Pelantikan Pengurus Daerah (PD) Jawa Tengah Persatuan Wartawan Nasrani (PEWARNA) Indonesia

KAIROSPOS.COM, Salatiga - Pelantikan Pengurus Daerah (PD) Jawa Tengah Persatuan Wartawan Nasrani (PEWARNA) Indonesia berlangsung pada Jumat, 30 Juli 2021 di Sekolah Tinggi Theologia (STT) Rhema, Salatiga, Jawa Tengah. 

Mengusung tema Ia telah mengutus  Aku untuk menyampaikan kabar baik, dan sub tema : Sikap Jurnalis Nasrani dalam mewartakan kabar baik di Jawa Tengah. 

Hadir dalam pelantikan memberikan sambutan Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo, S.H. M.I.P. 

Ganjar mengatakan peran jurnalis dalam memberitakan kabar yang memberi inspirasi dan semangat  kepada masyarakat.  "Masyarakat butuh informasi yang menyejukan, memberi inspirasi dan memberi kekuatan masyarakat untuk saling tolong menolong menghadapi pandemi, ungkap Ganjar. Lebih lanjut Ganjar menjelaskan bahwa situasi pandemi harus dihadapi secara serius oleh seluruh elemen masyarakat. "Pandemi bukan hanya terjadi di Indonesia tapi seluruh dunia mengalami", tegas Gubernur Jateng. 

Gubernur Ganjar mengucapkan selamat kepada pengurus daerah Jawa Tengah Pewarna Indonesia dan selamat memberikan karya pemberitaan dan kata yang bermanfaat untuk masyarakat. 

Pada ibadah pembukaan, Pdt. Steven Ben Oruh dari GPIB Taman Sari, Salatiga Jawa Tengah. Dalam Kotbahnya, Pdt. Steven mengingkat Jurnalis untuk menyampaikan pemberitaan kebenaran  "Kebenaran harus disampaikan meski terkadang  pahit, tapi kebohongan  pasti menimbulkan kematian. 

Lasma M Simbolon Ketua PD Jateng yang baru saja di lantik menyampaikan  terima kasih atas penyertaan Tuhan Yesus Kristus, dukungan Dewan Penasehat, Hengky Narto Sambdo Dewan Pertimbangan Hendrik Pengurus Pusat ketua umum Yusuf Mujiono dan jajaran serta Ketua Panitia Pelantikan Paulus. 

Ucapan terima kasih kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah. 

"Kabarkan kabar baik, untuk masyarakat, dan mengubah bad news menjadi good news, cetus Lasma. 

Ketua umum Yusuf Mujiono, mengungkapkan selamat kepada PD Jateng. Kerja keras PD Jateng mewujudkan Pelantikan. Kehadiran Gubernur Ganjar menjadi sinyal pengakuan untuk PD Jateng.  Hadir juga Pembimas kristen Propinsi Jawa Tengah dan ormas Kristen melalui platform Zoom. 

"Perjalanan Pewarna ksrena penyertaan Tuhan Yesus, sebab memang tidak mudah dalam pengembangan organisasi., cetus Yusuf. 
Lebih lanjut Ketua Yusuf menegaskan kekuatan Pewarna Indonesia ada pada karya pemberitaan dan membangun hubungan kerjasama dengan berbagai lembaga kekristenan Indonesia.
"Mari kita sinergi menghasilkan karya nyata untuk Indonesia" tutup Yusuf.

Related Posts:

Diskusi Virtual Memaknai Pancasila Dalam Konteks Mewujudkan Papua Damai

KAIROSPOS.COM, Jakarta - Kabaintelkam Polri Komjen Paulus Waterpauw menyebut pengamalan dan penghayatan nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman dalam membangun dan menciptakan kedamaian di Papua. 

Hal itu diungkapkan saat mengikuti diskusi virtual bertajuk "Memaknai Pancasila dalam Konteks Mewujudkan Papua Damai" yang digelar Relawan Pancasila Muda, pada Kamis (22/7). 

"Saya berpikir memang untuk mewujudkan pembangunan nasional di Tanah Papua, maka kita harus berpaling, berpedoman pada lima sila Pancasila," kata Paulus seperti yang termuat dalam siaran pers yang diterima redaksi pada hari Sabtu, 24 Juli 2021. 

Mantan Kapolda Sumatera Utara dan Kapolda Papua ini menuturkan, Pancasila dimaknai sebagai kepribadian bangsa, menjadi identitas bangsa Indonesia dalam diri setiap pribadi. 

Sebagai jiwa bangsa yang terwujud pada setiap lembaga maupun organisasi dan insan Indonesia. Pun, sebagai dasar negara yang menjadi pondasi setiap produk perundang-undangan maupun etika moral bangsa. 

Pancasila, lanjutnya, menjadi visi untuk mempersatukan bangsa, menjadi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan serta kebahagian lahir dan batin. Sumber hukum dan peraturan, kata dia, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. 

Latar belakang sejarah integrasi Papua tercatat dalam Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969. Sejak saat itu sudah ada intrik atau gejolak-gejolak. 

Menurutnya, permasalahan dan gejolak itu pada ujungnya menimbulkan berbagai dampak gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. 

Paulus berpendapat, kaum milenial sesungguhnya memiliki banyak unsur kemampuan baik dari sisi intelektualitas, kapasitas, dan konektivitas untuk dapat terlibat dalam menggerakkan perubahan. 

"Sebenarnya, sesungguhnya, harapan itu ada pada daerah otonomi khusus ini yang melahirkan tiga unsur penyelenggara negara di Papua. Kita kenal yang pertama adalah birokrasinya, kemudian legislator, kemudian ada Majelis Rakyat Papua. Tiga pilar ini semestinya menjadi motor penggerak perubahan Papua yang lebih sejahtera aman dan damai. Itu harapannya," katanya. 

Dia menekankan, penyelenggara negara penting dibekali dengan pemahaman, pengahayatan nilai-nilai Pancasila. 

“Tiga unsur itu, berdiri tegak lurus mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Karena mereka yang punya semua, mereka yang kerjakan, bicara pendidikan mereka yang punya program, kesehatan ya mereka yang punya program," ujarnya. 

"Pemerintah hanya memberikan dukungan anggaran saja, kebijakan anggaran. Kalau itu mereka jalani dengan benar, dengan objektif, mendengar suara rakyat, suara pemuda, suara orang-orang tua, mama-mama, dan lain sebagainya, dibuat dalam sebuah tata aturan dan itu dijalankan dengan sungguh-sungguh itu saya pikir itu oke," ucapnya menambahkan. 

Dia menegaskan, menjunjung tinggi hukum dan berbuat baik untuk mewujudkan keadilan, juga kepastian hukum di Papua, hal itu harus dilaksanakan unsur eksekutif, legislatif, dan juga Majelis Rakyat Papua sebagai simbol kultur masyarakat Papua. 

"Jadi mari sama-sama kita dorong ini, agar betul-betul nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi rel perjuangan bersama untuk mempercepat pembangunan yang sudah dijajaki oleh negara, oleh bangsa ini," ujar Paulus. 

Dalam kegiatan yang diinisasi oleh Pemuda Katolik, Peradah, SEMMI, Gemabudhi, GAMKI, PERISAI, dan IPTI ini, Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Willem Wandik menyebut bahwa ada narasi besar yang harus digarisbawahi dalam diskusi tersebut. Narasi yang dimaksud adalah Pancasila dan Damai. 

"Damai dimana? Tentunya secara harfiah, menunjukkan tempat, yaitu Tanah Papua. Jika 'tesis' yang diajukan dalam narasi besar, tentang tempat yang bernama Tanah Papua itu, disandingkan dengan tujuan, cita-cita, harapan, goals, dan destinasi tentang 'keadaan damai', maka, pertanyaan yang perlu untuk diajukan, Apakah Tanah Papua itu sedang tidak damai?" kata Wandik. 

Menurutnya, untuk menjawab hipotesis 'damai' tersebut seluruh pihak perlu mencari tahu maksud dan tujuan mengapa Tanah Papua membutuhkan kalimat 'damai'. 

"Secara harfiah, kebalikan atau negasi dari kata damai itu berarti konflik. Konflik secara sederhana berarti adanya kesenjangan, baik dari sisi pikiran atau konsepsi maupun pada bentuk tindakan yang di harapkan terjadi atau tidak terjadi," ujarnya. 

Lantas dia mempertanyakan, apa sejatinya yang sedang terjadi di Tanah Papua. Apakah Tanah Papua itu Tanah yang Damai? Ataukah Tanah yang berkonflik? 

Lebih lanjut, dia menuturkan beberapa poin yang disebut bahwa Pancasila bisa menjadi solusi tujuan damai di Papua, seperti yang sering didengungkan banyak pihak. 

"Pertama-tama, mari kita maknai kata ber-Pancasila, yang dijelaskan dalam bentuk tekstualnya, di antaranya, Pancasila itu berisi adanya cita-cita tentang keyakinan terhadap Tuhan, mencintai sesama atas dasar kemanusiaan, dan menjunjung tinggi kemanusiaan," tutur Wandik yang juga merupakan anggota DPR RI dari Dapil Papua ini. 

"Mencintai persatuan di tengah keberagaman dan bukan berharap menjadi satu identitas saja. Mempraktekkan musyawarah dalam setiap persoalan berbangsa, dan terakhir Pancasila itu mengajarkan setiap orang atau pemimpin untuk berbuat adil," ucap Wandik menambahkan. 

Melihat substansi Pancasila, katanya, seharusnya tidak ada masalah yang diperbincangkan di Tanah Papua, Sebab, kelima asas atau fundamental sila yang menyusun makna tekstual dalam Pancasila tersebut, justru merupakan parameter kehidupan bernegara yang dicita-citakan oleh semua manusia yang hidup di Bumi Nusantara, tanpa terkecuali, termasuk bagi rakyat Papua. 

Menyoal bagaimana fakta Pancasila di Tanah Papua, lanjutnya, mayoritas Rakyat Papua meyakini adanya Tuhan, bahkan wilayah yang dipandang paling bergejolak di Pegunungan Tengah di Tanah Papua justru telah lama menjadi pusat pelayanan gereja. 

"Namun, patut kita sayangkan, pada konflik bersenjata dalam kampanye agenda militer yang dilancarkan sejak operasi militer di Tanah Papua, justru para pendeta, gembala, pelayan Tuhan, ada yang tewas terbunuh, dengan alasan yang hingga hari ini, tidak bisa dijelaskan ke hadapan publik," ucapnya. 

Kemudian, menjunjung tinggi kemanusiaan atau melindungi satu nyawa manusia, sama artinya dengan menyelamatkan umat manusia secara keseluruhan. 

Dia menyebut hal itu adalah tujuan cita-cita dari dirumuskannya Pancasila sebagai dasar filsafat Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Namun, sambungnya, jika mengecek fakta yang terjadi di Tanah Papua, wajah konflik militerisme, TPM, OPM, KKB, kekerasan dan pelanggaran HAM, seperti dua sisi mata uang koin yang tidak bisa dipisahkan. 

"Dalam benak banyak orang, ketika berbicara tentang 'Papua', maka kalimat pertama yang terucap adalah tingginya angka kekerasan dan masalah kemanusiaan," kata Wandik. 

Dia menegaskan, Pancasila di Tanah Papua ternyata sama sekali belum eksis, padahal peristiwa monumental Pepera 1969 yang menghantarkan rakyat Papua kembali dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah secara resmi menempatkan Tanah Papua sebagai kepulauan terakhir yang bergabung bersama Republik. 

"Namun, nasib warga negara di Tanah Papua, masih dibayang-bayangi dengan ancaman kekerasan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya," terang Wandik. 

Di sisi lain, Pemuda Katolik Edward Wiryawan menyebut bahwa dalam konteks ancaman, thread, atau risiko, persoalan-persoalan Papua harus dikaji dalam perspektif Geo Politik. 

Menurutnya, ada kekuatan asing, proxy war, kepentingan globalis dalam situasi keamanan di Papua. Berbagai kekuatan itu masuk melalui pemicu seperti rasialisme, ketimpangan ekonomi, dan lain sebagainya. 

"Menanggapi multi persoalan di Papua, kita, Indonesia punya Pancasila. Pancasila bisa dimaknai beragam, mulai dari sebagai kepribadian bangsa, social guidance, hingga kepada Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Saya meringkas, bahwa Pancasila adalah kitab suci Warga Negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Edward. 

"Pancasila akan cukup jika ia diimplementasikan dalam kebijakan, baik nasional maupun daerah. Papua pada akhirnya harus dilihat sebagai subjek dan bukan objek. Papua harus dilihat dalam kesetaraan, kesamaan dan bagian dari bumi Indonesia; dari negeri Bhinneka Tunggal Ika," pungkasnya.

Turut hadir beberapa penanggap lainnya, antara lain Ketua Umum SEMMI Bintang Wahyu Saputra, Ketua Umum Gemaku JS Kristan, Ketua Umum Peradah I Gde Ariawan, dan Sekretaris Jenderal Gemabudhi Suprionoto.

Related Posts:

PGI dan Yayasan RS PGI Cikini Siap Ambil Langkah Hukum Bagi Para Pihak yang Menyebarkan Hoax

 
KAIROSPOS.COM, Jakarta - Menyikapi polemik dan tuduhan miring oleh beberapa pihak atas bentuk kerjasama BOT antara rumah sakit  PGI Cikini dengan Yayasan Primayasa, maka Senin 26/7/21 pihak MPH PGI, Pembina Yayasan, ketua Yayasan dan semua pihak menggelar komprensi pers yang digelar di Grha Oikumene Salemba 10 Jakarta Pusat.  Dimana dalam kompres tersebut pihak Yayasan dan MPH PGI menggandeng pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. 
Constant Ponggawa bendahara Yayasan RS PGI Cikini yang sekaligus tim negosiator yang didampingi Jacky Manuputy sekum MPH PGI, Cris Canter ketua tim negoisator PGI dan David Tobinng sekrtaris Yayasan RS PGI Cikini mengawali komprensinya, di mana Costant Ponggowa yang sukses menggelar HUT ke 50 Tahun PGI ini yang juga akrab dipanggil Nino dalam keteranganya mengatakan proses kerjasama BOT ini sesuai dengan hasil sidang Raya  2019 serta sidang MPL PGI tahun 2021 dimana sudah memutuskan supaya meningkatkan pelayanan masyarakat dengan melakukan revitalisasi rumah sakit PGI dengan melakukan BOT, mengingat RS PGI Cikini sudah sangat tua bentuk bangunannya sudah berumur lebih dari 100 tahun demikian pula dengan peralatannya yang sudah jauh ketinggalan 
Dalam rangka peningkatan pelayanan rumah sakit PGI Cikini MPH PGI membentuk tim negoisasi, setelah terbentuk kemudian tim negoisasi melakukan tugasnya melakukan penjaringan dengan pihak investor. Setelah melalui proses yang panjang selama satu tahun diputuskanlah  Primaya Group menjadi mitra PGI dalam merevitalisais dan membangun rumah sakit PGI Cikin. 
Dalam klausal perjanjian tersebut ada tiga yang ditetapkan oleh PGI dalam melakukan kerjasama yang pertama tidak boleh ada pengalihan kepemilikan, tidak boleh ada pengambil alihan  dalam bentuk apapun atas tanah PGI Cikini, usulan ini langsung disarankan Ketum dan Sekum PGI.
Kedua tidak boleh dilakukan penjaminan atas tanah dan bangunan RS PGI Cikini pada pihak bank artinya harus dicari investor Fresh Money yang mempunyai uang sehingga tak perlu mengagunkan dalam proyek ini dan ketiga yang tidak kalah pentingnya yang selalu diingatkan MPL PGI adalah visi misi rumah sakit PGI harus tetap dipertahankan.
Dengan ketiga persyaratan ini kemudian dilakukan negoisasi baru kemudian ditetapkanlah kerjasama dengan Group Primaya Capital sebagai rekanan. 
Namun Nino menyanyangkan karena kerja keras pihak PGI dirusak dalam pemberitaan bohong dan hoax dari beberapa pihak yang tak puas dengan visi besar ini, lalu mengatakan bahwa PGI telah menjual rumah sakit. Atas pemberitaan hoax dan pembohongan ini PGI sudah berusaha melakukan penjelasan-penjelasan dan sosialisasi-sosialisasi dan melakukan pendekatan kepada mereka yang tidak setuju. 
“Sayangnya pihak yang tidak setuju ini bukannya mengerti dan mau tetapi justru melakukan pelaporan dan perlindungan ke KAPOLRI dengan mengatakan PGI menghambat pelayanan covid19 dengan menjual RS sakit PGI CIKINI dan melakukan BOT”, tegas Constant Ponggawa yang juga seorang lawyer ini. 
Namun upaya oknum yang melaporkan ke Kapolri itu ternyata gagal karena pihak kepolisian melakukan peninjauan ke lapangan mereka pihak polisi tidak menemukan seperti apa yang dilaporkan. Mereka kepolisian melihat langsung pelayanan pasien covid19 berjalan normal dan baik. 
Namun demikian lanjut Constant mereka para oknum tidak berhenti disitu saja tetapi mereka meminta agar anggota Yasayan RS PGI Cikini diperiksa karena dituduh telah melakukan tindakan melawan hukum yaitu menjual satu hektar RS PGI Cikini kepihak ketiga itulah yang menjadi tuduhan pelaporan mereka. Dan ini lanjut Constant memang berita hoax. 

Masuk Ranah Hukum
Karena mereka yang menuduh dan melaporkan itu sudah masuk ranah hukum, maka PGI tidak ada pilihan lain kecuali harus menunjuk pengacara untuk melindungi hak-hak PGI dan yayasan dari pembohongan-pembohongan dan hoax dari pihak-pihak oknum tertentu yang tidak setuju dan tidak bertanggung jawab ini. 
Padahal program ini hasil program keputusan sidang raya PGI dan sidang MPL tahun 2021, oleh karenanya karena tak ada pilihan, akhirnya PGI memutuskan untuk meminta kepada pengacara Hotman Paris Hutapea sebagai pengacara
“Puji Tuhan Hotman Paris dengan besar hati bersedia membantu PGI untuk mengambil langkah hukum yang dianggap perlu terhadap mereka yang selama ini sudah melakukan pembohongan hoax dan merusak nama baik PGI”, tegas Nino serius. 
Selanjutnya Hotman sebagai pengacara PGI ada hal pokok yang utama bahwa tanah itu atas nama PGI jadi tanah rumah sakit Cikini atas nama PGI, demikian pula rumah sakit oleh yayasan. Menjadi pertanyaan besar siapa yang mengadu ini, apakah dia pengurus yayasan atau bukan, kan yang mengadu ini bukan pengurus dari yayasan. Oleh karenanya lanjut Hotman oknum-oknum yang mengadu ini tidak mempunyai kapasitas atau legal standing apapun. 
“Saya kasih contoh kalau seseorang mempunya rumah atas nama seseorang dan mau kerjasamakan orang lain, apakah pegawai anda berhak menghalangi tentu tidak, dan pengajuan yayasan ke BOT tidak dadakan karena itu kalau pegawai itu mengajukan permohonan itu sangat tidak berdasar”, tandas pengacara beken ini menjelaskan. 

 Jadi yang paling focus adalah sudah seratus dua puluh tiga tahun, demikian pula dengan peralatan sudah sangat unzur dan selama ini merugi, jada sangat masuk diakal apalagi diadakan strategi baru agar keadaan merugi itu berubah menjadi untung. Kenapa, kalau dibiarkan peralatan yang unzur tersebut terus menerus akan memakan korban dan dituduh malpraktek kalau peralatan sudah unzur begitu. 
Kalau dengan BOT ini toh yayasan tetap mengelola dan ada kerjasama artinya hak kepemilikan RS PGI Cikini tidak akan berkurang. Jadi semua tindakan oknum ini pada akhirnya buntu dengan sendirinya karena tidak memiliki kapasitas. 
Menjawab pertanyaan wartawan Nino tentang melibatkan pengacara terutama menunjuk Hotman Paris sebagai lawyer, tegas ini keputusan terakhir untuk PGI dan yayasan PGI menunjuk pengacara.
“Karena langkah yang kami ambil selalu melakukan pendekatan dan sosialisasi, namun ternyata sekarang para oknum itu sudah membawa masalah ini masuk pelaporan ke ranah hukum dan membawa ke PN untuk meminta Yayasan ini diperiksa, maka PGI tidak punya pilihan lainnya untuk meminta bantuan pengacara, karena kami semua adalah bukan ahlinya”, tegas mantan anggota DPR RI ini. 
Lanjutnya Kalau pilihannya jatuh bang Hotman Paris karena bang Hotman anggota gereja juga dan terutama beliau berbesar hati membantu PGI.
Berbicara tindakan yang akan diambil pihak PGI ataupun Yayasan, Nino berharap dengan kami melakukan komprensi pers ini kawan-kawan yang melakukan pelaporan itu tak punya legal standing, maka dengan rasa hormat tarik semua pelaporan, maka kami akan selesaikan baik-baik, tetapi kalau memang tidak mau menarik kami juga melanjutkan pelaporan ke polisi atas berita berita bohong yang disebarkan. 
Kemudian Hotman menambahkan sepanjang berbicara tindakan hukum, toh mereka kan sudah melakukan tindakan hukum pelaporan kepihak polisi dan pengadilan maka langkah yang diambil PGI tentu melakukan dengan cara hukum juga.  
Menjadi catatan kalau memang tak puas terhadap kebijakan yang diambil PGI dan Yayasan mereka bisa pergi dan kalau perlu membangun rumah sakit sendiri. Namun kalau saat ini tak mempunyai legal standing jangan sampai PGI sebagai majikan bertindak ini yang perlu hati-hati. 
David Tobing sekretaris Yayasan RS PGI Cikini menambahkan perlu disampaikan bahwa situasi RS berjalan dengan baik, pelayanan terhadap pelayanan pasien covid19 yang tadinya dari 110 menjadi 100 dari kapasitas 300 tempat tidur sejak dulu tidak pernah mencapai 30 persen dari beberapa tahun terakhir  tidak pernah. 
Peningkatan pelayanan itu tak pernah tercapai karena memang fasilitas kamar dan sebagai nya tertinggal dari rumah sakit moderen.
”Hari ini sudah ditandai tangani dari pengelolaan kepada PT dimana PT ini juga dimiliki oleh Yayasan dan PT Primaya di mana yayasan ada juga ditempatkan di PT dengan saham 50 persen dan dari yayasan menempatkan komisaris utama, jadi kontrol tetap ada di yayasan melalui komisaris utama’, ungkapnya. 
David yang juga pengacara komsumen ini menyampaikan semua yang ada di RS berjalan dengan baik ada 600 orang dan semua ditingkatkan kesejahteraan di mana sebelumnya kalau membayar gaji dicicil, tetapi mulai Juli ini dibayar sekaligus. 
Demikian juga dengan pensiuanan yang dulu dicicil sekarang dibayar sekaligus juga. Paling penting ada dana pensiun yang sudah dialokasikan, ini juga salah satu cara  kesejahteraan karyawan dan pensiunan. 
Mengenai areal sekarang hanya satu hektar yang dikerjasamakan dengan rumah sakit sementara 4,5 hektar sebentar dikelola Yayasan bahkan saat ini sudah ada salah satu sinode anggota PGI akan menindaklanjuti dengan kerjasama membangun rumah duka modern. Semua ini dilakukan untuk kesejahteraan karyawan. 
Paling penting mengenai visi dan misi di bidang sosial terutama warga gereja, pendeta dan pengerja gereja masih berjalan, karena dalam kerjasama sudah mengatur berapa porsi tempat tidur yang disiapkan warga gereja terutama para pendeta. Jadi semuanya berjalan seperti biasa bahkan ditingkatkan. 
Demikian pula Jacky Manuputy sekum MPH PGI menjelaskan bahwa proses kerjasama sama ini, sudah diputuskan dalam sidang Raya maupun sidang MPL PGI yang disetujui 91 anggota PGI, artinya proses-proses itu sudah berjalan tinggal MPH PGI melaksanakan apa keputusan sidang tentang pengelolaan RS PGI CIKINI, pungkasnya.

Related Posts:

Wawancara Khusus Pewarna IndonesiaBertahan Ditengah PPKM Darurat

KAIROSPOS.COM, Jakarta - Persatuan Wartawan Nasrani (PEWARNA) Indonesia, melalui Departemen Penelitian dan Pengembangan yang diketuai oleh Asiong Munthe mencermati kondisi selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa dan Bali 3-20 Juli 2021. 

Reaksi masyarakat terhadap PPKM terkait dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, apakah itu pekerja kantoran, sektor informal dan ataupun pedagang mengeluhkan  berkurangnya pendapatan yang berakibat pada pemenuhan kebutuhan hidup. Singkatnya PPKM Darurat menjadi pukulan telak bagi ekonomi rakyat. 

Untuk alasan itulah Litbang Pewarna Indonesia mengambil tema "BERTAHAN DITENGAH PPKM DARURAT" dalam Wawancara Khusus dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DR. H. Sandiaga Salahuddin Uno, B.B.A, M.B.A. Wawancara dilakukan melalui plarform Zoom pada Rabu (21/7) 16.00-17.00. 

Wawancara juga di hadiri oleh Ketua Umum Pewarna Indonesia Yusuf Mujiono beserta jajarannya, Penasehar Pewarna DR. Jimmy Lumintang, Lukman Pandji, Ketua Vox Point Indonesia Budi Handojo, ketua TAPPAI Jahmada Girsang.  Tidak kurang dari 40 peserta yang hadir. 

Wawancara khusus dipandu oleh Asiong Munthe. Dimulai dengan pertanyaan dengan data 34 juta orang yang menggantungkan nasib dari sektor  pariwisata dan ekonomi kreatip. Bagaimana sektor pariwisata dan ekonomi mampu bertahan ditengah pandemi? Bagainana langkah-langkah kementerian pariwisata dan ekonomi kreatip terhadap pelaku-pelaku di sektor pariwisata dan ekonomi kreatip? 

Sebelum menjawab Menteri Sandi berpantun, berikut pantunnya 

" Kalau Ke Kota Pahlawan Jangan Lupa Makan Soto Surabaya, Jangan Lupa Mampir beli Kue Lapis dan juga Almond Krispi, Bapak Ibu Pewarna tatap semangat dan teruslah berkarya, bangkitkan Parekraf agar Indonesia segera pulih kembali" 

Menurut Sandi menamini data yang disampaikan Asiong bahwa Pariwisata dan ekonomi kreatif (Parekraf) adalah rumah bagi 34 Juta orang. Mengutip ucapan Presiden Joko Widodo, bahwa kementerian harus memiliki sense of crisis. Dan Sandi menambahkan apa yang presiden Jokowi sampaikan yaitu kementerian Parekraf harus memiliiki juga sense of urgency dan sense of humanity. 

"Kita patut syukuri bahwa PPKM Darurat sudah berakhir dan perpanjangan hingga tanggal 25 Juli ini adalah PPKM Ketat level 3 dan 4" ungkap Sandi bersemangat. 

Menurut Sandi bila terjadi penurunan penyebaran pada tanggal. 26 Juli nanti maka proses kebangkitan Parekraf bisa mulai diwujudkan, membuka lapangan pekerjaan. Meningkatkan inovasi, adaptasi dan kolaborasi. Mendorong lahirnya skill baru untuk bisa bertahan, ambil peluang dan cetak pemenang
"Sudah saatnya kita Upskilling, membuka onlineshop, menciptakan konten kreatip, lakukan transformasi. Dengan demikian bisa menjadi saluran berkat dengan penciptaan lapangan pekerjaan, jelas Sandi 

Kunci kebangkitan ini ada pada program vaksinasi. Untuk itulah Sandi bersama tim kemenparekraf mengkonversi sentra-sentra vaksinasi di destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif. Upaya ini untuk percepat vaksinasi mencapai 5 juta orang perhari. 

Untuk itu perlu dilakukan perluasan testing, tracing dan treatment serta  menambah fasilitas kesehatan. 

Kemenparekraf keluarkan sertifikasi CHSE. Yaitu Cleanliness (kebersihan), Health (kesehatan), Security (keamanan) dan Environment (ramah lingkungan) . Sertifikasi CHSE adalah proses pemberian sertifikat kepada Usaha Pariwisata, Destinasi Pariwisata, dan Produk Pariwisata lainnya untuk memberikan jaminan kepada wisatawan terhadap pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan. 

Upaya lain yang dilakukan adalah percepat bantuan sosial, hibah, insentif, ketersediaan tenaga kesehatan dan pelaku pariwisata. 

Pertanyaan lanjutan yang Asiong ajukan adalah adanya kabar bahwa vaksin bukanlah jaminan tidak tertular covid. Ditambah dengan kehadiran wisatawan asing? Asiong ungkapkan adanya sebagian masyarakat yang juga tidak percaya dengan pemberian vaksin 

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut Sandi menjelaskan bahwa kemenparekraf menjalankan program pemerintah untuk meningkatkan proses vaksinasi. 

"Memastikan destinasi wisata seperti Bali, Jogjakarta, Danau Toba, Mandalika, Labuhan Bajo dan Boroudur sehat dengan vaksinasi" ungkap Sandi 

Bukan hanya itu, ada kewajiban untuk setiap wisatawan domestik dan luar negeri menunjukkan surat vaksin sebelom memasuki objek wisata. 
Menurut Sandi Tantangan kita yang terbaru adalah adanya varian baru dari covid19 dan ini menimbulkan dinamika dari penanganan Covid19. 

Ada Adagium The Pandemic For the Unvaccinated artinya Pandemi terjadi bagi yang belum di vaksin. Bukan hanya di Indonesia peningkatan kasus masih akan terjadi bila belom mencapai herd immunity. Imunitas Komunal harus terbentuk dan ini hanya bisa dicapai dengan 80 persen orang di satu negara yang sudah di vaksin. 

Dari data kesehatan yang ada bahwa warga dan atau lingkungan yang mayoritas sudah di vaksin maka tingkat kesembuhan lebih cepat, tidak gejala berat dan bahkan tidak bergejala (otg)
Terkait Vaksinasi Massal, ketua TAPPAI, Jahmada Girsang yang sudah mengusulkan sistem Tempat Pemberian Vaksin (TPV) melalui surat ke Presiden, Kememterian Kesehatan dan kordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan. Mengungkapkan bahwa percepatan vaksin dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti pemilu, didirikan TPV di tiap RT dengan tenaga kesehatan terlatih. 

"17 Agustus 2021 peringatan 76 tahun Indonesia merdeka jadi momentum kita Gelorakan Merdeka dari Covid19" tegasnya bersemangat.

Apa yang di usulkan Jahmada, di respon baik oleh Menteri Sandi dengan menceritakan bagaimana proses vaksin diluar negeri sudah dapat dilakukan di sebuah mini market. Hal ini di alami putrinya yang bersekolah di luar negeri.  

Untuk mewujudkan TPV tersebut butuh sistem yang kuat, tenaga vaksin yang memadai, database yang lengkap dan ketersediaan vaksin. Contoh daerah yang cepat lakukan vaksin adalah Jakarta dan Bali. 

Sandi menginformasikan pemerintah juga memiliiiki target percepatan vaksin sebab ada agenda internasional yaitu Pertemuan G20 dimana Indonesia menjadi presiden G20 pada desember 2021 di Bali. 

Sandi juga berpesan untuk wartawan yang tergabung dalam Pewarna Indonesia untuk memberikan narasi yang baik dan benar terkait program pemerintah untuk Vaksinasi. "Dukungan Media dalam pemberitataan pentingnya vaksin maka kekebalan komunal dapat tercapai. 

Jahmada mengingatkan dengan kata bijak. Dalam kondisi sekarang ini, jangan berpikir makan sendiri, keadaan sekarang forcemajeur darurat. 

'Saya optimis Indonesia Emas akan tercapai. Indonesia yang maju, sejahtera, adil dan makmur.

Pariwisata akan menuju Personalize, customice, localize dan Smaller in size tapi meningkat Qualitywise dan environmental wise. 
Pariwisata berbasis Nature and Culture
Community Base tourism
Ekonomi kreatif tak terlepas dari Tourism.
Experience. 

Diakhir wawancara Sandi kembali berpantun. Berikut pantunnya
"Kalo cuaca mendung paling enak makan mie, yang paket jumbo dan telurnya dua, mari bersama berjuang melawan pandemi, bersama Pewarna Indonesia bangkit". 

"Bangkit dan Jayalah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia"
Quote : Sandiaga Salahuddin Uno

Related Posts:

GAMKI SALURKAN BANTUAN PAKET SEMBAKO UNTUK SEKOLAH ASRAMA.

KAIROSPOS.COM, Bekasi - Bantuan Non Tunai Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang disalurkan oleh Gerakan Angkatan Muda Indonesia (GAMKI) bersama Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia Rabu (21/7) diberikan kepada Yayasan Sakti Dasa Indonesia (YASADI), desa Cigelam, kecamatan setu, Kabupaten Bekasi dan Sekolah Tinggi Theologia Injili Jakarta yang terletak di Kecamatan Gunung Putri, kabupaten Bekasi. 

Mewakili pimpinan GAMKI, hadir Renova Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sementara dari Pewarna Indonesia hadir Ketua umum Yusuf Mujiono di dampingi sekretaris 1 Thony Ermado, Ketua Departemen Hubungan Antar Lembaga Dony Leonardo, Departemen OKK Endharmoko, dan humas PC Pewarna Kota Bekasi, Maruap Sianturi. 

Bantuan yang di salurkan ke Yayasan Sakti Dasa Indonesia di terima oleh ketua yayasan Yohanis  Henukh beserta jajaran dan anak didik STT Pokok Anggur serta siswa siswi SMP Taruna Harapan Bangsa. 

Yohanis Henukh menyampaikan terima kasih kepada kapolri Listyo Sigit Prabowo dan ketua umum GAMKI Willem Wandik, S.Sos  "Bantuan sebanyak 20 paket sembako ini sangat berharga bagi pemenuhan kebutuhan anak-anak didik YASADI, disaat pandemi dimana pergerakan kami terbatasi, ungkap Yohanis. 

Renova mewakili GAMKI berharap bantuan yang disalurkan dapat membantu mengurangi beban kebutuhan sembako untuk anak-anak didik. "Dalam suasana pandemi GAMKI berupaya membantu menyalurkan bantuan untuk masyarakat, " Jelas Renova. 
Senada dengan Renova, Yusuf Mujiono mengungkapkan sebagai media berusaha menginformasikan komponen masyarakat yang butuh bantuan. "Puji Tuhan bantuan dari Kapolri yang disalurkan oleh GAMKI bisa diterima masyarakat"cetusnya. 

Untuk bantuan ke Sekolah Tinggi Theologia Injili Jakarta, diterima oleh Pengurus STT beserta mahasiswa. Salah satu pengurus STT mengucapkan terima kasih atas 30 paket sembako yang disalurkan GAMKI bersama Pewarna Indonesia. (MK)

Related Posts:

PERNYATAAN SIKAP ALIANSI PERDAMAIAN dan KEADILAN(PEREKAD)

KAIROSPOS.COM, Jakarta - Dalam situasi Pandemi Covid-19 yang masih berkepanjangan, kami Aliansi PEREKAD yang terdiri dari beberapa Ormas yakni Vox Point Indonesia, Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI), Asosiasi Pendeta Indonesia (API), PMKIT (Persatuan Masyarakat Kristen Indonesia Timur), PEWARNA (Persatuan Wartawan Nasrani) Indonesia, PPHKI (Perhimpunan Profesi Hukum Kristiani Indonesia) menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan sepenuhnya terhadap usaha2 Pemerintah dalam mengatasi Pandemi Covid19 dan juga penyelamatan terhadap perekonomian negara yang pasti berdampak pada warga nya.

2. Meminta kepada semua pihak, baik Pemerintah maupun masyarakat untuk saling membantu, saling tolong menolong dalam upaya menghadapi dilema berat yang dihadapi Bangsa ini secara keseluruhan.

3. Mendorong Pemerintah berani bertindak tegas untuk mengatasi hambatan prosedur dan birokrasi, sehingga mempersulit ketersediaan pengobatan yang diharapkan dapat meringankan penderitaan warga yang terkena Covid-19. Misalnya tentang kebutuhan oksigen, obat-obatan untuk isoman, dll.

4. Meminta Pemerintah cq.Menkominfo untuk segera malakukan langkah-langkah pemantauan berita-berita yang dapat menyebabkan kesimpangsiuran, keraguan, kecemasan, kebingungan, yang berakibat turun nya ketahanan tubuh manusia sehingga memudahkan penyebaran Covid-19.

5. Tindakan tegas terukur harus segera dilakukan terhadap para pembuat berita hoax, berita yang tidak bisa dioertanggungjawabkan kebenarannya kepada masyarakat. Juga tindakan tegas kepada pengamat politik, pengamat kesehatan, peramal yang selalu memberikan stimulus negatif ke dalam pikiran warga masyarakat.

6. Meminta lembaga penanganan Covid-19 dapat melakukan sinergitas yang fleksibel dan bertujuan untuk membantu masyarakat yang sedang tertimpa musibah. 

7. Setiap kebijakan mesti mempunyai kelemahan. Untuk itu dibutuhkan kerjasama lintas lembaga penanganan Covid-19 yang kompeten, bijak dan bertanggungjawab. Integritas harus di kedepankan dalam melakukan pengamanan terhadap kebijakan.

8. Pemerintah wajib melibatkan Kemendagri dengan seluruh jajarannya untuk melakukan pengamatan/monitoring, asistensi dalam melaksanakan kebijakan yang terarah dan terukur. Dalam hal ini PPKM mikro atau terbatas dapat menjadi pilihan tepat apabila didukung oleh data dan gerak bersama Kemenkes, Kemendagri dan Satgas Covid-19 berbasis pada Kelurahan, RW dan RT yang pasti lebih tepat sasaran.

9. Pemerintah wajib dapat melakukan tindakan tegas pada setiap individu, organisasi, kelompok yang menghambat atau melakukan tindakan-tindakan yang diduga dapat merugikan kepentingan Nasional. Beberapa penyelewengan yang terjadi harus mendapatkan sanksi berat karena ini termasuk kejahatan kemanusiaan.

10. Akhirnya, kami meminta semua pihak yang terlibat dalam pemulihan menggunakan hati nuraninya dan bertindak sesuai kaidah-kaidah bernegara dan berbangsa yang sesuai ideologi bangsa, Pancasila.

Demikian seruan atau pernyataan sikap Aliansi Perdamaian dan Keadilan yang dapat kami sampaikan. 
Salam Damai dan Keadilan
Jakarta, 21 Juli 2021

Related Posts:

Rayakan Idul Adha Pesantren Indonesia Al-Zaytun Sumbang PEWARNA Indonesia

KAIROSPOS.COM, Jakarta - Yayasan Pesantren Indonesia Al- Zaytun yang beralamat Desa Mekar Jaya, Mekarjaya, Kec. Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat  dibawah pimpinan Syaykh Dr. Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang  kembali memberikan bantuan kepada Para wartawan Nasrani dibawah wadah PEWARNA Indonesia (Persatuan Wartawan Nasrani) Indonesia.

Pesantren Indonesia Al- Zaytun memberikan bantuan beras sebanyak 1 ton (100 karung dengan berat 10 kg) dan daging sapi 1 kwintal yang terbagi kedalam 100 kantong. Pesantren Al-Zaitun memberikan bantuan dalam rangka memperingati hari raya Idul Adha 1442 Hijriah dan kepedulian pada sesama umat beragama khususnya wartawan Kristiani yang terdampak krisis akibat covid-19.

Penyerahan diserahkan oleh Karim yang mewakili Pesantren Indonesia Al- Zaytun Pada hari Selasa (20/07/2021) di Kemanggisan Jakarta Barat kantor majalah Gaharu.

Serah terima di kantor Gaharu dari Karim mewakili Pesantren Indonesia Al- Zaytun kepada Ketua Umum PEWARNA Indonesia Yusuf Mujiono, Sekertaris1,Tony Ermando,Ketua Provinsi DKI Jakarta,Johan Pirtondi,Dan Kordinator Pulau Jawa,
Bali,NTB dan NTT Horlas
Yusuf Mujiono dalam sambutannya menyampaikan sebagai berikut "Pertama-tama sebagai Ketum PEWARNA Indonesia Mengucapkan Selamat hari raya Idul adha 1syawal 1442 H, Saya mewakili rekan-rekan PEWARNA mengucapkan terima kasih kepada Ponpes Ma'had Al-Zaytun terkhusus bapak Syekh Panji Gumilang yang begitu besar perhatiannya dan empatinya kepada kami semua yang tergabung di Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia yang sudah 4 kali selama pandemi sejak 2020 beliau begitu besar perhatiannya kepada kami.

Nah pada saat pandemi  kami merasa persaudaraan itu makin kami rasakan, dan kami memandang beliau sebagai bapak kami yang selalu menjaga keberagaman dan salahsatu  konsen kami dalam merawat keberagaman kebinekaan Indonesia ini begitu pun berbeda bisa satu dalam kebersamaan  yang telah terbukti,  Bahwa beliau nyatakan" terangnya.
Lebih lanjut Yusuf Mujiono menyatakan "Pada saat itu kami menyatakan bapak Panji Gumilang bapak keberagaman dan toleransi keberagaman,walaupun kami beda-beda suku maupun agama. Walaupun kami sudah beberapa Ton beras  yang kami terima, kami mewakili rekan-rekan Nasrani mengucapkan terimakasih atas perhatiannya dan begitu perhatiannya kepada kami menanyakan bagaimana kondisi rekan-rekan PEWARNA itu prinsipnya.

Itulah menjadi kebanggaan bagi kami dan terus kami akan menjaga bineka tunggal Ika demi bangsa Indonesia ini" pungkasnya.

Vidio terkait
https://youtu.be/dpQwg4P9oZU

Related Posts:

GAMKI SALURKAN BANSOS NONTUNAI 30 PAKET SEMBAKO KE JURNALIS PEWARNA INDONESIA

KAIROSPOS.COM, Jakarta - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menimbulkan dampak bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Keadaan ini mendorong ketua umum Persatuan Wartawan Nasrani (PEWARNA) Indonesia untuk membantu meringankan beban anggotanya. Harapan ini mendapat jawaban dari Gerakan Aksi Mahasiswa Kristen Indonesia (GAMKI) melalui Sekretaris umum GAMKI Sahat Marthin Philip Sinurat. 

Diperoleh bantuan paket sembako sebanyak tiga puluh paket berisi beras, gula pasir, minyak goreng, mie instan, teh, terigu dan susu kaleng. 

Yusuf mengungkapkan bahwa bantuan ini memang belom bisa mencakup seluruh anggota Pewarna di Jabodetabek, tapi semoga kedepannya jumlah bantuan yang diterima bisa diterima lebih banyak anggota Pewarna. "Semoga bantuan ini bisa meringankan beban kebutuhan hidup meski memang belom bisa dalam jumlah yang banyak, ungkap Yusuf.  

Menurut Dodi ketua DPP GAMKI bidang kaderisasi dan SDM, bantuan sosial Non Tunai dari Mabes Polri yang disalurkan melalui GAMKI ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak pelaksanaan PPKM darurat yang dimulai sejak 3-20 Juli 2021.  Salah satu saluran bantuan GAMKI diberikan kepada rekan-rekan jurnalis yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia. "GAMKI merasa perlu untuk membantu pemerintah dalam meyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako ini" , Jelas Dodi jumat (16/7) di bilangan tebet, Jakarta Selatan. 
Lanjutnya sebagaimana kita ketahui bersama bahwa prioritas pemerintah di masa pandemi ini adalah keselamatan dan kesehatan warganya. Untuk itulah PPKM darurat dilakukan. "Dengan PPKM darurat maka penyebaran covid dapat ditekan dengan berkurangan pergerakan masyarakat, cetus Dodi. 

Dodi meminta masyarakat untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan pemerintah dan tetap menjaga kesehatan diri dan keluarga.

Related Posts:

Teroris Ditangkap di Jakarta, Pemuda Lintas Agama Buka Suara

KAIROSPOS.COM, Jakarta - Komunitas pemuda lintas agama menyikapi penangkapan terduga teroris di Kembangan, Jakarta hari Rabu (30/6) lalu.

Ketua AMPP (Angkatan Muda Protestan Pluralistik) Arbie Haman menyampaikan bahwa Kecamatan Kembangan adalah salah satu tempat yang paling heterogen di Jakarta. 

"Penduduk disana berasal dari berbagai kalangan, dan setahu saya masyarakatnya cukup toleran dalam hidup berdampingan walaupun berbeda latar belakang", jelasnya.

"Dengan ditangkapnya terduga teroris terafiliasi JAD yang sebelumnya telah bertahun-tahun bermukim di Kembangan, artinya celah (keberagaman) tersebut dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum ekstrimis berbasis kekerasan yang mengarah pada teroris untuk bermukim dan beraktivitas disana", tandas Arbie.

"Saya berharap walaupun dimasa pandemi, namun teman-teman pemuda lintas agama di Kembangan dapat tetap saling berkoordinasi dan berkomunikasi untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan bela negara dalam menjaga soliditas dan kebhinnekatunggalikaan, baik dari GP Ansor Kembangan, Muhammadiyah, Pemuda Katolik, AMPP, komunitas Gereja, serta berbagai elemen kepemudaan lainnya.

"Kami tentunya juga mengapresiasi POLRI melalui Densus 88 yang telah menjalankan tugasnya dengan baik. Ini menjadi salah satu capaian positif di momen Hari Bhayangkara", tutup Arbie.


Di tempat terpisah, Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan  Kembangan, Faiz Muhamad Ridho menyampaikan bahwa pencegahan teroris ini bukan hanya tugas pemerintah, melainkan semua elemen masyarakat termasuk GP Ansor.

"GP Ansor harus ambil bagian dalam upaya pencegahan khususnya dikalangan anak-anak muda", tegasnya.

Faiz menjelaskan, "sebagai organisasi Islam, kami menentang keras perilaku ekstremisme dan radikalisme yang mengatasnamakan apapun, apalagi mengatasnamakan agama."

"Dan kami tegaskan, bahwa yang salah bukan agamanya, tapi cara memahami agamanya yang salah", ujarnya.

"Menurut kami hal ini bisa terjadi karena disebabkan banyak hal, salah satunya salah memilih guru dan salah membaca buku", tambah Faiz.

Mewakili GP Ansor Kembangan, Faiz juga mengajak kepada anak-anak muda, khususnya anak-anak muda di wilayah Kecamatan Kembangan, agar belajar memahami agama kepada guru-guru yang jelas riwayat belajar dan keilmuannya, seperti belajar kepada 'Ulama-'Ulama yang ada di NU.

Sebelumnya diketahui Densus 88 telah menangkap seorang terduga teroris berinisial SY dengan sejumlah barang bukti berupa senjata, bahan peledak, dan sebagainya di kawasan Kembangan, Jakarta Barat pada Rabu (30/6).

Related Posts: