Advokat Hasudungan : Mr KJS Sudah Memiliki Legalitas Yang Sah di Indonesia

 

kairospos.com, Jakarta - Advokat Hasudungan Manurung  SH., MH. menyampaikan keterangan persnya terkait penangkapan KJS sebagai terlapor yang dalam hal ini adalah distributor Vitamin Eundean terkenal bermutu di  Korea Selatan  yang berkhasiat meningkatkan imunitas tubuh untuk melawan pandemi covid-19. Terlapor melakukan pemasaran online melalui Tokopedia. Menurut Advokat Hasudungan cliennya sudah memiliki prosedur perizinan yang disyarakatkan pemerintah Indonesia. Mulai dari ijin import barang dari Bea Cukai, Dirjen POM Depkes RI dan Gugus Tugas Covid-19. Sub Dit 3 Ditnarkoba Mabes Polri. menangkap terlapor dengan pasal 197 UU Kesehatan tentang ijin edar. Penasehat Hukum terlapor mengatakan "Pasal 19 peraturan BPOM tahun 2020 dalam keadaan khusus seperti Pandemic Covid-19 dikecualikan izin edar hal ini senada dengan pernyataan Kapolri keselamatan jiwa adalah hukum tertinggi demikian juga senada dengan Keterangan BNPB sehingga peredaradaran vitamin Korean Eundean oleh Mr KJS tidak melamggar peraturan BPOM" ungkapnya.

Advokat Hasudungan Manurung menambahkan "Mr KJS  kebangsaan Korea pengusaha penanam modal asing yg memperoleh legalitas yang sah dari pemerintah Indonesia maupun Korea Selatan memenuhi standar keamanan dan mutu yang terbaik di Korea. Sehingga aman utntuk memperkuat imun menghadapi Covid sesuai rekomendasi BNPB sesuai dengan prinsip keselamatan jiwa adalah hukum yang tertinggi (Salus populi suprema Lex Esto(Cicero)" tegasnya.

Penulis sudah menghubungi para pihak terkait seperti Gugus Tugas Covid-19 tetapi belum mendapat tanggapan terkait kasus ini


Related Posts:

PERAN JURNALIS PEMERSATU BANGSA DALAM BINGKAI PANCASILA

KAIROSPOS.COM, Jakarta - Menjadi seorang jurnalis haruslah peka terhadap permasalahan bangsa. Meski mengedepankan cara berpikir yang kritis, modal utama seorang jurnalis, khususnya jurnalis nasrani, adalah memiliki idealisme untuk membangun bangsa dan memupuk rasa persatuan. Pesan ini yang disampaikan oleh pemikir sekaligus politisi di 7 era kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Sabam Sirait, sebagai pemantik diskusi saat gelaran Konferensi Daerah I Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia, Wilayah DKI Jakarta (KONFERDA I PEWARNA DKI Jakarta), yang diselenggarakan di kampus STT IKAT Rempoa Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Jumat siang (11/09/2020). Ketika menyampaikan pandangannya di diskusi bertajuk “Peran Jurnalis Pemersatu dalam Bingkai Pancasila”, melalui sambungan telekonferensi Sabam menceritakan bagaimana Bung Karno membina hubungan yang sangat dekat dengan para jurnalis. Dalam kedekatannya itu, tak jarang Bung Karno selalu mengingatkan akan pentingnya insan pers untuk selalu meningkatkan kemampuan mereka melalui literasi, sekaligus menghasilkan karya-karya yang membangkitkan rasa persatuan bangsa. “Dari sisi kepenulisan, Bung Karno adalah seorang jurnalis. Beliau pandai menulis. 

Bung Karno juga membuat koran dan majalah sendiri. Dalam banyak kesempatan, Bung Karno juga menunjukkan kedekatannya dengan para jurnalis. Mengingatkan para wartawan untuk selalu membaca dan tidak membuat tulisan yang bisa memecah belah bangsa,” kata tokoh bangsa yang kini melayani masyarakat Indonesia sebagai anggota DPD-RI, ini. Yang ikut menjadi penekanan pesan dari pria kelahiran 13 Oktober 1936, di Tanjung Balai, Sumatera Utara, ini, adalah bagaimana setiap karya yang dilahirkan seorang jurnalis dapat menjadi pendorong bagi implementasi nilai luhur yang diwarisi oleh para pendiri bangsa, yakni Pancasila. “Ada kata-kata persatuan, memberikan contoh demikian. Jurnalis atau pers memang memiliki peran yang sangat penting sebagai alat pemersatu bangsa. Peran itu bisa diwujudkan pers melalui upaya penyebaran dan implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Sebab dengan pers, nilai-nilai keluhuran dan keagungan Pancasila bisa disebarluaskan kepada seluruh masyarakat,” ucap mantan wartawan senior yang lahir dengan nama lengkap Sabang Gunung Panangian Sirait, ini. 

 Menutup pesan yang disampaikannya, Sabam Sirait kembali mengungkap bagaimana bangsa Indonesia mesti bersyukur karena telah dikaruniai oleh Tuhan keanekaragaman suku, agama dan budaya. Kekayaan ini, menurutnya, mesti terus dipromosikan oleh para insan pers dalam sebuah kerangka berpikir yang bersifat menumbuhkan kecintaan terhadap sesama. “Pers juga bisa mengenalkan semua kebudayaan di Indonesia, sehingga satu sama lain mencintai ragam kebudayaan yang berbeda itu sebagai bagian yang utuh dari budaya itu sendiri,” pintanya. Dikusi pada KONFERDA I PEWARNA DKI Jakarta dihadiri oleh Ketua Umum Asosiasi Pendeta Indonesia (API), Pdt. Harsanto Adi; Ketua PGLII DKI Jakarta, Pdt. R. B. Rory; Ketua PGIW DKI Jakarta, Pdt. Manuel Raintung; Ketua PGPI DKI Jakarta, Pdt. Jason Balompapueng; Sekretaris Jenderal MUKI, Pdt. Mawardin Zega; Juru Bicara Vox Point Indonesia, Gories Lewoleba; Rektor STT IKAT, Pdt. Dr. Jimmy Lumintang; serta pemandu acara, penyiar senior RPK FM, Argopandoyo. KONFERDA I PEWARNA DKI Jakarta mengusung tema “Berkarya Dalam Warna Pergumulan Bangsa”, dengan menggunakan landasan tema dari Kitab Markus 1, ayat 3. Sedangkan subtema yang diusung adalah “Berubahlah dengan Merubah Pikiranmu” (Roma 12:2). Kegiatan KONFERDA I PEWARNA DKI Jakarta sendiri diselenggarakan dengan dukungan penuh dari civitas akademika STT IKAT, Jakarta. Selama konferensi dilaksanakan, pihak kampus menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan mewajibkan setiap peserta mencuci tangan, menggunakan masker, serta menjaga jarak selama acara berlangsung.

Related Posts:

Mengasihi Dalam Kemanusiaan, Pondok Pesantren Al-Zaytun Kembali Salurkan 1 Ton Beras



Jakarta, kairospos.com - Kasih tidak mengenal syarat latarbelakang suku, ras, maupun agama. Kasih mampu dimanifestasikan menjadi banyak wujud, termasuk rasa kemanusiaan. 

Rasa kasih dan kemanusiaan itulah yang tampak dari persaudaraan yang terjalin antara keluarga besar Pondok Pesantren Ma’had Al-Zaytun dengan Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia (PEWARNA Indonesia). Di tengah masa pandemi yang serba sulit, pondok pesantren pimpinan Syaykh Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang Al-Zaytun, itu, kembali menjadi saluran berkat bagi para wartawan nasrani dan hamba Tuhan yang tergabung di PEWARNA Indonesia.

Pada Senin pagi (07/09/2020), pihak Pondok Pesantren Al-Zaytun kembali menyalurkan paket bantuan berupa 1 ton beras dan sejumlah bahan pokok lainnya. Simbolis penyerahan bantuan dilakukan oleh Ustadz Ali Aminullah yang mewakili pihak pondok pesantren, di Kantor Redaksi Majalah Gaharu, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Dalam kesempatan itu ustadz Aminullah berkata selaku anak bangsa sudah menjadi kewajiban dari Pondok Pesantren Al-Zaytun untuk berbagi kasih di tengah pandemi yang sedang melanda Indonesia.

“Saya ditugaskan oleh Syaykh Al-Zaytun untuk menyampaikan bingkisan sebagai tanda cinta kasih kami. Kemanusiaan, yang dikedepankan oleh Syaykh itu adalah kemanusiaan. Jadi Syaykh memahami hari ini semua serba sulit. Kebetulan, Alhamdulillah, kami di pesantren sana baru saja panen jadi kita berbagi dengan sesiapapun sahabat-sahabat sebangsa Indonesia,” ujarnya ramah.

Meski tengah menjalankan ibadah puasa, pria yang dipercaya sebagai pengurus yayasan Al-Zaytun juga pendidik di sekolah menengah dan Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia itu tetap semangat menempuh perjalanan dari Indramayu ke Jakarta, guna mendukung penyaluran bantuan kepada PEWARNA Indonesia.

Dirinya juga berharap dengan ada kegiatan penyaluran bantuan ini kiranya dapat mempererat tali persaudaraan yang sudah ada antara  Pondok Pesantren Ma’had Al-Zaytun dengan pihak PEWARNA Indonesia.

“Maka kita tidak melihat perbedaan apapun. Kita ini sama-sama bangsa Indonesia yang ketika ada kesulitan maka kita harus berbagi, sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Ya harapan kita adalah ini (bantuan) bisa menjadi manfaat, ya tentunya semakin mengikat tali persaudaraan dalam rangka mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” kata Ustadz Aminullah, mantap.

Sementara itu Ketua Umum Pengurus Pusat PEWARNA Indonesia, Yusuf Mujiono, turut mengucapkan terima kasihnya kepada Syaykh Al-Zaytun dan seluruh jajarannya, atas kepedulian mereka kepada PEWARNA Indonesia sebagai salah satu pihak yang terdampak pandemi Covid-19. Terlebih, telah 3 kali pihak Al-Zaytun menyalurkan bantuan untuk PEWARNA selama masa pandemi berlangsung. Total hampir 3 ton beras dan bahan pangan lainnya yang telah disalurkan Al-Zaytun.

“Masa pandemi ini tentunya memiliki pengaruh yang besar terhadap keberadaan maupun kinerja wartawan nasrani yang tergabung di PEWARNA Indonesia. Dengan adanya bantuan ini tentu makna dan manfaatnya sangat besar bagi kami. Terima kasih kepada Syaykh Panji Gumilang yang telah begitu perhatian kepada kami, dan mau memberi diri untuk menjadi saluran berkat bagi PEWARNA Indonesia. Puji Tuhan. Doa kami semoga Syaykh berserta jajarannya selalu diberi karunia kesehatan dan di dalam perlindungan Tuhan. Sekali lagi terima kasih,” ujarnya saat ditemui di kawasan Harmoni, Jakarta Utara.

Pondok Pesantren Al-Zaytun Ma’had Al-Zaytun didirikan oleh Dr. Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang, di Indramayu, Jawa Barat.  Dengan mengusung tagline “Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi serta Pengembangan Budaya Perdamaian”, pondok pesantren yang baru saja merayakan ulang tahun peraknya itu menjadi salah satu barometer pengajaran nilai-nilai toleransi, perdamaian, sekaligus pengamalan nilai-nilai kebangsaan.

Berdiri di atas lahan seluas 1.200 hektare, Pondok Pesantren Al-Zaytun juga ikut menjadi penggerak bagi lumbung pangan nasional. Secara mandiri, pihak pondok pesantren memproduksi kebutuhan pangan mulai dari beras unggulan, gula, garam, hingga daging ayam berkualitas tinggi.

Related Posts:

Inilah Beberapa Manfaat Sereh Bagi Kesehatan Tubuh dan Mental

  

Sumber: Google

Kairospos.com - Manfaat sereh bagi kesehatan wajib kamu ketahui. Tumbuhan yang masuk ke dalam suku rumput-rumputan ini tidak hanya berguna sebagai bumbu masakan. Tetapi juga menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh dan mentalmu.

Ini dia segudang manfaat sereh bagi kesehatan yang wajib kamu ketahui.

1. Menurunkan Demam

Segala kandungan baik pada sereh memiliki sifat anti bakteri dan anti jamur. Kandungan vitamin C yang tinggi juga akan meningkatkan imunitas tubuh. Tak heran jika sereh bisa dijadikan campuran air kompres untuk menurunkan demam.

Kamu juga bisa mengonsumsi langsung air rebusan sereh sebagai obat penurun demam alami.

2. Meredakan Flu

Vitamin C pada sereh juga akan mempercepat penyembuhan flu. Ta ketinggalan, antioksidan yang tinggi pun berperan membuang segala racun di dalam tubuh. Oleh karena itu, teh sereh bisa menjadi ramuan herbal yang kamu konsumsi selain obat-obatan medis, kala menderita flu.

3. Meringankan Sakit Tenggorokan

Sifat anti-bakteri dari sereh akan melawan bakeri penyebab sakit tenggokoran. Jika kamu menderita radang tenggorokan, segera coba redakan dengan air rebusan sereh atau teh sereh

4. Menangkal Radikal Bebas

5. Mampu Membuang Racun Tubuh

6. Melancarkan BAB

7. Menurunkan Tekanan Darah Tinggi

8. Membantu Menurunkan Berat Badan

9. Mengurangi Rasa Sakit Saat Mens

10. Mengatasi Gigi Berlubang

11. Menjaga Kesehatan Rambut

12. Meredakan Stres

13. Membantu Penyembuhan Luka Luar

14. Menjaga Kesehatan Tulang dan Fungsi Otot

Sumber: https://www.cekaja.com/info/manfaat-sereh-bagi-kesehatan/

Dan itulah Manfaat Sereh jadi jangan ragu manfaat dan silahkan order desinfektan dibawah ini



Related Posts:

DOORSTOP PAMEO (PAGUYUBAN MEDIA ONLINE) HARI NASIONAL UMKM: Perlu Kolaborasi UMKM Dan BUM Desa

Kairospos.com - DOORSTOP PAGUYUBAN MEDIA ONLINE (PAMEO) HARI NASIONAL UMKM TAHUN 2020, DENGAN TOPIK “MENAKAR KEKUATAN UMKM ANTISIPASI RESESI GLOBAL PANDEMI COVID-19“ 
"DOORSTOP PAMEO (PAGUYUBAN MEDIA ONLINE) HARI NASIONAL UMKM : PERLU KOLABORASI UMKM DAN BUM DESA" 

Paguyuban Media Online (PAMEO) adakan DOORSTOP (Dialog Online & Orientasi Topik Pilihan) Paguyuban Media Online (PAMEO), dalam rangka memperingati Hari Nasional UMKM tahun 2020 (diperingati setiap 12 Agustus), dan juga semangat Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke-75 tahun, dengan mengangkat topik “Menakar Kekuatan UMKM Antisipasi Resesi Global Pandemi Covid-19”. DOORSTOP PAMEO diadakan pada Kamis 20 Agustus 2020, dengan menggunakan aplikasi Zoom, dihadiri pembicara utama Menteri Koperasi dan UKM RI, dalam hal ini diwakili Deputi Restrukturisasi Usaha Ir. Eddy Satriya, MA, Ketua Umum Perkumpulan Gerakan OK OCE Indonesia Iim Rusyamsi, Wakil Sekjen Dewan UKM Indonesia Suci Taryana, pelaku UMKM Soleman R. Matippanna, Pendiri dan CEO Desapedia.id Iwan S. Soelasno, dan mewakili generasi milenial pelaku usaha Sekretaris Bidang Ekonomi Kreatif & Digital DPP GAMKI James Leonard. DOORSTOP didukung oleh Perkumpulan Multimedia Transformasi Indonesia (MATRA ID), DPP GAMKI, Desapedia.id, serta didukung fasilitas tempat dan internet oleh Hotel Grand Picasso Jakarta Pusat, untuk memandu jalannya DOORSTOP. 

Deputi Restrukturisasi Usaha KUKM Eddy Satriya mengemukakan “Kita terkontraksi kemarin minus 5,32 kita lihat rencana reaktivasi yang sudah dilakukan pemerintah, saya pikir cukup berjalan artinya orang sudah tidak psbb sama sekali, ekonomi sudah mulai bergerak ya, artinya tidak semua yang upaya yang dilakukan pemerintah harus menunggu, sehingga dari masyarakat juga sudah jalan dan bergerak bisnis perlahan-lahan, ke darah kita juga sudah lihat beberapa hal ekonomi bergerak, ya Hotel sudah mulai penyerapan, dari pemerintah sudah banyak juga ada pesawat-pesawat di samping hari libur untuk kita lihat juga banyak pemerintah mengadakan acara di sela-sela weekend. Kondisi global menurut OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) Aktivitas perekonomian global terganggu akibat Covid 19 dan menyebabkan proyeksi pertumbuhan global jatuh pada tahun 2020. Pemulihan pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan sangat lambat dan dampak ekonomi ini diperkirakan akan bertahan lama karena adanya ketidakpastian kondisi kapan Pandemi Covid 19 akan berakhir” tutur Eddy. 

Eddy menyampaikan bahwa pemerintah telah mempunyai beberapa program untuk mengantisipasi resesi pandemi Covid-19, khususnya bagi UMKM. “Kalau untuk nasional, untuk UMKM sendiri langkah pertama, pemerintah melihat perkembangan pemulihan ekonomi nasional yang berjalan, katakanlah juga termasuk Bansos, ya itu masih belum bisa membantu maksimal UMKM”. Namun demikian, lanjut Eddy, pemerintah dalam waktu dekat akan segera memberikan bantuan hibah kepada UMKM, khususnya yang mikro, yakni hibah sebesar 2,4 juta per UMKM. 

“Minggu depan digulirkan untuk 12 juta ya mikro khususnya ini, itu diberikan hibah 2,4 juta, nah ini khusus untuk UMKM yang unbankable, seperti pedagang bakso, pedagang gorengan, dagang apa yang di pinggir-pinggir, rumah makan rumahan seperti itu soto yang kecil-kecilan, ya cilok begitu kurang lebih ya, ini dibantu dengan hibah, dengan catatan asal dia itu tidak sedang memanfaatkan kredit ataupun fasilitas perbankan, atau dia sama sekali belum pernah punya rekening, kira-kira begitu, jadi sekaligus kita tingkatkan, mereka nanti diberikan langsung bukunya, jadi mereka bisa memanfaatkan dana itu untuk tambahan modal, insya Allah sudah bisa membantu menghidupkan usahanya lagi, akan memulai usaha lagi, begitu ya ini langkah utama yang ketika salah satu yang di samping langkah-langkah tadi itu tambahan” jelas Eddy. 

“Intinya pemerintah Bagaimana memberikan hibah untuk UMKM bisa bergerak, dan itu tidak pinjaman ya, bantuan Presiden untuk usaha mikro itu salah satu yang utama di luar yang sudah dijalankan tadi, Insya Allah Senin besok itu akan diresmikan oleh Presiden, kalau untuk UMKM sendiri, kita diseluruh Kementerian, anggaran belanja pemerintah yang sekarang tersisa sekitar 300 triliun itu bisa diserap oleh UMKM ya itu, dan juga produk produk UMKM semua diharapkan bisa di beli, jadi Sudah cukup apa langkah-langkah maksimal yang kita bisa lakukan, beberapa peraturan sedang disiapkan ya, ini harapannya nanti kalau sudah beres semua, bisa membantu kita terhindar dari resesi atau pandemi” tambah Eddy. 

Kementerian Koperasi dan UMKM telah menyusun program UMKM Bangkit, yakni PaDI UMKM, LKPP Bela Pengadaan, dan Laman UKM, diharapkan mampu mendorong transaksi belanja Pemerintah maupun BUMN, khususnya kepada UMKM yang didorong dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). 

Ketua Umum Perkumpulan Gerakan OK OCE Indonesia (PGO) Iim Rusyamsi, meresponi paparan Deputi Restrukturisasi Usaha KUKM, menyampaikan rekomendasi agar efektifitas untuk UMKM dapat diperhatikan, yakni : Pendampingan dan pelatihan bagi UMKM untuk berjualan online dan memanfaatkan teknologi Kurang dari 15 % UMKM yang sudah berjualan online, Subsidi secara langsung kepada UMKM yang belum bankable selama 9-12 bulan Masih banyak UMKM yang belum terjangkau program pemerintah sebelumnya, Pemerintah dan BUMN menyerap produk UMKM Mendorong BUMN menjalin kerjasama bisnis dengan UMKM terdampak. Melibatkan UMKM untuk Global Supply Chain, Manajemen Pengawasan dan Database Penerima Bantuan Adanya database UMKM terdampak yang terintegrasi dan tidak tumpang tindih. Lakukan validasi dan survey langsung. Membentuk Satgas pengawasan, dan Pemberian dana untuk upah karyawan Agar mengurangi PHK dan menjamin lapangan kerja tetap tercipta, tegas Iim. 

Iwan Soelasno, aktivis pedesaan, pendiri dan sekaligus CEO portal berita Desa, desapedia.id mengatakan, Presiden Jokowi akan membagikan Bantuan Presiden (Banpres) kepada 9,1 juta pengusaha UMKM senilai Rp. 2,4 juta per UMKM. “Tentu saja ini angin segar, namun ada 3 hal yang harus diperhatikan, yakni resesi ekonomi yang melanda di hampir semua negara di dunia, ancaman ini tidak tidak boleh disepelekan indonesia, PHK dan daya beli masyarakat bawah turun, masyarakat atas hati-hati dalam spending, pengangguran, kemiskinan, lalu ada 74.953 desa yang memiliki UMKM desa, namun menghadapi berbagai kendala dan tantangan, infrastrktur, akses teknologi, birokratisasi desa, keterbatasan sumber daya, selain itu juga dana desa 2021 untuk pemulihan ekonomi desa dan pengembangan sektor prioritas ekonomi desa kuat, negara kuat” jelas Iwan. 

Untuk itu Iwan merekomendasikan, agar UMKM Desa memanfaatkan BUMDes untuk memperluas pasar, sehingga mampu bersaing dengan produk-produk besar. Pemerintah desa dapat merangkul pelaku UMKM Desa dan BUMDes, untuk berkolaborasi mengggenjot ekonomi warga desa. 

“Penganggaran penambahan modal dapat diambil dari dana desa yang bersumber dari APBN. Surat Edaran Mendes PDTT No 15/2020 tentang PKTD dan pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes, dapat menjadi pintu masuk UMKM Desa untuk kembangkan ekonomi kreatif. Sehingga UMKM Desa yang bergerak melalui BUMDes dalam kembangkan ekonomi kreatif akan mempunyai peran strategis dalam menghadapi ancaman resesi. Misalnya, sektor desa wisata yang dikelola oleh BUMDes dapat membantu pengembangan dan penjualan dari sektor UMKM Desa” terang Iwan lebih lanjut. 

Sementara Soleman R. Matippanna, selaku pelaku UMKM, menyampaikan beberapa catatan berbicara perekonomian saat ini. Indonesia saat minus 5 persen, menurutnya, ini situasi krisis yang cukup telak dalam situasi pandemi Covid-19 ini. 

“Ini perlu disadari bahwa sebenarnya UMKM itu berhubungan dengan ekonomi secara mikro, jadi tidak memikirkan berkorelasi dengan secara makro maupun secara global perekonomian sekarang. Hal yang paling bersentuhan itu adalah daya beli masyarakat, yang sekarang ini adalah bisa dibilang sangat turun, atau sangat drastis mengalami penurunan. Sehingga dengan daya penurunan masyarakat ini, pelaku UMKM itu sangat banyak mengalami kesulitan. Baik itu dalam hal supply, dalam hal store, dalam hal demand, dalam ini pelanggan itu” ujar Soleman. 

Soleman menyampaikan harapannya, “Tentu kondisi sekarang ini memang dalam kondisi susah dan sulit tapi tetap berusaha semaksimal mungkin karena pelaku UMKM adalah pelaku sektor usaha yang paling besar, penyumbang tenaga kerja bahkan penyumbang pajak yang paling besar, sehingga majunya bangsa ini tergantung para pelaku usaha UMKM ini. Untuk itu harapan saya pelaku pelaku UMKM, tidak berkecil hati dalam kondisi ini, tetap selalu kreatif, dan tetap punya daya juang, tetap berusaha semoga pemerintah melakukan monitoring sehingga bantuan itu tepat sasaran kepada yang menerima,” harap Soleman. 

Pandangan Wakil Sekjen Dewan UKM Indonesia Suci Taryana, saat ini kondisi sangat dasyat. Karena ini lebih jauh lebih hebat dibanding era krisis tahun 1998. Bahwa situasi bukan berarti baik baik saja, karena bukan saja nasional, tapi ini sudah global, mau lari kemana. 

“Dengan kondisi seperti ini nasional juga krisis, global juga krisis, mau tidak mau ini kembali kita nyatakan di era kemerdekaan ini, supaya kita menyatukan kembali visi-misi bangsa Indonesia ini, dengan dukungan kuat kepada produk-produk kita Indonesia,” jelas Taryana. 

Taryana menyampaikan 4 hal dalam kondisi pandemi saat ini. “Pertama, anggota Dewan UKM Indonesia mengalami kesulitan bahan baku, contoh krisis waktu masalah gula rafinasi, padahal ada UKM banyak tergantung pada gula rafinasi. Kami sudah konsolidasi untuk bersama-bersama mengatasi hal ini, tapi kita juga mengalami kesulitan. Pada saat ini dalam situasi pandemi bahan baku pun mengalami tersendat, tapi juga agak lebih mahal, itu dari segi produksi. Kedua, permintaan pasar anjlok. Dari dua masalah itu saja kita sudah terganggu cashflow kita. Belum lagi bicara akses pemodal UMKM itu sudah sangat susah”. 

“Kita ingin ada satu center of crisis information seperti apa, sehingga UMKM bisa arahkan lebih baik, Pameo bisa menjadi center of crisis information tersebut” ujar Taryana. 

Mewakili komunitas milenial, pelaku usaha yang juga Sekretaris Bidang Ekonomi Kreatif & Digital DPP GAMKI, James Leonard, berpendapat “Buat saya masalah utama di UMKM itu disaat pandemi ini adalah pendapatan. Kemudian akan terjadi kegagalan investasi karena sebelum menyatakan usaha kita perlu modal. Pada akhirnya banyak orang akan kehilangan pekerjaan, entah itu karyawan atau pemilik usahanya itu sendiri,” ujar James. 

James menyampaikan beberapa pertimbangan, pertama strategi bertahan. Seberapa jauh modal yang ada untuk memiliki sesuatu. Intinya, memotong biaya produksi tanpa mem-PHK karyawan. Kedua, strategi menyerang. Menyerang itu strategi yang baik, ekonomi bisa berkembang kalau fokus menggarap pasarnya sendiri. Contoh usaha UMKM di tingkat kota, itu mulai menggantikan peran UMKM ditingkat nasional. Ini yang dapat terlihat. Banyak ini terjadi, dan ini baik dilakukan. Ada perubahan dalam bisnis usahanya. Bukan banting setir namun mencoba usaha yang lain, ujar James. 

Sementara itu Sekretaris Umum DPP GAMKI Sahat Sinurat, dalam sambutan menyampaikan, kondisi krisis 1998 berbeda dengan krisis ekonomi imbas Covid-19 yang saat ini terjadi. Di tengah kasus Covid-19 yang masih mengalami peningkatan, saat ini sebagian besar pelaku UMKM aktivitas ekonomi mengalami pelumpuhan. Pengelolaan anggaran BUMN harus melibatkan UMKM sehingga perekonomian Indonesia tidak hanya bergerak secara makro tetapi juga menyentuh sektor riil. Menurut 

Sahat, ada jutaan UMKM yang menghentikan operasinya akibat terdampak corona. Stimulus untuk UMKM harus terserap secara optimal dengan mempermudah proses dan meringankan persyaratan bagi para penerima stimulus. Dengan begitu, secara perlahan mampu memutar kembali roda ekonomi para pelaku UMKM. UMKM membutuhkan bantuan permodalan sehingga dapat menjalankan kembali usahanya. Kita sangat mendukung stimulus UMKM dari pemerintah. Semoga stimulus ini bisa segera diakses oleh rakyat yang membutuhkan, ungkapnya. (*)

Related Posts:

Webinar Organisasi BERSAMA – Paguyuban Media Online : Perlu Penerapan KSBB Darurat Narkoba

  



Kairospos.com - Organisasi BERSAMA (Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama), didukung Paguyuban Media Online (PAMEO), dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-75 tahun, mengadakan Webinar Nasional dengan topik “Membebaskan Anak Bangsa Dari Cengkraman Darurat Narkoba”, topik ini dipilih, mengingat perjuangan anak bangsa berupaya membebaskan diri dari bahaya laten narkoba selama puluhan tahun.

Webinar menghadirkan pembicara Deputi Rehabilitasi BNN Dra. Yunis Farida Oktoris Triana, M.Si, Komjen Pol. (Purn) Drs. Ahwil Luthan, SH, MM, MBA (Koordinator Kelompok Ahli BNN RI), Mayjen Pol. (Purn) Drs. Putera Astaman (Ketua Umum Organisasi BERSAMA), dan dr. Kenansa Anjani Natasha Sylva (Dokter Milenial). Ratusan peserta dari berbagai daerah, juga beragam latarbelakang, aktif mengikuti webinar menggunakan akses aplikasi Zoom, Kamis 13 Agustus 2020, siang hingga sore.

Dalam keterangan tertulisnya, Ketua Umum Organisasi BERSAMA, Mayjen Pol. (Purn) Putera Astaman, mengemukakan bahwa situasi darurat narkoba dibuktikan bahwa narkoba telah merasuk di semua lini, juga pada generasi muda kita, kalangan mahasiswa, pelajar tingkat SLTA, SMP dan SD, bahkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Narkoba tidak hanya beredar di kota-kota besar tapi telah merasuk sampai ke pelosok desa, sehingga tidak ada satu desa pun yang masih steril dari narkoba. Bapak Presiden menyebutkan bahwa anak bangsa yang terjebak sebagai pecandu narkoba berjumlah 5,1 juta orang dan angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba, sesuai laporan Kepala BNN RI kepada Presiden, setiap hari 40-50 orang generasi muda kita mati karena narkoba.

Dalam sambutan HANI (Hari Anti Narkotika Internasional) 2016, Presiden menegaskan, “Saya perlu ingatkan semua harus bersinergi mulai BNN, Polri, Kementerian, Lembaga, LSM, Masyarakat, semua harus betul- betul melakukan langkah-langkah yang terpadu Sekretariat Organisasi BERSAMA 2 untuk melawan narkoba, langkah-langkah yang progresif yang mengalahkan kelicikan para pengedar narkoba. Dan tidak kalah penting semua harus menghilangkan ego masingmasing, ego sektoral. Dengan kekuatan dan kecerdasan kita bersama sekali lagi, kita kejar, kita tangkap, kita hajar para pengedar narkoba, baik yang besar, sedang, kecil sampai kita kuatkan lagi jaringan sosial dan budaya yang bisa menjadi BENTENG mencegah menjamurnya narkoba”, pada momen yang sama, Presiden menyatakan bahwa Indonesia darurat narkoba.

Putera Astaman yang pernah menjadi pembicara pada Dialog & Orientasi Topik Pilihan “DOORSTOP’ Paguyuban Media Online (PAMEO) pada 23 Juli 2020, dengan topik “Menyelamatkan Anak Bangsa Dari Bahaya Narkoba”  dalam rangka Hari Anak Nasional, bersama Deputi Pemberantasan BNN Irjen Pol. Drs. Arman Depari, dan mantan Kabareskrim Komjen Pol. (Purn) Dr. Anang Iskandar, menegaskan bahwa penanganan darurat narkoba, sebagaimana dikumandangkan Presiden RI pada Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2016, adalah sebuah seruan ‘Perang’ yang harus direspon dengan melakukan upaya secara luarbiasa, tidak boleh lagi hal-hal biasa.

Mantan Deputi Operasi Kapolri era 80 an, mencetuskan konsep strategi penangangan darurat narkoba sebagai suatu gerakan nasional Kelola Sosial Berskala Besar (KSBB), konsep yang relatif sama dengan penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) pandemi Covid-19, yakni seluruh elemen dan komponen kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan, harus berpadu memerangi bahaya narkoba.
Deputi Rehabilitasi BNN RI Yunis Farida, mengemukakan bahwa tren penyalahgunaan narkotika di Indonesia adalah narkotika jenis sintetik, yakni synthetic canabinoids (K2/Spice), ganja sintetik, secara khusus narkotika jenis ini menyerang otak, perut, dan jantung.

Tingginya angka prevalensi penyalahgunaan narkotika, sempat mengalami tren menurun pada kurun waktu 2011-2017, yakni dari angka 2,23% ditahun 2011, menjadi 1,77% ditahun 2017, lalu pada 2019 naik terjadi peningkatan sedikit menjadi 1,80%. Sementara pada 2019, angka prevalensi pernah pakai narkotika hingga berhenti, dan tidak mengkonsumsi sama sekali, mengalami penurunan dari 2,40% menjadi 1,80%, dan ini berarti sekitar 1 juta jiwa orang Indonesia berhasil diselamatkan, ungkap Yunis Farida.

Fakta lain yang disampaikan Deputi Rehabilitasi BNN, Yunis Farida, bahwa lebih dari 60% pecandu heroin datang ke tempat rehabilitasi atas keinginan sendiri.

Kunci penanganan masalah kedaruratan narkotika, menurut Deputi Rehabilitasi BNN Yunis Farida, adalah kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta/dunia usaha, bersama BNN.
Ahwil Luthan, mantan Kepala Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), menyatakan bahwa generasi muda, khususnya generasi milenial, sudah menjadi sasaran target peredaran gelap narkotika.

Ahwil menyitir data BPS yang mengemukakan bahwa jumlah generasi milenial Indonesia, rerata berusia 20-35 tahun mencapai jumlah 63,4 juta, dari sekitar 179,1 juta usia produktif (14-64 tahun), mereka inilah yang disebut generasi masa depan bangsa.

Lanjut penerima bintang penghargaan kategori kepeloporan tahun 2020 bersama dengan Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri, yang disematkan Presiden RI pada hari Kamis 13 Agustus 2020 di Istana Presiden, menjelaskan berdasarkan studi komparatif, narkoba dapat menjadi sarana penghancur negara.

Ahwil menekankan pentingnya kita melakukan upaya pencegahan terhadap bahaya narkoba, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pencegahan primer dilakukan kepada mereka yang belum mengenal narkoba, pencegahan sekunder kepada mereka yang berstatus coba-coba pakai narkoba, dan pencegahan tertier untuk mereka yang sedang menggunakan narkoba, atau yang pernah menggunakan narkoba.
Ketua Umum Organisasi BERSAMA, Putera Astaman, mengemukakan semestinya penanganan darurat narkoba yang dikumandangkan Presiden RI, harus direspon dalam semangat berperang, sama halnya dengan kondisi saat ini menghadapi pandemi Covid-19.

Putera Astaman menjelaskan bahwa sebagaimana penanganan pandemi Covid-19, maka semestinya darurat narkoba pun dapat diterapkan protokol yang relatif sama. Bila pada pandemi Covid-19 dikenal PSBB – Pembatasan Sosial Berskala Besar yang melibatkan peran aktif semua pihak, pemerintah, swasta, masyarakat, LSM, dan berbagai elemen lainnya, maka untuk darurat narkoba, Putera Astaman menyerukan diberlakukannya suatu gerakan nasional disebut KSBB – Kelola Sosial Berskala Besar.

Salah satu agenda dalam penerapan KSBB Darurat Narkoba, lanjut Putera Astaman, adalah pemeriksaan rutin tes urin narkoba. Tes urin harus dilakukan secara rutin kepada setiap elemen kemasyarakatan, tidak hanya untuk ASN, TNI-Polri, jajaran Pemerintahan, mahasiswa, pelajar, pengemudi kendaraan/angkutan (termasuk kendaraan online), petugas keamanaan swasta, pelaku usaha, karyawan BUMN/BUMD, dan sebagainya.

Putera Astaman mengungkapkan keprihatinannya terhadap realitas penanganan hukum kejahatan narkoba. Berdasar sistem database kemasyarakatan Kumham tahun 2020, terjadi overcapacity warga binaan dalam lapas, 134 ribu diantaranya adalah tahanan kasus narkoba.

Selain itu, lanjut pria yang pernah menjadi Presiden IFNGO (organisasi internasional di bidang penanggulangan narkoba, yang anggotanya terdiri dari 34 negara), dirinya prihatin dengan kapasitas penanganan rehabilitasi narkoba, menurut Putera, kapasitas perawatan (rawat inap) IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) dan panti rehabilitasi, sekitar 10 ribu tempat tidur, sementara dalam konteks KSBB darurat narkoba, diperlukan untuk kapasitas sekitar 324 ribu orang, dengan asumsi 124 ribu orang hasil tangkapan penegakan hukum, kemudian 200 ribu dari pemeriksaan tes urin.
Dokter Kenansa Anjani Natasha Sylva sebagai perwakilan generasi muda milenial, menyampaikan perlu dan pentingnya membangun komunitas generasi muda sebagai grup BERSINAR (Bersih Narkoba), yakni grup pembinaan, berkelanjutan, bersahabat sepanjang hayat, setia dan komitmen membangun benteng yang kokoh dan hidup agar tidak terjerat bahaya narkoba.

Generasi muda perlu didukung oleh pemerintah dan masyarakat, dengan berbagai kegiatan positif, kreatif, dan aspiratif.

Pada masa pandemi Covid-19 saat ini, menurut Dokter lulusan Universitas Diponegoro, pengedar tidak tinggal diam, pengedar makin variatif dan masif dalam menawarkan narkoba, termasuk memanfaatkan media sosial dan ojek onli

 



Wajahnusantaraku.com - Organisasi BERSAMA (Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama), didukung Paguyuban Media Online (PAMEO), dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-75 tahun, mengadakan Webinar Nasional dengan topik “Membebaskan Anak Bangsa Dari Cengkraman Darurat Narkoba”, topik ini dipilih, mengingat perjuangan anak bangsa berupaya membebaskan diri dari bahaya laten narkoba selama puluhan tahun.

Webinar menghadirkan pembicara Deputi Rehabilitasi BNN Dra. Yunis Farida Oktoris Triana, M.Si, Komjen Pol. (Purn) Drs. Ahwil Luthan, SH, MM, MBA (Koordinator Kelompok Ahli BNN RI), Mayjen Pol. (Purn) Drs. Putera Astaman (Ketua Umum Organisasi BERSAMA), dan dr. Kenansa Anjani Natasha Sylva (Dokter Milenial). Ratusan peserta dari berbagai daerah, juga beragam latarbelakang, aktif mengikuti webinar menggunakan akses aplikasi Zoom, Kamis 13 Agustus 2020, siang hingga sore.

Dalam keterangan tertulisnya, Ketua Umum Organisasi BERSAMA, Mayjen Pol. (Purn) Putera Astaman, mengemukakan bahwa situasi darurat narkoba dibuktikan bahwa narkoba telah merasuk di semua lini, juga pada generasi muda kita, kalangan mahasiswa, pelajar tingkat SLTA, SMP dan SD, bahkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Narkoba tidak hanya beredar di kota-kota besar tapi telah merasuk sampai ke pelosok desa, sehingga tidak ada satu desa pun yang masih steril dari narkoba. Bapak Presiden menyebutkan bahwa anak bangsa yang terjebak sebagai pecandu narkoba berjumlah 5,1 juta orang dan angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba, sesuai laporan Kepala BNN RI kepada Presiden, setiap hari 40-50 orang generasi muda kita mati karena narkoba.

Dalam sambutan HANI (Hari Anti Narkotika Internasional) 2016, Presiden menegaskan, “Saya perlu ingatkan semua harus bersinergi mulai BNN, Polri, Kementerian, Lembaga, LSM, Masyarakat, semua harus betul- betul melakukan langkah-langkah yang terpadu Sekretariat Organisasi BERSAMA 2 untuk melawan narkoba, langkah-langkah yang progresif yang mengalahkan kelicikan para pengedar narkoba. Dan tidak kalah penting semua harus menghilangkan ego masingmasing, ego sektoral. Dengan kekuatan dan kecerdasan kita bersama sekali lagi, kita kejar, kita tangkap, kita hajar para pengedar narkoba, baik yang besar, sedang, kecil sampai kita kuatkan lagi jaringan sosial dan budaya yang bisa menjadi BENTENG mencegah menjamurnya narkoba”, pada momen yang sama, Presiden menyatakan bahwa Indonesia darurat narkoba.

Putera Astaman yang pernah menjadi pembicara pada Dialog & Orientasi Topik Pilihan “DOORSTOP’ Paguyuban Media Online (PAMEO) pada 23 Juli 2020, dengan topik “Menyelamatkan Anak Bangsa Dari Bahaya Narkoba”  dalam rangka Hari Anak Nasional, bersama Deputi Pemberantasan BNN Irjen Pol. Drs. Arman Depari, dan mantan Kabareskrim Komjen Pol. (Purn) Dr. Anang Iskandar, menegaskan bahwa penanganan darurat narkoba, sebagaimana dikumandangkan Presiden RI pada Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2016, adalah sebuah seruan ‘Perang’ yang harus direspon dengan melakukan upaya secara luarbiasa, tidak boleh lagi hal-hal biasa.

Mantan Deputi Operasi Kapolri era 80 an, mencetuskan konsep strategi penangangan darurat narkoba sebagai suatu gerakan nasional Kelola Sosial Berskala Besar (KSBB), konsep yang relatif sama dengan penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) pandemi Covid-19, yakni seluruh elemen dan komponen kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan, harus berpadu memerangi bahaya narkoba.
Deputi Rehabilitasi BNN RI Yunis Farida, mengemukakan bahwa tren penyalahgunaan narkotika di Indonesia adalah narkotika jenis sintetik, yakni synthetic canabinoids (K2/Spice), ganja sintetik, secara khusus narkotika jenis ini menyerang otak, perut, dan jantung.

Tingginya angka prevalensi penyalahgunaan narkotika, sempat mengalami tren menurun pada kurun waktu 2011-2017, yakni dari angka 2,23% ditahun 2011, menjadi 1,77% ditahun 2017, lalu pada 2019 naik terjadi peningkatan sedikit menjadi 1,80%. Sementara pada 2019, angka prevalensi pernah pakai narkotika hingga berhenti, dan tidak mengkonsumsi sama sekali, mengalami penurunan dari 2,40% menjadi 1,80%, dan ini berarti sekitar 1 juta jiwa orang Indonesia berhasil diselamatkan, ungkap Yunis Farida.

Fakta lain yang disampaikan Deputi Rehabilitasi BNN, Yunis Farida, bahwa lebih dari 60% pecandu heroin datang ke tempat rehabilitasi atas keinginan sendiri.

Kunci penanganan masalah kedaruratan narkotika, menurut Deputi Rehabilitasi BNN Yunis Farida, adalah kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta/dunia usaha, bersama BNN.
Ahwil Luthan, mantan Kepala Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), menyatakan bahwa generasi muda, khususnya generasi milenial, sudah menjadi sasaran target peredaran gelap narkotika.

Ahwil menyitir data BPS yang mengemukakan bahwa jumlah generasi milenial Indonesia, rerata berusia 20-35 tahun mencapai jumlah 63,4 juta, dari sekitar 179,1 juta usia produktif (14-64 tahun), mereka inilah yang disebut generasi masa depan bangsa.

Lanjut penerima bintang penghargaan kategori kepeloporan tahun 2020 bersama dengan Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri, yang disematkan Presiden RI pada hari Kamis 13 Agustus 2020 di Istana Presiden, menjelaskan berdasarkan studi komparatif, narkoba dapat menjadi sarana penghancur negara.

Ahwil menekankan pentingnya kita melakukan upaya pencegahan terhadap bahaya narkoba, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pencegahan primer dilakukan kepada mereka yang belum mengenal narkoba, pencegahan sekunder kepada mereka yang berstatus coba-coba pakai narkoba, dan pencegahan tertier untuk mereka yang sedang menggunakan narkoba, atau yang pernah menggunakan narkoba.
Ketua Umum Organisasi BERSAMA, Putera Astaman, mengemukakan semestinya penanganan darurat narkoba yang dikumandangkan Presiden RI, harus direspon dalam semangat berperang, sama halnya dengan kondisi saat ini menghadapi pandemi Covid-19.

Putera Astaman menjelaskan bahwa sebagaimana penanganan pandemi Covid-19, maka semestinya darurat narkoba pun dapat diterapkan protokol yang relatif sama. Bila pada pandemi Covid-19 dikenal PSBB – Pembatasan Sosial Berskala Besar yang melibatkan peran aktif semua pihak, pemerintah, swasta, masyarakat, LSM, dan berbagai elemen lainnya, maka untuk darurat narkoba, Putera Astaman menyerukan diberlakukannya suatu gerakan nasional disebut KSBB – Kelola Sosial Berskala Besar.

Salah satu agenda dalam penerapan KSBB Darurat Narkoba, lanjut Putera Astaman, adalah pemeriksaan rutin tes urin narkoba. Tes urin harus dilakukan secara rutin kepada setiap elemen kemasyarakatan, tidak hanya untuk ASN, TNI-Polri, jajaran Pemerintahan, mahasiswa, pelajar, pengemudi kendaraan/angkutan (termasuk kendaraan online), petugas keamanaan swasta, pelaku usaha, karyawan BUMN/BUMD, dan sebagainya.

Putera Astaman mengungkapkan keprihatinannya terhadap realitas penanganan hukum kejahatan narkoba. Berdasar sistem database kemasyarakatan Kumham tahun 2020, terjadi overcapacity warga binaan dalam lapas, 134 ribu diantaranya adalah tahanan kasus narkoba.

Selain itu, lanjut pria yang pernah menjadi Presiden IFNGO (organisasi internasional di bidang penanggulangan narkoba, yang anggotanya terdiri dari 34 negara), dirinya prihatin dengan kapasitas penanganan rehabilitasi narkoba, menurut Putera, kapasitas perawatan (rawat inap) IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) dan panti rehabilitasi, sekitar 10 ribu tempat tidur, sementara dalam konteks KSBB darurat narkoba, diperlukan untuk kapasitas sekitar 324 ribu orang, dengan asumsi 124 ribu orang hasil tangkapan penegakan hukum, kemudian 200 ribu dari pemeriksaan tes urin.
Dokter Kenansa Anjani Natasha Sylva sebagai perwakilan generasi muda milenial, menyampaikan perlu dan pentingnya membangun komunitas generasi muda sebagai grup BERSINAR (Bersih Narkoba), yakni grup pembinaan, berkelanjutan, bersahabat sepanjang hayat, setia dan komitmen membangun benteng yang kokoh dan hidup agar tidak terjerat bahaya narkoba.

Generasi muda perlu didukung oleh pemerintah dan masyarakat, dengan berbagai kegiatan positif, kreatif, dan aspiratif.

Pada masa pandemi Covid-19 saat ini, menurut Dokter lulusan Universitas Diponegoro, pengedar tidak tinggal diam, pengedar makin variatif dan masif dalam menawarkan narkoba, termasuk memanfaatkan media sosial dan ojek online.

Sasha, demikian sapaan akrab dokter milenial yang juga aktivis Organisasi BERSAMA, sepakat dengan tegas bahwa generasi muda sebagai anak bangsa, penentu masa depan Indonesia, telah menjadi target sasaran bandar/pengedar narkoba. (DED)

Sasha, demikian sapaan akrab dokter milenial yang juga aktivis Organisasi BERSAMA, sepakat dengan tegas bahwa generasi muda sebagai anak bangsa, penentu masa depan Indonesia, telah menjadi target sasaran bandar/pengedar narkoba. (DED)

Related Posts:

Hendra Krisnawijaya Diperiksa Ditkrimsus Terkait Acara Talkshow TV Swasta

KAIROSPOS.COM Jakarta -Kuasa Hukum Hendra Krisnawijaya, Victor Christian mengatakan kehadirannya ke Ditkrimsus Polda Metro Jaya adalah mengikuti prosedur pemanggilan terhadap kliennya.

“Kita menghormati kasus hukum yang ada. Dan kita sudah memberikan bukti bukti yang ada dan faktanya sudah kita serahkan,” ujar Victor, di Ditkrimsus, Kamis  (13/8/2020).

Hendra Krisnawiya dilaporkan balik oleh terpidana oleh purnawirawan Letkol S, terkait tindakan fitnah. “Kita memberikan bukti-bukti, rekaman, laporan polisi dan lainnya, dan itu kita sudah menyerahkan bukti yang itu tidak berbau fitnah,” bantah Victor.

Sebelumnya, kejadian ini bermula pada 01 Desember 2014, pria berpangkat terakhir Kolonel itu secara diam-diam melaporkan kepada Gubernur DKIJakarta dan berupaya menutup usaha milik korban.
 
Hendra Krisnawijaya, menjadi korban tindakan persekusi yang diduga dilakukan oleh oknum TNI. Lambatnya penanganan hukum, harus membuat Hendra bersabar karena kasusnya mandek sejak 2016 silam.

“Memang faktanya, dari 2016 sampai Hotman Paris Show itu, ya jalan ditempat,” tandas Pengacara Vicktor.

Menurut Victor, pelaku sudah menjadi terpidana di Mahkamah Militer tetapi mengajukan banding.

“Namun, beberapa perkara lain saat ini masih dalam proses dan persoalan disederhanakan, kita menjalani banyak aturan jadinya,” ujar Victor.

Akhirnya, menurut Victor terpidana dikenakan pasal 335. “Padahal ada kasus yang lain lagi pemerannya sama, tempatnya sama dan faktanya beda-beda dengan pasal pasal yang berbeda-beda,” tutup Victor.

Related Posts:

Facrulrazi Kecam Aksi Intoleransi di Solo

KAIROSPOS.COM,  SOLO -  Kasus kekerasan dan intoleransi kembali terjadi di Indonesia. Sabtu (08/08) malam, ratusan warga menyerang kediaman almarhum Segaf Al-Jufri yang sedang menggelar acara Midodareni, tradisi yang banyak dilakukan masyarakat Jawa untuk mempersiapkan hari pernikahan. Terjadi perusakan dalam peristiwa tersebut hingga ada korban luka yang harus menjalani perawatan medis.

Bentuk kekerasan dan intolerasni seperti itu tidak bisa dibenarkan atas alasan apapun.

Dengan tegas saya mengecam intoleransi yang terjadi di Solo. Saya minta jajaran Kanwil Kemenag Jawa Tengah dan seluruh Kanwil Kemenag di seluruh provinsi untuk lebih mengintensifkan dialog dengan melibatkan tokoh agama dan aparat sehingga tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama tidak terjadi.

Dalam situasi apapun, kita harus dapat menunjukkan bahwa Islam adalah agama rahamatan lil'alamiin, penebar perdamaian, di manapun dan kapanpun.

Pusat Kerukunan Umat Beragama dan FKUB di Kabupaten/Kota agar dapat mengambil inisiatif untuk memfasilitasi proses dialog antar tokoh agama dan berbagai lapisan masyarakat, termasuk aparat untuk menyikapi setiap dinamika kehidupan dan kerukunan, sehingga tidak terjadi anarkisme.

Indonesia adalah negara majemuk. Semua pihak harus saling menghormati. Karenanya, tidak ada tempat bagi intoleransi di negara ini.

Saya berharap aparatur dapat menyelesaikan persoalan ini sesuai dengan koridor hukum. Para pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai undang-undang yang berlaku.

Related Posts:

Rahayu Saraswati : Pancasila Yang Ada Saat Ini Juga Menjadi Hadiah Bagi Kaum Nasrani


KAIROSPOS.com, Jakarta - Tema Implementasi Pancasila dan Budaya adalah tema yang sangat menarik, fundamental dan jarang orang meliriknya” ungkap Mardani Ali Sera dalam pembukaan diskusi yang digagas oleh PEWARNA Indonesia 30 Juli 2020. Pewarna mengangkat teman ini, karena pada tahun 2020 ini, Indonesia merdeka genap 75 tahun.  Dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, sejak ditetapkan sebagai dasar negara, sudah setua kemerdekaan Indonesia. Muncul banyak pertanyaan ketika berhadapan dengan realita yang sesungguhnya, yaitu apakah Pancasila sudah terimplementasi dengan baik mulai dari elit hingga akar rumput? Atau Pancasila hanya bahan wacana semata yang tidak pernah singgah dalam tindakan dan perbuatan kita? Di sisi lain, masih banyak kasus yang kita temui yang bertentangan dengan semangat Pancasila, yaitu radikalisme, intoleransi, sektarianisme sampai korupsi.

Anggota DPR RI Komisi II F-PKS ini memparkan bahwa “Pancasila yang digagas Founding Fathers and Mother atau pendiri bangsa ini, mampu membetuk Pancasila yang mempersatukan bangsa. Bagi PKS, Pancasila sudah final. Pancasila sebagai dasar dalam berbangsa. Rumah bersama”. Lebih lanjut dijelakan, “Masyarakat Indonesia adalah umat yang religius, sehingga religiusitas adalah fakta yang ada dalam Indonesia dan dijadikan sebagai sumber moral. Religiusitas menjadi landasan untuk melakasanakan sila-sila yang lainnya. Religiusitas menjadi landasan kemanusian, persatuan, kerakyatan dan keadilan.  Saat ini komisi II sedang menyusun UU Pemilu. Ada 14 ahli yang diundang untuk memberi pendapat. Faktanya bahwa demokrasi kita belum berjalan dengan baik dan maksimal”.Bidang Budaya, Mardani Ali Sera menyoroti bahwa “pendidikan kita saat ini masih kurang memperhatikan budaya, sehingga konstruksi berpikir belum berjalan secara maksimal. Sastra itu melembutkan dan mengembangkan imajinasi”.

Terkait kebersamaan, Mardani Ali Sera menyikapi “Ruang publik harus diisi dengan pemikiran yang pluralitas atau dynamic equilibrium, yaitu adanya keseimbangan, keuntungan, dan rasa saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Secara umum ruang publik harus diisi dengan kebersamaan, tetapi harus ada keseimbangan, misalnya pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial dan keadilan hukum, karena tujuan bernegara adalah melindungi segenap tumpah dara Indonesia”.

Mardani Ali Sera mengapresiasi kerukunan yang ada di Kampung Sawah, “Kampung Sawah tidak pernah bermasalah terkait kebebasan beragama, karena masyarakatnya, dan RT/RWnya bisa mewujudkan pluralitas. Kadang yang menghambat kebersamaan itu, karena secara makro ada isu terkait kristenisasi. Padahal secara mikro belum tentu. Oleh karena itu, antara yang mikro dan makro harus bisa saling terkoneksi dan perlu ada keterbukaan. Suasana yang ada di kampung sawah harus ditularkan ke tempat-tempat lainnya”.Terkait posisi dan tafsir Pancasila, Mardani Ali Sera menegaskan bahwa “Pancasila adalah rumah besar kita. Tafsir tunggal atas Pancasila tidak diperlukan. Implementasi Pancasila harus dimulai dari elit. Elit harus menjadi teladan”.

Terkait hubungan PKS dengan HTI, Mardani Ali Sera menyampaikan, “PKS dan HTI tidak sama. HTI mendukung Khilafah, kalua PKS mendukung Pancasila, PKS setuju demokrasi sementara HTI mengharamkan demokrasi. PKS mendukung untuk pembubaran ormas itu harus melalui mekanisme pengadilan. Bukan pembubaran dulu baru masuk ke pengadilan. PKS membela HTI bukan karena setuju dengan ideologi HTI, tetapi pada proses pembubaran ormas” Salah satu bentuk implementasi Pancasila adalah “kasus Ahmadiyah, kasus Gereja kita yang ditutup di Bogor, kasus Djoko Tjandra harus segera diselesaikan. Perlu menghidupi Pancasila. Pancasila hadir kepada kebijakan negara dan prilaku seluruh elit” tegasnya.

Sugeng Teguh Santoso, Ketua Yayasan Satu Keadilan sekaligus sebagai penasehat PEWARNA Indonesia, menyoroti berbagai hal diantaranya bahwa “Pancasila adalah konsensus dari hasil berpikir bersama yang dimaknai sebagai dasar untuk memandang segala sesuatu dalam bernegara. Pancasila tidak bisa ditafsirkan secara tunggal. Pancasila sebagai landasan hukum dan moral umum”.

Lanjutnya, “Pancasila berisi religiusitas, namun an sich bukan hanya berpikir secara agama saja atau melandaskan kehidupan berbangsa berdasarkan agama. Untuk menyikapi keyakinan jangan dilakukan dengan pendekatan hukum. Misalnya, penyegelan makam tokoh adat Sunda Wiwitan adalah contoh menyikapi keyakinan dengan pendekatan hukum”.

Terkait budaya, Sugeng Teguh Santoso, memaparkan bahwa “budaya adalah hasil cipta, rasa dan karsa jiwa manusia dalam konteks komunitasnya dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Manusia itu segambar dan serupa dengan Tuhan, sehingga manusia memiliki potensi kehendak baik, karena Tuhan adalah baik. Dengan demikian, produk kebudayaan harus menghasilkan kebaikan yang meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan. Pancasila adalah hasil budaya yang dipikirkan oleh pendiri bangsa untuk menghasilkan kebaikan yang meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan”.

Lanjutnya, “Pancasila harus menjadi panduan dalam berbegara. Kedepankan budaya. Harus ada harmonisasi antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhan”. Terkait pendidikan, Sugeng Teguh Santoso, memaparkan “Pendidika agama tidak perlu diajarkan di sekolah umum. Sebaiknya diajarkan saja di rumah dan keluarga masing-masing. Sekolah umum tidak perlu ada pendidikan Agama. Kristalisasi Pancasilah sebagai landasan dalam bersikap dan bertindak dalam ruang publik sudah baik. Pancasila harus menjadi panduan dalam kehidupan umum”.

Menyikapi agama Samawi, Sugeng Teguh Santoso menjelaskan “agama samawi, yaitu Islam dan Kristen, cenderung untuk melakukan hegemoni dan ekspansif. Jika mengedepankan sifat hegemoni dan ekspansif maka akan sering berbenturan. Agama itu penting, tetapi harus diposisikan dalam komunitas yang sejenis. Jangan di komunitas publik. Lembaga agama dan komunitas agama bisa dibuat, tetapi jangan di ruang publik. Ruang publik harus bersi dari kepentingan agama tertentu dan doktrin agama tertentu, supaya cara berpikirnya tidak sempit. Supaya tidak terjadi juga segel-menyegel, seperti penyegelan makam tokoh adat Sunda Wiwitan yang dipermasalahkan terkait IMB atau penyegelan rumah ibadah agama tertentu dengan alasan ketidak setujuan dari kelompok agama mayoritas”.

Sugeng Teguh Santoso menegaskan bahwa “Pejabat publik sudah disumpah sesuai dengan agamanya untuk taat pada Pancasila, sehingga pejabat publik yang tidak melaksanakan kebijakanya sesuai dengan kepentingan public, perlu diberikan konsekuensi yang jelas”. “Pancasila tidak perlu tafsir tunggal, karena itu adalah konsensus bersama. Pancasila ada dalam diri kita!”, tutupnya.


 Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Politisi GERINDRA

Paparan dari Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Politisi GERINDRA, dan Ketua Bidang Advokasi Perempuan DPP GERINDRA “Pancasila yang ada saat ini juga menjadi hadiah bagi kaum nasrani. Pejuang Kristen sudah berusaha untuk memperjuangkan supaya Pancasila lebih terbuka. Sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa bukanlah untuk satu agama tertentu. Ini artinya memberi runag bagi setiap individu untuk bebas beragama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Harus mau untuk saling menerima dan saling menghargai yang berbeda keyakinan”.  Realitanya di Indonesia, tambanya, “masih banyak warga yang belum mengetahui dan memahami Pancasila”.

Terkait dengan musyawarah mufakat, Bacalon Wakil Walikota Tangsel ini mengatakan bahwa, “sistem dalam memilih pemimpin yang kita sepakati adalah Permusyawaratan/Perwakilan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Lanjutnya, jika melihat kondisi saat ini, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, apakah sudah terwujud? Ternyata belum. Masih banyak kesenjangan yang terjadi. Perlu dipastikan lagi bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia benar-benar hadir”.

Rahayu Saraswati membeberkan satu kasus di daerah tertentu terkait pedagang yang menghasut komunitas mayoritas untuk tidak membeli dagangan minoritas tersebut. Demikian juga, tegasnya cara pandang tentang gender “cara pandang tentang peran gender masih dipandang dari sisi agama bukan dari sisi budaya. Ini menjadi realita yang terjadi. Ketika pemahaman sila pertama hanya untuk gologan agama tertentu, maka akan mempengaruhi dalam mengambil kebijakan di pusat”.

“Komisi VIII DPR RI yang mengurus kebijakan perempuan, masih mengacu pada agama bukan budaya. Bahkan ada usulan agar membuat HAM versi Indonesia, hal ini menjadi aneh. Sebenarnya kebijakan itu harus mewakil seluruh rakyat Indonesia, tapi wakilnya belum memiliki cara pandang yang sama” Pungkasnya.

Demikian juga sekolah “Sekolah yang bercokak Islam yang masuk dalam Kementerian Agama disbanding yang hanya di kementerian pendidikan dan kebudayaan akan mendapat dana lebih banyak dari sekolah yang lainnya”. Implementasi Pancasila dan Budaya masih jauh dan belum terlaksana secara maksimal. Negara belum hadir untuk hal tersebut. Para elit dan masyarakat harus saling menghormati dan menghargai. Kasus pembacaan doa saja di Sidang MPR lalu menjadi masalah. Sila pertama bukan mayoritas dan minoritas.

Dalam webindar ini, PEWARNA Indonesia menghadirkan lima narasumber, namun pada saat pelaksanaan yang hadir hanya tiga orang saja, yaitu Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng. Anggota DPR RI Komisi II F-PKS, Sugeng Teguh Santoso, Ketua Yayasan Satu Keadilan, Penasehat PEWARNA Indonesia, dan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo Bacalon Wakil Walikota Tangsel, Politisi GERINDRA, Ketua Bidang Advokasi Perempuan DPP GERINDRA. Informasi yang didapatkan bahwa Dr. Hj. Siti Nur Azizah Ma'ruf, SH., M.Hum. Bacalon Walikota Tangerang Selatan, tidak bisa hadir karena ada rapat penting dengan Ketua Umum Partai Demokrat di waktu yang bersamaan.  Firman Djaya Daeli, Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia, tidak bisa hadir dalam diskusi ini. Acara ini dipandu oleh moderator Hotman J. Lumban Gaol (Hojot Marluga), Jurnalis Pewarna Indonesia.


Related Posts:

Dr. Herry Saragih Akan bentuk Sentral Kristen Indonesia (SENKRISINDO)


KAIROSPOS.com, Jakarta -  Dr. Herry Saragih berwacana akan bentuk Sentral Kristen Indonesia  (SENKRISINDO) Suatu organisasi Kristen yang dapat memberikan sumbangsih kepada Ibu Pertiwi, 
target pembentukan awal akan dimulai dari Indonesia Timur, Papua, NTT, Maluku, dan Sulut. Pertama yang harus dipetakan adalah potensi sumber daya alam diwilayah masing deikian petikan wawancara dengan Dr. Herry Saragih yang juga ketua OKK Asosiasi Pendeta Indonesia Jumat (24/07/2024).

Herry Saragih mengatakan "Sentral Kristen Indonesia   (SENKRISINDO) akan mengakomodir seluruh unsur yang ada didalamnya. Yaitu anak-anak Tuhan yang mengimani bahwa Injil adalah kekuatan Allah (Roma 1:16). 

Dicetuskan pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018, ada keprihatinan melihat kantong-kantong Kristen masih jauh tertinggal, khususnya wilayah Timur. 
Diharapkan adanya Sentral Kristen Indonesia bisa menjawab persoalan tersebut, dengan menyatukan anak-anak Tuhan bersinergy dalam wadah Sentral Kristen Indonesia (SENKRISINDO) untuk melakukan perubahan di wilayah tersebut dan wilayah lainnya. Sehingga ke kristenan boleh ambil bagian dalam melanjutkan perjuangan para pendahulu kita dan ikut serta dalam melanjutkan pembangun bangsa. Yaitu dengan cara menyatukan seluruh unsur didalamnya" terangnya.

Herry Saragih melanjutkan "Adapun unsur-unsur tersebut meliputi :Unsur TNI/POLRI, Unsur Legislatif, Unsur Yudikatif, Unsur Birokrat, Bankers, Lawyers, Tenaga Ahli, Praktisi Hukum, Akademisi, Aras, Ormas, Anggota DPR/DPRD/DPD. Kesehatan, Tehnik, IT, UKK, Pertania, Kehutanan, Unsur Tambang. Seluruh unsur tersebut dapat bersinergy didalamnya. 

Didalam merencanakan dan menyatukan persepsi, perlu ada group WA Sentral Kristen Indonesia untuk terus memikirkan, membicarakan, melihat peluang sehingga ada sesuatu yang diagendakan kedepannya. 
Personal yang ada di group ini dapat juga mengalang teman lainnya yang seiman, yang memiliki kepedulian (empati), mau mengobarkan waktu dan pikirannya terhadap umat yang tertinggal di wilayah timur dan wilayah lainnya.

Untuk itu bagaimana mensinergikan seluruh unsur anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini, mau bersama-sama mengalang rencana yang besar, dengan fokus mengembangkan /meningkatkan kehidupan (ekonomi) khususnya di kantong-kantong Kristen. 

Sehubungan hal tersebut kita perlu menyatukan persepsi, agar group ini berkwalitas, mari kita bersama menyusun langkah awal apa yang harus dilakukan. 

Dalam menyusun langkah-Langkah tersebut, tidak lepas dari visi dan misi organisasi. 

Adapun Visi dan Misi daripada Sentral Kristen Indonesia. Visi:   Menjadi Wadah Organisasi Untuk Mensejahterakan Umat Allah Bagi Kepentingan Bangsa 

Misi yaitu : Melihat kesempatan wilayah yang akan dibangun, dipetakan, dan dibuatkan studi kelayakan (feasibility study), dan di ajukan kepada pemerintah setempat (Gubernur, Bupati). Mencari peluang dengan melibatkan phak ketiga dalam hal progres tersebut. Melakukan FGD untuk menambah wawasan. 
Mencari CSR untuk membiayai progres tersebut" terangmya

"Tujuan yaitu :Membangun wilayah Timur dan lainnya, baik SDM, Potensi sumber daya alam (parawisata), sumber daya bumi,  hutan, laut serta potensi lainnya untuk mendukung pembangun, guna mensejahterakan umat Tuhan dan masyarakat setempat. Menyatakan bahwa Injil adalah Kekuatan Allah

Herry mengulas rencana strategisnya "Renstra (rencana strategis),  
Ini bisa kita tuangkan dalam periode tahun 2020 - 2045. Langkah yang akan dilakukan  : Untuk jangka pendek periode 2020 -  2025.  Pertama fokus kantong Kristen yaitu Papua, Papua Barat, NTT dan wilayah lainnya. 
Kedua Bina hubungan dengan Gubernur, dan para Bupati, kepala suku/adat setempat. Ketiga Menginventarisir persoalan setiap wilayah, dan apa yang sudah dilakukan pada wilayah tersebut. Keempat Menginventalisir potensi setiap wilayah " terangnya.


 Dr. Herry Saragih Akan bentuk Sentral Kristen Indonesia   (SENKRISINDO) 
Lebih jauh Harry mengupasnya mengatakan "Dalam membuat renstra, kami sangat membutuhkan buah pemikiran para hamba-hamba Tuhan.

Ini adalah pekerjaan besar, secara akal manusia ini suatu hal yang mustahil dapat kita lakukan, tetapi Tuhan Yesus berfirman Apa Yang Ada Padamu yang ada di Sentral Kristen Indonesia adalah buah pemikiran berdasarkan hikmat Allah yang ada pada kita.
Kami menunggu  buah pemikiran Bpk-bpk semua. Setelah itu kita akan diskusikan via ZOOM meeting" Pungkasnya. (Thony Ermando).

Related Posts:

Raja Lan Keris, Menjadi Topik Tugas Akhir Mahasiswa UK Petra di Korea Selatan

KAIROSPOS.COM, Surabaya  - Masa pandemi COVID-19 menerpa Indonesia dan negara lainnya, sehingga membuat kondisi menjadi serba susah. Akan tetapi hal ini tak menyurutkan langkah lima mahasiswa lulusan pertama (angkatan 2016) International Program in Digital Media (IPDM) UK Petra menuntaskan studinya dan mendapatkan dua gelar sekaligus. Bahkan salah seorang diantaranya mendapatkan predikat lulusan terbaik. 
Siapa sajakah mereka? Mereka adalah Clarissa Adi Guna, Debora Christy, Ellysia Tirza, Nicholas Ariel dan Yobelin. Kelima mahasiswa ini menempuh kuliahnya di dua negara yaitu Indonesia, UK Petra dan Korea Selatan, Dong Seo University. Mereka mendapatkan gelar ganda yaitu S.Ds. (Sarjana Desain) dan B.Sc. (Bachelor of Science).
Nicholas Ariel, salah satu mahasiswa IPDM UK Petra yang meraih predikat lulusan terbaik merasa bahagia bisa menjadi kebanggaan keluarga. “Saya merasa bangga menjadi lulusan terbaik apalagi sebagai angkatan pertama program IPDM UK Petra ini.”, ungkap pria kelahiran bulan Desember. 
Radja Lan Keris, itulah nama video game bertemakan mitos legenda horor Indonesia. “Kami sengaja mengambil ini karena kami ingin mempromosikan kultur negara Indonesia kepada orang-orang Korea dengan cara yang menyenangkan dengan bermain video game. Tugas Akhir ini kami kerjakan secara berkelompok. Tidak semuanya berasal dai mahasiswa UK Petra.”, ungkap Nicholas yang ditunjuk sebagai ketua tim ini.
Video game ini berkisah mengenai seorang hero yang berjuang memperoleh senjata sakti. Terinspirasi dari cerita tradisional tentang legenda calon arang. Legenda ini merupakan cerita rakyat yang terkenal dari Jawa dan Bali pada abad ke-12. Sang hero harus melawan kekuatan nenek sihir yang jahat. 
Dalam pembuatan video game ini ada tiga proses (stage) yang harus dilewati yaitu pre production, production dan post production. Pre production adalah mendesign segala sesuatu tentang game tersebut, production adalah tentang produksi aset aset dalam game dan post production adalah dimana memberi berbagai macam sound, lighting, hingga menjadikan permainan yang indah dan seru
Ada banyak tantangan dalam mengerjakan TA ini. “Sebenarnya kami mulai sejak semester 6 akan tetapi akhirnya bubar dan memulai dengan tim yang baru sehingga resmi memulai TA ini pada semester 7.”, urai pria dengan IPK 3,89. Ada keunikan dalam cara bermainnya, para pemain dibuat kebingungan karena dunianya akan terlihat sama dan berputar – putar, selain itu pemain juga akan dikejar oleh mahkluk dalam area tertentu, dan untuk menghindarinya para pemain dianjurkan untuk tutup mata.
“Pengalaman ini menjadi pengalaman berharga khususnya saat mengerjakan TA video game di saat pandemi. Kami kerja bareng meski terpisah jarak. TA kami langsung diuji oleh para dosen di Dong Seo University, Korea Selatan. Kuliah di IPDM UK Petra membuat saya menjadi seorang perancang digital yang mapan khususnya pengetahuan dalam industri animasi game, animasi digital dan audio visual.”, tutup Nicholas.

Related Posts:

Kebebasan Beragama :PBM 2006 Soal Rumah Ibadah Jadi Perpres

KAIROSPOS.COM, Jakarta - Webinar tentang kebebasan beragama, PBM 2006 soal Rumah Ibadah akan jadi Perpres digelar  oleh Yayasan Komunikasi Indonesia, PNPS GMKI dan Pewarna, pada hari Jumat, 17 Juli 2020. Ada 12 tokoh yang dihadirkan dalam webinar ini, namun yang bisa dan sempat bergabung hanya tokoh saja. Prof. Yasona Laoly, Menteri Hukum dan HAM dan Sabam Sirait, Pembina YKI sekaligus Anggota DPD RI Prop. DKI Jakarta tidak bisa bergabung.

Prof. Dr. Thomas Pentury, M.Si, Dirjen Bimas Kristen Kemenag, mengetengahkan bahwa ada 7 Faktor Dominan Pemicu Konflik Agama, diantaranya Pendirian Rumah Ibadah, Penyiaran Agama, Bantuan Luar Negeri, Perkawinan Beda Agama, Perayaan Hari Besar Keagamaan, Penodaan Agama, Kegiatan Aliran Sempalan. Menurutnya, yang sering menjadi sumber konflik di tengah masyarakat adalah “pendirian rumah ibadah”.

Litbang Kemenag 2019 bahwa Indeks Kerukunan Beragama di Indonesia, untuk Kerja Sama 75,40%, Toleransi 72,37%, dan Kesetaraan 73,72%. Indeks kerukunan yang paling rendah secara provinsi adalan Aceh, yaitu 60,2%. Untuk 3 Provinsi dengan skor tertinggi adalah Provinsi Papua Barat 82,1%, Nusa Tenggara Timur 81,1% dan Bali 80,1%.
Ada 4 Indikator Moderasi Beragama jikalau terimplentasi, akan jauh lebih baik, yaitu Komitmen Kebangsaan, Toleransi, Anti Kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Usulah Dirjen Bimas Kristen ini adalah harus ada “Undang-undang Moderasi Agama”. “PBM itu untuk tata kelola di daerah dalam hal pengelolaan pendirian rumah ibadah. Namun, pengaturan dan pengelolaan di daerah tidak bisa parsial, harus terintegrasi dengan pusat” ungkapnya.  “PBM ini perlu di review, jikalau hasil harus dicabut, maka harus ada peraturan atau perundangan yang menggati untuk mengisi kekosongan hukum tersebut”. “Hasil seminar ini harus dikirimkan kepada Meteri dan pihak terkait supaya ada masukan dan hasilnya ada” pintanya. 

Pdt. Bambang Jonan, Gembala GBI Medan, mengutarakan bahwa “terlalu jauh, jikalau pemerintah terlalu detail mengatur pendirian rumah ibadah”. Sesuai konstitusi, ungkapnya bahwa “kemerdekaan umat beragama dijamin. Setuju jikalau PBM hendak di revisi, namun harus tetap adil dan tidak diskriminatif”, ungkapnya.

Ketua Umum PGLII, Dr. Ronny Mandang, menyampaikan, “Jikalau ini dijadikan sebagai UU maka menjadi perdebatan yang sengit saat pembahasan di legislatif, karena tergantung partai-partai yang merumuskannya. Jikalau PBM ini dijadikan UU, maka akan ada dampak hokum, jikalau tuntutan kriteria-kriteria tersebut tidak terpenuhi”. “Setuju PBM ini dijadikan sebagi Perpres bukan sebagai UU”, tegasnya. Lanjutnya, “pelaksanaannya harus konsisten setelah direvisi dan harus lebih memudahkan dalam menjalankan ibadah”.

Ketua Umum Sinode GKJ, Aris Widianto, menyatakan bahwa “PBM ini mau diperbaiki atau direvisi, tetap saja hal ini tidak mudah bagi umat Kristen. Padahal PBM hanya terkait admistrasi pemerintahan, namun hal ini bisa memicu diskriminatif dan konflik”. “Harus ada suasana politik yang baik. PBM ini bukan hal yang menguntukan bagi Kristen dan agama lain yang minoritas” lanjutnya.
Terkait FKUB menurutnya, “keberadaanya baik, namun dalam tatanan praktik, sering menjadi penghambat dalam mendirikan rumah ibadah”. “Peraturan, kalua jiwanya hanya untuk menjaga ketentraman, maka harus konstruktif. Tidak menggunakan minoritas dan mayoritas. Harus bisa melindungi, khususnya yang lemah, harus dilindungi”, paparnya.

Terkait kinerja legislatif, ungkapnya, “Belum bisa percaya kepada legislatif, untuk bisa mengayomi dan melindungi kaum lemah”. Sinode GKJ, lebih setuju pendirian rumah ibadah tidak melalui pendekata administratif. Saat pandemi ini, GKJ lebih mengutamakan pembinaan iman dalam keluarga-keluarga. Tidak mengutamakan gedung gerja yang besar-besar. Hal yang paling penting ada tempat dan simbol yang bisa dihadirkan dalam ibadah.  

Akademisi STFT Jakarta, Marthin Lukita Sinaga, menyoroti dalam pendirian gereja atau rumah ibadah harusnya di dorong oleh masyarakat. Usulanya adalah harus ada UU kemerdekaan beragama atau kebebas beragama. Sebab, katanya “Kemenag yang besar saja tidak ada undang-undangnya”. “Kehadiran Kristen dan Kesaksian Kristen dalam bermasyarakat, seluruhnya harus dibenahi dan harus berdampak” paparnya.

Tokoh Masyarakat, R.E Nainggolan, menyampaikan bahwa “di Indonesia seharusnya tidak dikenal mayoritas dan minoritas, karena kita harus hidup dalam kesatuan. Persoalan agama adalah hak masing-masing”. Umat Kristen perlu intropeksi diri katanya “Sikap kita kadang eksklusif dan ada gereja yang tidak menjadi penyejuk bagi warga”, karena keliru memahami satu-satunya jalan keselamatan sehingga melakukan gencar melakukan kristenisasi. Usulanya adalah “UU kebebsan beragama itu untuk jangka panjang. Jangka pendeknya, PBM harus direvisi sehingga isinya tidak terlalu teknis”. Lanjutnya, “Perlu ada upaya penegakan hukum yan adil bagi daerah, supaya tidak ada yang melanggar konstitusi. Tujuannya, semua warga negara ke depannya bisa menikmati kebebasan dalam beragama”, tutupnya.

Ketua Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom, M.Th., Menjelaskan bahwa, “Di tengah kekosongan hukum itu, tiba-tiba hadir PMB 2006, tanpa cantelan undang-undang. Dalam hal inilah saya ingin menyampaikan empat catatan: Pertama: Bagi banyak pihak, PBM 2006 ini belum memenuhi standard ideal dari penegakan HAM, khususnya terkait kebebasan beribadah. Namun bagaimana pun, saya melihat beberapa hal penting yang dijamin di dalamnya: a) Ada kriteria dan prosedur terukur dalam proses pengajuan IMB rumah ibadah, yang kalau tanpa PBM ini akan lahir ragam perda, yang isinya bisa lebih parah, yang tentu punya implikasi hukuman kurungan dan/atau denda. b) Ada perintah imperatif kepada aparat negara untuk memfasilitasi manakala yang pertama tadi tidak terpenuhi sementara kebutuhan objektif untuk itu memang nyata. 

Kedua yang menjadi problem di lapangan adalah: Ketidak-mampuan atau ketidak mauan penyelenggara negara, dalam hal ini Kepala Daerah, memahami PBM ini, yang jiwa dan semangatnya adalah memfasilitasi dan mengatur, dan bukan membatasi,
Ketua Umum GPI, Liesye Sumampow, menyampaikan “Saat ini gereja dikembalikan pada keluarga dan gereja rumah. FKUB perlu diposisikan ulang kewenangannya supaya tidak mengambil alih kewenangan negara, khususnya Kemenag”. Terkait revisi PBM, “Setuju jikalau hendak direvisi, khsuusnya pasal-pasal yang krusial yang menjadi sumber konflik”. “Perlu moralitas dan etika untuk semuanya dalam menjalankan kerukunan antar umat beragama” tegasnya. “Secara konstitusional tidak ada masalah dengan kebebasan beragama di Indonesia, namun yang menjadi masalah adalah dalam tatanan masyarakat tidak berjalan dengan baik. Moderasi agama menjadi pertimbangan alternatif untuk diperbincangkan dan diimplementasikan”, tutupnya.
Anggota DPD RI Papua, Mamberob Rumakiek, menyampaikan bahwa “Perber atau PBM ini tidak terlalu berdampak di Papua, karena Papua indeks kerukunan umat bergamanya cukup tinggi, meskipun Papua sering dituduh tempat separatis dan dianggap telah membakar Mesjid di Tolikara yang saat ini bisa berdiri Mesjid besar”. Ungkapnya, “ini akan melemahkan gereja ketika sering memojokkan Papua”. “Kepastian hukum ditegakkan dan harus adil kepada kaum minoritas, tetapi tidaka mengorbankan mayoritas atau bias mayoritas”, jelasnya.

Ketua Umum YKI, Dr. Bernard Nainggolan, menyampaikan bahwa hasil diskusi ini akan dijadikan sebagai rekomendasi dan YKI akan mendata persoalan-persoalan yang ada, khususnya terkait rezim politis, rezim hukum, rezim telogi dan rezim yang lainnya.

Related Posts: