinode dan organisasi, agar peran YASKI membantu pelayanan itu mewujud.

Namun langkah YASKI terpaksa harus terhenti lantaran pandemic Covid 19 yang melanda banyak negara termasuk Indonesia.  Kemudian selama stay di rumah apa yang dilakukan YASKI

Mengamati  perkembangan dunia usaha apapun  kegiatannya mulai dari dunia usaha kecil hingga kegiatan usaha besar di tengan pandemi covid-19, mengalai stack bahkan DKI Jakarta yang menjadi urat nadi perekonomian  Indonesia,  nyaris berhenti, ungkap Hence sekretaris jendral YASKI ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Senin 7/04/20 dari rumahnya Tangerang.

“YASKI sementara ini berhenti sejenak, dan memfocuskan untuk membantu masyarakat yang  membutuhkan yang  terdampak  covid-19” , tandas pria yang pernah aktif di Partai politik ini.

Hence memberikan beberapa contoh nyata seperti YASKI  Batam, melakukan kegiatannya dengan penyemprotan disinfektan , masker, dan lainnya. Mengingat ini dalam kondisi darurat pihak YASKI menyarankan kepada teman teman, untuk langsung saja begerak menyalurkan ke masyarakat yang membutuhkan dan tak usah melalui YASKI terlebih dahulu.

Berbicara peran YASKI selain beberapa kegiatan yang dilakukan langsung ke tengah masyarakat terdampak covid 19, secara lembaga YASKI akan memberikan sertifikat bagi perusahaan yang membantu masyarakat, fungsinnya  untukmendapatkan pegurangan pajak,  sebagai  laporan prosedur yang dibutuhkan.

Tak dipungkiri banyak masyarakat seperti supir taxi, ojok online, pekerja harian lepas dan lain sebagainya, sangat terpukul dengan kondisi pandemic Covid 19 ini.

“Agar YASKI dapat mengeluarkan sertifakat pengurangan pajak terpenting perusahaan melaporkan saja kegiatannya ,minimal melalui foto kegiatan”, ungkap Hence serius.

Lebih lanjut Hence mengatakan yang terpenting  uang  yang didapat dari para donatur langsung disalurkan karena ini keadaan darurat.

Apalagi dalam kondisi ini pelaporan pajak  akhir tahunpun oleh pemerintah diundur hingga bulan Juni 2020.

Kembali kebijakan YASKI ini yang berani memberikat sertifikat keringanan pajak, lantaran dalam situasi sekarang kan  dilarang kumpul-kumpul. Sementara kalau harus melalui YASKI kan membutuhkan waktu lama ini akan memperlambat kegiatan,  sementara mereka bisa langsung menyalurkannya tanpa melalui kami di pusat karena memang masyarakat banyak yang perlu dibantu.

“Saat ini kita harus berhidmat  jangan ke luar rumah kumpul-kumpul sementara keadaan di luar cukup berbahaya, itu bunuh diri namanya.  Saya keluar rumah untuk hal hal yang sangat urgen seperti membeli kebutuhan pokok, membagikan sembako pada satpam, tukang sampah, dan lainnya. Karena saat ini mereka sangat membutuhkan, sekalipun  berkat  secuil dari  yang Tuhan beri” ungkap Hence bersaksi.

“Terpenting niat kita untuk memberi, lebih bernilai kita memberi dari kekurangan kita daripada memberi dari kelebihan kita’, beber nya.

“Saya berharap  dalam situasi seperti inir pemerintah agar memberi  stimulant stimulan, kemudahan agar perekonomian bisa bertumbuh kembali . Karena akibat akibat pandemic corona ini banyak perusahaan yang tiba-tiba bangkrut”,uajarnya berharap

Hence mencotohkan perusahaannya yang mendadak harus terhenti  karena covid 19, apalagi perusahaan perusahaan besar mungkin juga mengalami hal yang sulit.

Pemerintah harus segera membantu dengan memberikan fasilitas-fasilitas pada pengusaha dapat bangkit kembali  minimal penundaan pembayaran pajak, pinjaman kepada bank bisa diundur pembayarannya sampai satu tahun.

Dalam kondisi ini hanya sembako saja yang berjalan lainnya berhenti . Hence merasa prihatin dalam kondisi seperti ini masih ada saja orang-orang  yang memanfaatkan,  dengan menumpuk barang lalu menjualnya lebih tinggi, seperti  alat pelindung diri.

Padahal kalau itu iman Kristiani tindakan itu suatu kekejian bagi Allah dan pemerintah.  
Untuk itu dia berharap gereja-gereja besar saat , harusnya membantu rakyat, jangan hanya diam berdoa saja. Apalagi hanya kumpul -kumpul uang banyak dan hanya simpan simpan saja.

“Sudah seharusnya kondisi ini anak-anak Tuhan harus berhikmat dan tolong menolong pada sesama”, pungkasnya.  





  

Related Posts:

Pengabdian Komunitas Kepni Bergotongroyong Berbagi Kasih Dan Berkat Akibat Covid-19/Virus Corona


KAIROSPOS.com, Jakarta - Warga masyarakat Kepni di Indonesia yang tergabung dalam sejumlah ormas dan komunitas paguyuban di Jabodetabek melaksanakan Program Pengabdian Sosial Dan Ekonomi beserta Kegiatan Berbagi Kasih Dan Berkat. Tampak dalam berbagai foto dan video ketika ormas dan komunitas : Relawan Bersatu Indonesia Maju ; FKNO ; PPN, GEMONI, Owo Voice ; dan bersama Firman Jaya Daeli melaksanakan program dan kegiatan ini. 

Pelaksanaan tugas tanggungjawab sosial dan kasih persaudaraan kemanusiaan ini dalam bentuk : penyampaian Paket Bahan Makanan ("Sembako") kepada kalangan masyarakat yang sangat membutuhkan. Ada kalangan "miskin kota", "pekerja informal", dan sejumlah kalangan masyarakat bawah dan terbawa lainnya yang terkena dan terdampak secara sosial dan ekonomi akibat wabah pandemik covid-19/virus corona. Setiap satu paket bahan makanan berisikan beras, telur, indomie, minyak goreng, gula, teh, dll, yang dapat dikonsumsi oleh satu keluarga (5 s/d 7 orang) selama minimal satu minggu (7 s/d 9 hari). 

Ada beberapa gelombang dan tahapan pembagian serta sejumlah titik pembagian. Gelombang dan tahapan pertama sudah dan sedang berlangsung dengan jumlah seratus (100) paket bahan makanan untuk seratus (100) keluarga. Gelombang dan tahapan selanjutnya lagi akan berlangsung dengan jumlah dan materi paket bahan makanan yang sama. Seratus (100) paket setiap gelombang dan tahapan.

Tuhan Yang Maha Kuasa, Maha Pengasih Dan Penyayang telah dan selalu memberkati dan mengingati kita untuk berbagi Kasih Dan Berkat dengan sesama manusia terutama yang sungguh-sungguh amat membutuhkan. Nilai-Nilai Pancasila juga sudah dan senantiasa menuntun dan menggerakkan kita untuk membumikan Nilai-Nilai sosial kemanusiaan dan kerakyatan dengan semangat hidup tumbuh bersama berkeadaban dan bersatu bergotongroyong dalam wadah NKRI. 

Jiwa dan semangat yang optimis dan berpengharapan ini, kita masyarakat dan bangsa Indonesia dengan kedisiplinan tinggi dan kerajinan keras senantiasa mendukung dan melaksanakan ketentuan dan kebijakan Pemerintah Nasional beserta jajaran lengkap untuk melawan covid-19/virus corona. Virus penyakit ini merupakan wabah pandemik yang melanda dunia dan sama sekali tidak pandang bulu. 

Salam Kemanusiaan, Salam Kerakyatan, Salam Kebangsaan.

Related Posts:

Surat Keterangan BPD GBI Jawa Barat Merespon Pemberitaan Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat

 Ilustrasi Perawatan Pasien Covid-19
KAIROSPOS.com, Jakarta - Berkenaan dengan pemberitaan pandemi Covid-19 di Jawa Barat, yang diriliis dari berbagai media yang memberitakan tentang telekomfrensi antara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan wakil Presiden KH Mahruf Amin, yang dalam telekomfren tersebut, Ridwan dalam salah satu laporannya mengatakan tentang penularan virus corona atau covid 19, salah satu penyebabnya tentang adanya pasca kegiatan GBI Sukawarna di Lembang Bandung.

Menanggapi tentang  pemberitaan tersebut pihak Badan Pengurus Daerah (BPD) Jawa Barat, Pdt. Satrya Ketua BPD Jawa Barat mengirimkan rilisnya ke berbagai media termasuk kairospos.com, Sabtu 5/04/20, yang dikirmkan langsung Ketua Umum BPH GBI Pdt. Rubin Adi.

Dengan rilis yang disampaikan bermaksud memberikan penjelasan agar pemberitaan tentang GBI di Bandung, agar jemaat GBI maupun masyarakat luas beroleh pemahaman yang lebih tepat.

Pdt. Satrya menegaskan bahwa, Pertama, di mana dalam pertemuan Pastors' Meeting tanggal 3-5 Maret 2020 adalah program internal GBI Sukawarna yang sudah dijadwalkan. Pihak GBI Sukawarna telah mengkonfirmasikan bahwa yang mengikuti acara ini sebanyak 170 peserta, yaitu mereka yang mengikuti acara dengan penuh adalah 150 orang dan sekitar 20 orang lainnya bolak-balik ke kota Bandung dikarenakan pekerjaan dll.

Kedua, acara ini dilaksanakan sebelum adanya himbauan Social Distancing, karena baru tanggal 2 Maret 2020 Presiden RI mengumumkan adanya 2 orang yang terinfeksi Covid-19 di Depok (1 hari sebelum pelaksanaan acara di Lembang).

Lalu ketiga,tidak terpikirkan adanya resiko paparan virus tersebut berkenaan dengan pertemuan yang melibatkan orang banyak.

Keempat, baru sekitar tanggal 5 Maret 2020  diumumkan agar melakukan Social Distancing.
Selanjutnya dari kebijakan mencegah pandemic corona ini kemudian disusul dengan,

Himbauan Presiden pada hari Minggu siang, tanggal 15 Maret 2020, untuk bekerja dari rumah, belajar di rumah dan ibadah di rumah.

Berangkat dari himbauan yang disampaikan presiden maka,  BPH GBI pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020, menghimbau kepada seluruh gembala/gereja lokal untuk menaati himbauan pemerintah dan mengalihkan ibadah di rumah/keluarga.

Sedangkan di wilayah Bandung sendiri kesepakatan Bersama Gereja-gereja di Bandung pada tanggal 19 Maret 2020 untuk beribadah di rumah mulai tanggal 21/22 Maret 2020.

Bersamaan dengan maklumat Kapolri tanggal 19 Maret 2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan virus Corona (Covid-19).

Sementara dalam pemantauan pihak pengurus BPD GBI Jawa Barat, hingga sampai tanggal 15 Maret 2020, GBI dan seluruh umat beragama lainnya masih melaksanakan ibadah sebagaimana biasanya.

Maka dengan ini pihak GBI memastikan tidak ada maksud membangkang seruan pemerintah, terbukti sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai saat ini seluruh ibadah Minggu dilaksanakan di rumah, demikian juga halnya dengan kegiatan pertemuan lainnya untuk sementara dilakukan secara online/daring.

Dan hal ini bukan hanya dilakukan di kota Bandung dan Jawa Barat saja namun di seluruh Indonesia bahkan GBI di luar negeri.
Tentang pandemic Covid 19 ini, pengurus GBI memandang bahwa semua ini adalah wabah yang tidak terduga dan dapat menimpa siapa pun tanpa memandang dari suku, agama, kelompok, golongan mana pun; bahkan WHO sudah menyatakan wabah ini sebagai pandemi global yang menjangkiti sekitar 200 negara.

Bahkan dengan tegas BPH GBI melalui BPD Jabar GBI, melalui surat resmi dan berbagai media sudah memberikan arahan agar setiap gembala, pejabat dan pengerja,- khususnya peserta Pastors' Meeting di Lembang dan peserta kebaktian yang diadakan di GBI Aruna, GBI Baranangsiang dan seluruh cabangnya,  untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan setempat dengan melaporkan/memeriksakan diri bila mengalami gejala terinfeksi Covid-19, dan melakukan isolasi mandiri bagi yang tidak mendapati gejala sekalipun.

Doa dan harapan kami:

Melalui peristiawa pandemic covid 19 ini, pihak GBI berharap Kita dapat memandang wabah ini sebagai pandemi yang harus dihadapi dan diperangi oleh seluruh rakyat Indonesia bahkan seluruh dunia. Sehingga tidak perlu adanya lagi sebutan terhadap kelompok tertentu agar kesatuan tetap terpelihara dan tidak menimbulkan stigma yang tidak diinginkan.

Selanjutnya GBI baik di tingkat pusat, daerah maupun gereja lokal dapat bersehati bergandengan tangan menanggulangi wabah ini.

Dengan aktif memberikan arahan agar jemaat tetap melakukan physical distancing agar tidak tertular virus Corona maupun menularkan (sebagai carrier).

Sebagai orang percaya GBI mengajak kita berdoa, kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan ketabahan bagi orang-orang yang anggota keluarganya menjadi korban pandemi Covid-19 ini.

Pesannya bijaksanalah dalam menerima dan mengelola berita. Jangan menyebarkan berita yang tidak membangun, terlebih yang berpotensi menimbulkan polemik/perdebatan, kepanikan bahkan bertentangan dengan hukum.

Mari kita berdoa bagi para dokter, perawat, karyawan rumah sakit, dan semua orang yang sedang berjuang membantu para pasien Covid-19, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka.

Berdoalah bagi Presiden dan aparat pemerintah agar diberikan kesehatan, hikmat dan kesehatian dalam menangani pandemi di negeri ini.

Bagi gereja sendiri BPH GBI mengajak  Gereja Tuhan, bersama-sama kita menjadi terang sesuai dengan Yesaya 58. Berperan aktif dalam masyarakat untuk bertolong-tolongan menanggung beban, maka Tuhan akan memulihkan Indonesia.

Melalui  rilis ini pihak BPH GBI dan BPD GBI Jabar dapat membuat kita semakin memiliki pemahaman yang positif dan dapat semakin SEHATI.

Rillis yang dikeluarkan dari BPD GBI Jabar ini menjawab, di mana sudah beredar tentang pemberitaan penularan Covid 19 disebutkan nama GBI salah satu yang menularkannya, seperti yang telah disampaikan di berbagai media yang dikutip sebagai berikut. 

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merilis angka terbaru warga Bandung positif terjangkit virus Corona atau Covid-19, pascamengikuti acara keagamaan di Gereja Bethel Indonesia (GBI), Lembang. Menurutnya, dari 637 jemaah yang dites rapid, 35 persennya dinyatakan positif.
"Ini yang kami namakan klaster Bandung, 637 jemaah gereja dites, 226 dinyatakan positif, atau 35 persen," kata Ridwan Kamil kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam rapat telekonferensi, Jumat (3/4/2020).

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjelaskan, ada hasil rapid test yang baginya mengagetkan. Hal itu terkait Jemaat dari Gereja Bethel Indonesia (GBI) di Bandung. Menurutnya, dari 637 orang yang dites, terdapat 35 persen orang yang positif COVID-19. "Dites 637 jemaat Gereja Bethel yang dites, 226-nya positif atau 35 persen," kata Ridwan Kamil, dalam percakapan via Telekonferensi dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Jumat (4/4/2020). Ini merupakan salah satu dari empat klaster penyebaran COVID-19 di Jawa Barat. 

Klaster ini disebut Ridwan Kamil sebagai: klaster seminar keagamaan di Lembang. "Mereka berkumpul, pendetanya melakukan sentuhan fisik. Pendetanya sudah meninggal dunia karena COVID-19," tuturnya. Pendeta yang dimaksud Ridwan Kamil ialah, AN. Usianya 70 tahun. Dia mendatangi Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Jawa Barat, Kamis (19/3/2020) lalu, dengan keluhan sesak napas. Pendeta teresbut tak terselamatkan. 

Dia tutup usia pada, Sabtu 21 Maret 2020, pukul 9.40 pagi. Istri pendeta tersebut, mengalami gejala sama juga sempat dirawat RSHS, dan ia pun tak terselamatkan. Perempuan 62 tahun itu meninggal dunia pada, Jumat 27 Maret pukul 14.15.

Dengan apa yang sudah disampikan ini Pdt. Satrya mengharapkan tidak ada lagi polemic yang  berkepanjangan, kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua, pungkasnya.



Related Posts:

Pengacara Said Damanik Puji Kebijakan Joko Widodo Dalam Menangani Pandemi Covid19

 Said Damanik,S.H, M.H.
 KAIROSPOS.com, Jakarta - Pro kontra kebijakan pemerintah terkait pandemi covid19 antara lock down karantina parsial, karantina wilayah menjadi perdebatan hangat ditengah masyarakat. Kairospos.com meminta pendapat pengacara senior Said Damanik,S.H, M.H. dari kantor hukum Said Damanik dan rekan ini ketika dihubungi melaluisambungan telepon, Jumat 3/04/2020, dari Cibubur, Jakarta Timur. 

"Dalam menangani virus corona, ada wacana untuk me lock down, padahal  tidak ada dasar hukumnya, dengan demikian jelas itu tidak bisa dijalankan. Bicara  lokdown dalam arti tutup total di mana tidak boleh masuk tidak boleh keluar, Itu sangat otoriter" terang Said. "Negara Indonesia menghargai demokrasi dan hak azazi manusia artinya dengan tidak mengambil tindakan lock down sangatlah bijaksana. Sebagai warga negara Said berterima kasih pada Tuhan bahwa Jokowi sebagai presiden sangat memahami dalam bertindak berdasarkan sumber dari segala sumber hukum kita yaitu pancasila." terangnya.

Lebih jauh Said mengatakan "Dan Jokowi mampu menterjemahkan dengan baik dengan mengambil sikap mengadakan pembatasan secara terbatas atau sosial distancing. Himbauan baik Presiden, gubernur dan walikota serta bupati untuk tetap di rumah saja, itupun tidak secara larangan total harus di rumah. Bagaimana kalau larangan total itu dilakukan pertanyaan kalau  mau ke ATM, belanja atau mau beli makan di luar jadi tidak bisa, padahal itu untuk memenuhi kebutuhan yang vital  sehari-hari. Cuma kalau memang harus belanja keluar seharusnya langsung pulang,  apalagi kalau beli makanan di luar jangan makan di tempat , namun akan lebih baik makan saja di rumah" ungkapnya. “Saya kira sebaiknya masyakat harus begitu, karena untuk menjaga penyebaran virus corona agar tidak menular”, terangnya.

Said Damanik melanjutkan "Dengan himbauan pemerintah, Said melihat masyarakat cukup taat, secara umum contoh di daerah rumah yang ditinggali, warga tetap berdiam di rumah dan komplek terasa sepi. Padahal biasanya ketika hari libur biasanya ramai dan jalanan macet, jadi himbauan tersebut betul-betul diperhatikan oleh masyarakat. Said mewanti-wanti Janganlah membuat masyarakat confuse atau bingung terhadap penerapan lokdown, sekali lagi penerapan lock down itu tidak benar. Jadi jangan membuat sesuatu larangan yang membuat masyarakat kebingungan, ini tidak boleh itu tidak boleh dan itu banyak terjadi di masyarakat, sebagai  contoh orang mudik ngak boleh. Tetapi berilah pengertian pada masyarakat yang mudik dan sosialisai.
Menanggapi adanya tindakan pembubaran paksa oleh petugas tempat orang berkumpul, Said berujar  pada dasarnya harus dilakukan secara wise, bijak, dengan edukasi karena hukumnya tidak kuat kalau dnegan cara paksaan, sebab masyarakat dengan dihimbau dan disosialisaikan saja dengar dan mengerti. Jadi janganlah memaksa " ungkapnya.

“Pandemi Covid 19 awalnya saya  melihat di youtobe dan media televise dan, surat kabar dan media sosial lainya,serta diskusi para pakar kesehatan juga kedokteran  bahwa virus corona ini sesuatu hal yang baru dan menurut mereka yang saya simak belum ada solusi yang pasti termasuk di negara manapun”,  terangnya.

"Bayangkan negara Italia, Amerika dan Perancis yang merupakan negara maju saja, tetapi terkena wabah virus corona yang sangat parah dan tidak siap menghadapinya ,lalu menjadi pertanyaan mengapa? Karena negara demokratis dan sangat bebas sekali jadi terlalu bebas masyarakatnya, kalau akhirnya virus semakin merebak. Sedangkan di sini masyarakat kita masih mendengar tokoh agama,tokoh masyarakat dan pemimpinnya, itulah bedanya karena kita masih adat ketimuran yang kuat." tutur Said Damanik.

“Masyarakat miskin sekitar 20 juta apa jadinya kalau ada kebijakan lock down, lalu mereka tak bisa makan bisa lebih sangat berbahaya’, tukas lawyer jebolan Universitas Atmajaya ini.

Said Damanik merasa beruntung memilki presiden seperti Jokowi yang benar-benar tegas,  kalau ada kepala daerah yang mencoba menarik-narik agar lock down dilarang keras bahkan ada ancaman dicopot. Kritik kepada Gubenur DKI Kadang-kadang menyampaikan terlalu berlebihan, menurut pengacara senior ini Anies perlu belajar banyak ke Pak Joko Widodo.

Koruptor yang usia lanjut dibebaskan

Sekaitan dengan pandemic Covid 19, menteri Kemenkumham memberikan wacana membebaskan napi yang lanjut, menanggapi wacana tersebut Said menjelaskan dasar negara hukum Indonesia itu equality of the law tetapi juga berdasarkan HAM. 

“Saya paham atas kebijakan Kemenkumham itu untuk mengeluarkan para napi usia lanjut, atau napi yang sudah menjalankan masa tahanan ¾ ,masa tahanan” tegasn ya. 

Apa yang dikatakan itu sangat beralasan usulan menteri tersebut di mana LP saat ini overload, kapasitas LP yang harusnya untuk 1000 orang dihuni 2000 orang.  Kalau napi itu mati di di LP akibat virus tanggung jawab Rutan dan Kemenkumham. 

“Memang dalam pembebasan itu harus disortir atau disharing benar-benar agar tepat dalam memilih napi yang dibebaskan, sementara kalau ada istilah cuti tahanan itu belum diatur dalam perundngan ”, tukas bapak yang dekat dengan wartawan ini.

“Usulan Menkumham itu harus dilihat secara obyektif dan bijaksana, karena memang dalam keadaan virus corona ini lagi gawat”, imbuhnya. 

Bahaya atau musibah seperti ini memang tidak bisa diprediksi seberapa lama, tetapi masyarakat dan pemerintah memberikan pendidikan bagaimana menghadapi situasi ini. 

Budaya cuci tangan bersih, memakai masker ketika berpergian serta menjauhi keramaian, masyarakat patuh apa yang menjadi seruan pemerintah. 

Artinya hindari salam dan cipaka cipiki, beruntung negara kita tropis dengan udara panas semoga covid 19 ini tidak lebih berkembang. Perlu minum vitamin C dan E karena itu yang menambah kekebalan.

Sekali lagi Said Damanik merasa beruntung karena Presiden Jokowi tanggap dalam menghadapi covid 19 dengan membangun rumah sakit di Batam dan Kemayoran,  tutupnya.

Related Posts:

Ampera MatippAanna : Sampai Saat Ini Kondisi Sulsel Kondusif Terkait Pandemi Covid19

Ampera Matippanna
KAIROSPOS.com, Ujung Pandang - Dampak kondisi masyarakat diseluruh nusantara berbeda-beda kali ini wajahnusantaraku.com memotret situasi dan kondisi di Sulawesi Selatan tepatnya di Kota Ujung Pandang terkait dampak covid19. Berikut ini wawancara dengan Ampera Matipanna seorang PNS yang sedang bertugas di Ujung Pandang "Kondisi saat ini di Sulawesi Selatan cukup terkendali itu terlihat degan cukup aktifnya peran serta masyarakat terkait pengendalian mewabahnya covid19. Masyarakat cukup disiplin dalam menerapkan social distancing dan upaya upaya pencegahan lainnya. Perusahaan swasta termasuk kantor pemerintahan melakukan sift-sifan atau bergantian masuk kerja. Ada sekitar dua puluh persen yang masuk kerja sisanya delapan puluh persen kerja dari rumah, kantor kantor pelayanan masyarakat, pedangang kecil dan mal tetap dibuka. Ada larangan untuk berkumpul atau membuat keramaian, diterapkan juga pembatasan keluar luar untuk hal hal yang tidak bermanfaat dari jam 6 pagi hingga pukul 18 malam.  Terkait korban covid19 ada 50 kasus yang sedang dirawat di Rumah Sakit dan ada lima orang yang meninggal dunia.

Lebih lanjut Ampera mengatakan "Diterapkan karantina parsial terhadap daerah daerah yang masuk zona merah, diterapkan juga keringanan keringanan sampai pembiayaan gratis oleh Pemda Pemprov Sulawesi Selatan  bagi korban yang terinfeksi virus covid19. Pemrov Sulsel lebih fokus pada pergerakan masyarakat dan melakukan disinfektan didaerah yang terdampak covid19 dan daerah perbatasan Kabupaten. Ada petugas kesehatan yang bertugas dua puluh empat jam untuk memeriksa kesehatan setiap orang yang melintasi perbatasan. Hampir semua Bupati dan Muspida bergerak kebawah melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk mencegah wabah covid19. Situasi dilapangan tenang dan kondusif karena kesadaran masyarakat cukup tinggi mengingat sudah banyaknya korban covid19 yang terpapar sehingga melakukan social distancing dirumah masing masing. Pemerintah daerah sudah mempersiapkan cukup rumah sakit untuk menampung korban covid19. Disetiap kabupaten ada satu rumah sakit khusus menampung korban covid19. Semua biaya ditanggung oleh APBD dan Pimprov Sulsel" terang Ampera.  

Related Posts:

Soleman Matipanna : Pengusaha Terancam Bangkrut Dampak Covid19

Ir. Soleman R. Matipanna, MH. bersama Pangdam Jaya dan Polri 

KAIROSPOS.com, Jakarta - Dampak wabah pandemi covid19 yang sangat menakutkan bagi kesehatan masyarakat dan mengancam kehidupan setiap orang ternyata secara langsung sangat berdampak bagi roda perekonomian di Indonesia. Salah satu pelaku dunia usaha seorang pengusaha muda Ir. Soleman R. Matipanna, MH. Direktur PT. Rande Buana Teknik yang bergerak dalam bidang Suppying, Engineering Contractor fabrication Solution, Chemical Construction lulusan Universitas Hasanuddin Makassar Sulsel. Pernah meraih penghargaan Sahabat Muda PEWARNA , Ketua MUKI Bogor serta aktifis pelayanan di penjara ketika diminta pendapatnya mengatakan “Dalam beberapa hal memang masih significan tapi saat ini menghadapi tantangan yang berat apalagi saat ini masih diawal tahun masih membuat planning planning yang sudah disusun capaian capaian yang akan dikejar expansi ekspansi dan bermacam hal. Secara otomatis semua yang direncanakan menjadi rontok dalam hal makro dan mikropun sekarang ekonomi dunia sedang dalam krisis itu tergantung pengusahanya bagaimana menyikapi ini, bagaimana beradtasi dengan situasi kondisi yang ada saat ini cukup berat tidak seperti situasi yang normal. Peranan pemerintah sangat dibutuhkan dalam situasi ini minimal bisa meminimalisir kerugian pengusaha karena mata ratainya cukup banyak seperti kewajiban pada karyawan, kewajiban pada supplier, kegiatan kegiatan terhadap usaha itu semuanya akan terimbas, jadi bagaimana kita bisa bertahan dalam situasi wabah corona saat ini.

Lebih lanjut Sulaiman Matipanna mengatakan “Hubungan dengan relasi dan mitra usaha saat ini cukup baik artinya mau menerima kondisi saat ini seperti proyek yang tertunda pelaksanaanya, order barang keluar tapi barangnya terhambat. Demikian juga dengan jadwal pembayaran yang seharusnya sudah jatuh tempo bayar harus minta ditunda pembayarannya. Tapi yang paling penting bagi saya pribadi adalah bagaimana para karyawan tidak di PHK, tapi untuk perusahaan skala besar tentunya tidak bisa dihindarkan untuk PHK karyawannya minimal dirumahkan. Ada beberapa perusahaan yang hanya sanggup membayar karyawannya hanya setengah saja. Dalam kondisi saat ini semua harus mau menerima kondisi ini. Kalau kita bisacara kebijakan lockdown dengan situasi ekonomi yang sangat rapuh saat ini semua pengusaha harus bisa survive engusahakan apa yang bisa diusahakan, kebijakan lockdown akan menghancurkan dunia usaha, dimana kantor terkunci, perekonomian terkunci, yang penting pemerintah harus bisa mengawasi keluar masuknya masyarakat tetapi perekonomian masih bisa tetap berjalan, paling tidak masyarakat masih bisa bertahan, orang orang yang sudah sukses tabungannya banyak yah fine fine saja" terangnya

Soleman mengatakan "Masih ada satu dua orang yang saat ini masih mencari makan berarti ada pemberi makan berarti ekonomi masih berjalan, tapi kalau benar benar berhenti hanya dirumah saja sedangkan pendapatan tidak ada perut lapar keluarga tidak bisa makan maka pikiran pikiran kriminal bisa terjadi, kecuali pemerintah bisa memberi makan semua masyarakat dari lapisan masyarakat sampai yang palaing bawah, karena banyak masyarakat yang mencari uang sehari habis untuk sehari tidak bisa menabung. Kesadaran masyarakat sangat diperlukan menghadapi situasi situasi ini daya paksa dari pemerintah untuk menertibkan situasi ini sehingga perekonomian bisa tetap berjalan" terangnya.

Related Posts:

PEWARNA dan MKN Salurkan Bantuan Bagi Warga di Kolong Tol Pluit



Agusten Harahap S.Th. Ketua Umum MKN dan Thony Ermando (PEWARNA)

KAIROSPOS.com, Jakarta - Dampak pandemi corona (Covid-19) turut mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia. Sejumlah harga kebutuhan pokok ikut meroket, termasuk obat-obatan. Warga masyarakat yang paling terbeban dengan kondisi saat ini adalah mereka yang hidup di kelas ekonomi bawah.

Rasa peduli terhadap sesama mendorong Dewan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia (PEWARNA Indonesia) dan Yayasan Mutiara Kasih Negeriku (MKN) memberikan bantuan obat-obatan kepada warga masyarakat prasehatera yang tinggal di kawasan simpang kolong tol Pluit, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
Penyerahan bantuan dilaksanakan di TK dan SD Informal (Smart School) binaan MKN yang ada di wilayah tersebut. Thony Ermando mewakili DPP PEWARNA, dan Johan Silaban mewakili PEWARNA DKI Jakarta, secara simbolis menyerahkan sejumlah produk PT. Bintang Toedjoe kepada Ketua Umum MKN, Agusten Harahap S.Th.

“Kondisi masyarakat di sini setelah mewabahnya corona mungkin tidak berbeda dengan masyarakat di tempat lain, di mana mereka terbatas untuk bekerja dan beraktivitas, dan mungkin pendapatan mereka juga berkurang jadi memerlukan dukungan dan perhatian dari teman-teman yang punya berkat lebih,” ujar Agusten usai penyerahan bantuan, di lokasi, Rabu pagi (01/04/2020).

Agusten menjelaskan, saat ini terdapat 72 anak yang tengah mengikuti KBM (Kegiatan Belajar-Mengajar) di Smart School MKN. Namun tak jarang kegiatan belajar diikuti sampai dengan 100-an anak. Dirinya menambahkan, dengan adanya wabah dan imbauan dari pemerintah praktis seluruh kegiatan di tempat itu harus dihentikan.

Agusten Harahap lalu mengutarakan, dengan adanya bantuan dari PT. Bintang Toedjoe diharap dapat meringankan warga masyarakat dalam mendapatkan obat-obatan yang sangat berguna untuk menjaga kesehatan mereka. Untuk itu dirinya turut mengucapkan terima kasih kepada sejumlah pihak yang pada pagi itu mau bersama-sama dengan MKN menjangkau masyarakat prasejahtera, yang ada di kawasan kolong Tol Pluit.

 “Terima kasih PT. Bintang Toedjoe. Produknya sangat bermanfaat baik untuk kesehatan, menjaga kondisi tubuh, supaya ketahanan tubuh masyarakat di sini bisa tetap prima menghadapi keadaan yang sekarang ini. Sekali lagi terima kasih buat PT. Bintang Toedjoe dan PEWARNA,” ucapnya.
Agusten menambahkan, saat ini MKN juga tengah berfokus membantu meringankan beban masyarakat yang ada di sejumlah daerah, khususnya yang ada di luar wilayah Jakarta.

“Kami juga memiliki rencana menyalurkan bantuan untuk keluarga prasejahtera. Kebetulan kami, MKN, tidak hanya ada di Jakarta. Kemarin kami mendapatkan laporan pula di Ambon, Jawa Tengah dan Riau sudah ikut bergerak menjangkau masyarakat di sekitar mereka,” tutupnya.
Usai mendistribusikan bantuan di kolong tol, PEWARNA Indonesia juga turut membagi-bagikan obat-obatan kepada masyarakat yang memang membutuhkan, mulai dari pedagang asongan, pedagang warung kopi, hingga petugas kebersihan.
PEWARNA Indonesia dan Para Pedagang Kecil
Marpuah (42) tahun, salah seorang warga masyarakat di Penjaringan menuturkan saat ini kondisi kesehatan pernafasan memang harus mendapatkan perhatian ekstra. Dirinya meminta agar pihak pemerintah juga memberikan perhatian kepada mereka.

“Ya kita butuhlah obat-obatan kaya gini juga,” pinta ibu dengan tiga anak, ini.

Related Posts:

Berperang Melawan Virus Covid19 Dilakukan Berbagai Ormas

Ketum FOKAN, GMDM Jefry Tambayong Ibob David
KAIROSPOS.com, Bekasi – Genderang perang melawan Narkoba  yang selama ini didegungkan oleh Jefry Tambayong Ketua Umum GMDM (Garda Mencegah Dan Mengobati) dan sekaligus Ketua Umum FOKAN (Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkotika)  saat ini genderang perang digaungkan melawan pandemi Covid19 yang sudah menghantui Indonesia dan lebih dari 100 negara didunia terjangkit virus mengerikan itu.  Kali ini GMDM, FOKAN, PEWARNA Indonesia (Persatuan Wartawan Nasrani) Indonesia dengan Ketua Umum Yusuf Mujiono,  dan Ketua Bekasi Muda Indonesia  Bersinar  Ibob David melakukan aksi nyata membagikan makan siang dan snack hampir 200 kotak kepada para pengemudi Ojek Online dan supir angkot yang melintasi  Jl. Igusti Ngurah Rai Bintara Kecamatan Bekasi Barat  persis didepan Bintara Regency  Rabu (1/04/2020).


Jefry Tambayong mengatakan “Kami bersama organisasi  masyarakat GMDM, FOKAN, PEWARNA Indonesia, JGLK membagikan makan siang dan snack sebanyak hampir 200 kotak kepada pengemudi online dan sopir angkot yang terdampak langsung ekonominya akibat virus Covid19. Tujuan kegiatan ini untuk memberikan pengaruh yang positif pada seluruh anak bangsa saling bahu membahu menolong  masyarakat yang lemah, yang kuat harus menolong yang lemah, yang kaya menolong yang miskin karena torang semua bersaudara, NKRI harga mati, Indonesia bebas Narkotika, dan Indonesia bebas Corona” ungkapnya.

Ibob David Ketua JGLK dan Bekasi Muda Indonesia Bersinar mengatakan “Kepedulian pada pengemudi Ojol sudah dimulai dari Tambun Bekasi, Kelapa Gading depan Pomal, Jalan Kuningan, hari ini di depan Bintara Regency, kami akan lakukan sampai pandemi  ini selesai sehari lebih dari seratus paket untuk driver ojol  dan  supir angkot”  ungkapnya.

Selanjutnya Yusuf Mujiono Ketua Umum PEWARNA Indonesia  mengatakan “Kami selama ini terus mendukung kegiatan kegiatan yang peduli kemanusian melalui pemberitaan pemberitaan supaya banyak orang peduli dan bergerak menolong sesama” ungkapnya.
Bagi donatur yang tergerak hatinya untuk berpartisipasi dan menolong sesama silahkan menghubungi  Bapak Jefry Tamboyong melalui no WA : 0821-1333-5051.

Dari pengamatan penulis terlihat wajah yang ceria dari para pengemudi Ojol terlihat wajah sukacita yang dalam ternyata ada yang peduli pada mereka.



Related Posts:

TRANSKRIP KETERANGAN PERS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ISTANA KEPRESIDENAN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT, 31 MARET 2020

TRANSKRIP KETERANGAN PERS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ISTANA KEPRESIDENAN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT, 31 MARET 2020


Presiden RI Joko Widodo

Bismillahirrahmanirrahim, 

Assalamu`alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

Selamat sore, 
Salam sejahtera bagi kita semuanya, 
Om Swastiastu, 
Namo Buddhaya, 
Salam Kebajikan. 

Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sebangsa dan se-Tanah Air, 

Pemerintah telah menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. 

Untuk mengatasi dampak wabaj tersebut, saya telah memutuskan dalam Rapat Kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sesuai undang-undang (UU), PSBB ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas Covid-19 dan kepala daerah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. 

Pemerintah juga sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keppres (Keputusan Presiden) Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Dengan terbitnya PP ini, semuanya jelas. Para kepala daerah saya minta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi. Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan, berada dalam koridor undang-undang dan PP serta Keppres tersebut. Polri juga dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan sesuai undang-undang agar PSBB dapat berlaku secara efektif dan mencapai tujuan mencegah meluasnya wabah. 

Bapak, Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Kita harus belajar dari pengalaman dari negara lain tetapi kita tidak bisa menirunya begitu saja. Sebab, semua negara memiliki ciri khas masing-masing, mempunyai ciri khas masing-masing, baik itu luas wilayah, jumlah penduduk, kedisiplinan, kondisi geografis karakter dan budaya, perekonomian masyarakatnya, kemampuan fiskalnya, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh gegabah dalam merumuskan strategi, semuanya harus dihitung, semuanya harus dikalkulasi dengan cermat, dan inti kebijakan kita sangat jelas dan tegas. 

Yang pertama, kesehatan masyarakat adalah yang utama. Oleh sebab itu, kendalikan penyebaran Covid-19 dan obati pasien yang terpapar. 

Yang kedua, kita siapkan jaring pengaman sosial untuk masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli. 

Ketiga, menjaga dunia usaha utamanya usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, agar tetap beroperasi dan mampu menjaga penyerapan tenaga kerjanya. Dan pada kesempatan ini, saya akan fokus pada penyiapan bantuan untuk masyarakat lapisan bawah. 

Pertama tentang PKH (Program Keluarga Harapan), jumlah keluarga penerima akan ditingkatkan dari 9,2 juta (keluarga penerima manfaat) menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat. Sedangkan besaran manfaatnya akan dinaikkan 25 persen, misalnya komponen ibu hamil naik dari Rp2,4 juta menjadi Rp3 juta per tahun, komponen anak usia dini Rp3 juta per tahun, komponen disabilitas Rp2,4 juta per tahun dan kebijakan ini efektif mulai (bulan) April 2020. 

Kedua, kartu sembako. Jumlah penerima akan dinaikkan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat dan nilainya naik 30 persen dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu dan akan diberikan selama 9 bulan. 

Yang ketiga, tentang Kartu Prakerja. Anggaran Kartu Prakerja dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Jumlah penerima manfaat menjadi 5,6 juta orang terutama ini adalah untuk pekerja informal serta pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19 dan nilai manfaatnya adalah Rp650 ribu sampai Rp1 juta per bulan selama 4 bulan ke depan. 

Yang keempat, tentang tarif listrik. Perlu saya sampaikan bahwa untuk pelanggan listrik 450VA yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan, akan digratiskan selama 3 bulan ke depan yaitu untuk bulan April, Mei, dan bulan Juni 2020. Sedangkan untuk pelanggan 900VA yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan didiskon 50 persen, artinya hanya membayar separuh saja untuk bulan April, Mei, dan bulan Juni 2020.

Yang kelima, perihal antisipasi kebutuhan pokok. Pemerintah mencadangkan Rp25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok serta operasi pasar dan logistik. 

Keenam, perihal keringanan pembayaran kredit. Bagi para pekerja informal, baik itu ojek online, sopir taksi, dan pelaku UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), nelayan dengan penghasilan harian, dengan kredit di bawah Rp10 miliar, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) telah menerbitkan aturan mengenai hal tersebut dan dimulai berlaku bulan April ini. Telah ditetapkan prosedur pengajuannya tanpa harus datang ke bank atau perusahaan leasing, cukup melalui email atau media komunikasi digital seperti WA (Whatsapp).

Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini.

Terima kasih. 

Wassalamu`alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

_______________
Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden


Related Posts:

Pemerintah Gratiskan Pelanggan Listrik 450 VA Selama Tiga Bulan Mendatang Pelanggan listrik dengan daya 900 VA mendapat keringanan biaya pemakaian sebesar 50 persen

KAIROSPOS.com, Bogor - Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa sebagai bagian dari jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah untuk mengantisipasi dampak Covid-19, pemerintah menggratiskan biaya pemakaian listrik dengan daya 450 VA selama tiga bulan ke depan.

Hal itu berarti sebanyak kurang lebih 24 juta pelanggan listrik dalam golongan daya tersebut akan mendapat stimulus tersebut mulai bulan April hingga Juni 2020 mendatang.

"Perlu saya sampaikan bahwa untuk pelanggan listrik 450 VA, yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan, akan digratiskan selama tiga bulan ke depan yaitu untuk bulan April, Mei, dan bulan Juni 2020," ujarnya dalam keterangan melalui telekonferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 31 Maret 2020.

Sementara bagi pelanggan listrik dengan daya 900 VA, pemerintah memberikan keringanan biaya pemakaian berupa potongan tarif sebesar 50 persen selama tiga bulan ke depan.

"Untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar tujuh juta pelanggan akan didiskon 50 persen, artinya hanya membayar separuh saja untuk bulan April, Mei, dan bulan Juni 2020," tandasnya.

Untuk diketahui, anggaran bagi kebijakan pembebasan biaya listrik selama tiga bulan untuk pelanggan daya 450 VA dan diskon 50 persen untuk pelanggan daya 900 VA tersebut berasal dari tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 yang secara keseluruhan mencapai Rp405,1 triliun. Dari jumlah tersebut sebanyak Rp110 triliun dialokasikan bagi program perlindungan sosial di mana kebijakan bagi pelanggan listrik dari masyarakat lapisan bawah tersebut merupakan salah satunya.


Bogor, 31 Maret 2020
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden


Related Posts: