Christian Wacth Berharap Pemerintahan Jokowi Periode Kedua Lebih Berani dan Tegas

KAIROSPOS.COM, Jakarta - Jelang pelantikan pemerintahan Jokowi pada periode kedua yang akan berlangsung pada Minggu (20/10/2019). Ketua Yayasan Jaga Kawal Kekristenan Indonesia (JKKI) Christian Wacth Ps. Joshua Tewuh berharap banyak pada pemerintahan Jokowi - Makruf Amin khususnya dalam menjaga kelangsungan ke Kristenan di Indonesia. Joshua Tewuh didampingi bendahara Christian Wacth Maslina Nababan berkomentar cukup kritis terhadap kondisi  keamanan dan  keberagaman di Indonesia.

Menanggapi kondisi keamanan saat ini dimana pengamanan cukup ketat kegenbiraan dalam bentuk syukuran dan keramaian agar ditunda dulu "Pak Presiden orang yang sangat bijaksana, dia tau persis kondisi negara ini banyak ancaman dari kelompok radikalis, dia tidak mungkin mengabaikan  laporan intelejen lembaga negara tetapi tampilannya tetap tenang agar masyarakat tidak resah. Bukti banyak teroris ditangkap ada yang ingin merencanakan bom gereja untuk mencari perhatian dunia, sehingga acara kumpul rame rame ditunda dulu, gereja diminta lebih waspada dalam mengawasi lingkungannya. Pada periode kedua saya berharap Jokowi menepati janjinya akan all out karena tidak ada beban lagi sehingga bisa lebih berani, lebih tegas menghadapi kelompok intoleran. Jangan seperti periode lalu seperti kasus GKI Yasmin dimana Jokowi sudah memberikan ijin tetapi penegakan hukum dibawah tidak dapat berjalan karena ada kekuatan massa yang menghalangi ibadah GKI Yasmin Bogor. Kadang kala gaya pak Harto menggunakan tangan besi diperlukan untuk menghadapi kelompok intoleran yang melanggar konstitusi, semua demi mengamankan kepentingan negara diatas kepentingan kelompok" ungkap Joshua Tewuh. Demikian juga dengan sinyalemen karir orang orang kristen di pemerintahan jangan dihambat karena KTPnya beragama kristen "Ini perlakuan ketidak adilan karena KTPnya Kristen maka promosi jabatan tertunda, perlakuan ini harus dihapus pada pemerintahan Jokowi-Mak'ruf Amin" ungkapnya.

Maslinah  Nababan bendahara Christian Wacth mengatakan "Pak Jokowi harus memilih orang yang berani dan jujur dalam kabinetnya. Banyak orang pinter tapi tidak berani mengeksekusi kebijakan Jokowi sehingga nama Jokowi terbawa karena perilaku bawahannya, ini kondisi yang terjadi saat ini" ungkap Maslinah yang juga seorang pengusaha importir tas dan juga mengelola kuliner serba sambel di kawasan Joglo Jakarta Barat.

Pada akhir wawancara dengan Kairospos.com Ps Joshua Tewuh berharap agar orang-orang Kristen, para tokoh Kristen bersatu dalam menyelesaikan permasalahan didalam masyarakat dan organisasi kristen jangan jalan sendiri dan mencari panggung sendiri sendiri sehingga perjuangannya tidak tercapai  dan umat tidak sejahtera, kata Joshua Tewuh. 

Vidio terkait :

 

Read More

Muhammad Nasir Paparkan Capaian Kemenristek Dikti

KAIROSPOS.COM, Jakarta - Prof. Muhammad Nasir Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristek Dikti) diakhir masa jabatannya mengadakan jumpa pers dan makan malam bersama para awak media Jum'at (18/10/2019) bertempat di Auditerium Ristek Dikti Jakarta Selatan.

Acara dimulai dengan pemutaran vidio pemaparan capaian pemerintahan Jokowi-JK selama 5 tahun. Capaian semua kementerian dipaparkan mulai dari proyek infrastruktur, kemaritiman, hubungan internasional dan hasil produksi perguruan tinggi bekerjasama dengan Kementerian Ristek Dikti berhasil menciptakan dan memproduksi motor listrik.

Sebelum memaparkan hasil capaian Kemenristek Dikti ada 18 capaian M. Nasir bercerita "Saya itu yang ada dalam pikiran saya menjadi Rektor tidak terbayang akan menjadi Menteri, banyak yang meragukan kemampuan saya tetapi perlahan saya mampu menghadapi tantangan" ungkapnya. Selanjutnya M.Natsir mulai Menata Birokrasi dengan memangkas birokrasi yang tumpang tindih kemudian menata Jabatan Kepangkatan Akademis. M.Nasir bercerita sewaktu sidak menemuai pejabat yang menangani kepangkatan akademis "orangnya tidak kelihatan tapi suaranya ada ternyata orangnya tertutup berkas yang menumpuk, dari proses pengurusan 2(tahun) menjadi 45 hari dengan cara sistem online" ungkapnya.

Demikian juga dengan laporan keuangan "Kementerian Ristek Dikti dalam laporan keuangan mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK" kata M. Nasir  

Selanjutnya M. Nasir memaparkan ada 18 capaian seperti Daya Saing, Angka Partisipasi Kasar, Beasiswa Adik, Peningkatan kualitas SDMDIKTI, Peningkatan Kualitas SDM IPTEK, Perbaikan Riset dan Pengembangan, Penguatan Inovasi Industri, Penguatan Inovasi untuk Startup, Pengembangan Pusat Unggulan IPTEK, Pegembangan kawasan, sains dan teknologi, world class university, highlight kerjasama dalam negeri, higliht luar negeri, sistem informasi kerjasama, highlight komunikasi dan publikasi, pencapaian Kemenristek Dikti dalam Komunikasi publik.

Dari paparan tersebut terlihat trend peningkatan yang cukup significan seperti Pertama daya saing 2015-2016 dari 140 negara 37 Peringkat Skor: 4.5. Tahun 2019dari 141 negara 50 Peringkat Skor: 64.6. Kedua Angka partisipasi kasar (2015-2018). seperti diungkapkan M.Natsir “Penguatan Riset dan Pengembangan berkembang baik, dulu Indonesia menempati 4 di bawah Malaysia, tahun 2019 Indonesia 3.943 berada di Puncak untuk Asia Tenggara. Demikian juga terkait Paten juga menempati no.4 kalah dengan Malayasia, Thailand dan Singapura. Tahun 2019 dengan 2842 menjadi peringkat satu. Ini yang kita jaga terus,” bebernya.

Disamping itu terjadi juga penguatan inovasi Industri. Kemenristek sudah bekerja sama dengan Perguruan Tinggi dengan membuat sepeda motor listrik dan sekarang sudah pada tahap produksi.

“Saya tadinya menggagas import rektor yang ternyata sangat disorot tajam. Contoh NUS di Singapura ternyata rektor dan dosen dari Amerika sehingga mampu bersaing,” kata Nasir menjelaskan kenapa kebijakan itu dicanangkan beberapa waktu lalu.

Capaian terakhir, lanjut Nasir "Akan tidak ada lagi dikotomi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS)".

“Dulu memang terjadi dan ada dikotomi tersebut, sekarang tidak ada lagi. Nanti bisa saja perguruan tinggi  swasta akan lebih baik dari Perguruan Tinggi Negeri jika tidak mau berbenah diri dan kalah bersaing,” terangnya. 

Vidio terkait :

Read More

Presiden Ingin Pelantikan Khidmat dan Sederhana

KAIROSPOS.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2019. Kesepuluh pimpinan MPR dipimpin oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo atau akrab disapa Bamsoet.

Dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya seluruh pimpinan MPR periode 2019-2024. Sementara pimpinan MPR menyampaikan langsung undangan untuk pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang.

"Saya juga menyampaikan bahwa penyelenggaraan upacara dan perayaan di dalam pelantikan dilakukan sederhana saja, tapi juga tanpa mengurangi kekhidmatan dan keagungan dari acara itu," kata Presiden Jokowi seusai pertemuan.

Senada dengan Presiden Jokowi, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan MPR ingin agar acara pelantikan berlangsung dengan khidmat tanpa gangguan apapun. Untuk itu, ia mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga kekhidmatan tersebut.


"Karena suksesnya ini, suksesnya acara pelantikan presiden, akan memberi pesan positif bagi dunia internasional dan itu akan juga membantu perekonomian kita. Dengan ekonomi yang baik maka itu sama dengan membantu rakyat kita semua. Jadi message-nya jelas, kami di MPR ingin acara ini berlangsung dengan khidmat," ujar Ketua MPR.

Bamsoet mengatakan, sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan negara-negara sahabat akan hadir dalam acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Mereka yang sudah dipastikan hadir antara lain kepala negara atau kepala pemerintahan dari beberapa negara ASEAN dan Perdana Menteri Australia.

"Tapi untuk pastinya silakan nanti dicek ke Menteri Luar Negeri," imbuhnya.

Di samping membahas tentang pelantikan presiden, dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi dan pimpinan MPR juga sempat menyinggung soal amendemen UUD 1945. Menurut Presiden Jokowi, hal yang paling penting adalah melakukan kajian-kajian mendalam serta menerima masukan dari berbagai pihak.

"Ya yang paling penting perlu kajian-kajian mendalam, perlu menampung usulan-usulan dari semua tokoh, akademisi, masyarakat. Yang paling penting usulan-usulan itu harus ditampung. Masukan-masukan ditampung, sehingga bisa dirumuskan," ungkap Presiden Jokowi.

"Berikan kesempatan kepada MPR untuk bekerja, melakukan kajian, menampung usulan-usulan yang ada," sambungnya.

Adapun Ketua MPR mengatakan pembahasan tersebut akan dilakukan dengan cermat dan menampung semua aspirasi. Pihaknya juga akan berkonsultasi dengan Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan terkait amendemen ini.

"Jadi MPR tidak dalam posisi yang buru-buru. Kami akan cermat betul menampung seluruh aspirasi, sebagaimana disampaikan Pak Presiden, yang berkembang di tengah-tengah masyarakat," tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yaitu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Sementara pimpinan MPR yang hadir yaitu Ketua MPR Bambang Soesatyo dan 9 Wakil Ketua MPR yakni Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Sjarifuddin Hasan, Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad.



Sumber :
Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Read More

Dr. Badikenita Putri Sitepu : Fokus Pada Penguatan DPD

KAIROSPOS.COM, - Jakarta - Anggota DPD dari Sumatra Utara Dr. Badikenita Putri Sitepu perempuan tangguh, pandai, cantik dari tanah Karo ini ditemui awak media Kristiani di ruang kerjanya Rabu (16/10/2019).  Pertanyaan diawali dengan apa yang sedang dibahas para anggota DPD saat ini Putri sapaan akrabnya menjawab "Kami fokus pada penguatan kelembagaan DPD. DPD penguatan daerah sehingga daerah tidak terjadi seperti sekarang ini daerah minta merdeka karena terjadi disparitas yang tinggi Jawa luar Jawa, bukan karena saat ini saya anggota DPD karena dalam urusan mengelola bangsa dan negara itu harus clear, jangkauannya sampai dimana, jenis kelaminnya harus jelas tidak jadi banci. Fungsi DPD dan DPR itu bikameral (red :sistem lembaga perwakilan rakyat yang terdiri atas dua kamar atau dua badan legislatif seperti di Inggris ada House of Lords dan House of Common) . Hingga dalam membuat amandemen UUD 1945 harus lebih rinci dan jelas. Karena tiap propinsi hanya diwakili 4 (empat) orang bayangkan Propinsi sebesar Jawa Barat dengan 33 Kabupaten Kota hanya mempunyai 4 orang wakil saja. Kesamaan fungsi itu harus ada karena para anggota DPD umumnya para tokoh masyarakat yang sudah memiliki pengalaman yang cukup seperti mantan Gubernur, sehingga tidak ada yang merasa dianaktirikan dianggap sebagai tukang pos" paparnya.

Selanjutnya Putri menjelaskan "DPD juga membuat Draft Rancangan Undang Undang, tetapi jangan hanya membuat usulan saja tidak diajak membahas  kelanjutan dari RUU itu" paparnya.
Menanggapi upaya untuk menamjukan daerah Putri berpendapat "Para kepala daerah harus lebih kreatif lagi memajukan pontensi daerah yang dimiliki seperti Banyuwangi yang tadinya dikenal dengan klenik saat ini sumua desa sudah masuk internet dan pengelaran budaya lokal terus digalakkan. Di Sumut banyak masyarakat menam kelapa sawit tapi tetap miskin karena tidak mengembangkan industrinya. Pemerintah harus mendorong aglomerasi (red :pengumpulan atau pemusatan dalam lokasi atau kawasan tertentu) misalnya Bali dengan wisatanya, Papua dengan kerajinan kulitnya dan sebagainya".

Menanggapi maraknya radikalisme di Indonesia Putri memaparkan "Kita di Indonesia tadinya tidak mengenal Radikalisme kita hanya mengenal Bhineka Tunggal Ika dengan derasnya arus globalisasi idiologi asing dengan mudahnya masuk faham radikalisme menjadi trend terlebih jika disparitas ekonomi dan sosial sangat tinggi dan untuk menangkalnya kearifan lokal, budaya lokal harus diperkuat ini juga peran para anggota DPD untuk memperkuat budaya lokal" tutupnya.

(Thony Ermando)

Vidio terkait :

Read More

Pengurus DPP GAMKI 2019-2022 Pimpinan Willem Wandek Dikukuhkan

KAIROSPOS.COM, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) mengadakan acara Pengukuhan dan sekaligus serah terima pengurus lengkap DPP masa bakti 2019-2022 dibawah Kepemimpinan Willem Wandek, S.Sos. yang juga merupakan anggota DPR RI dari Dapil Papua Barat.
Pengukuhan dipimpin Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja dan lembaga Injili Indonesia (PGLII) Pdt Dr Ronny Mandang.

Penyerahan simbol pataka GAMKI oleh KETUM GAMKI periode 2016-2019 Michael Watimewa kepada Willem Wantik didampingi Sahat Sinurat menjadi simbol serah terima jabatan pada pengurus masa bakti 2019-2022.

Ketua Umum DPP GAMKI Willem Wandik dalam pidato perdananya yang berjudul, “GAMKI Ditengah Kehidupan Demokrasi Indonesia” berisi 13 pokok-pokok pikiran. Pokok pikiran Pertama  Gereja masih menjadi kekuatan pemersatu umat di Indonesia. Kedua, Pemuda Kristen menjadi tulang punggung pembangunan di Indonesia. Ketiga, Pancasila, NKRI, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dalam pencaturan politik identitas di Indonesia.

Pokok pikiran keempat, bahwa konflik di Tanah Papua adalah persoalan kemanusian yang harus menjadi perhatian Gereja dan juga negara secara serius. Kelima, Gereja masih belum mendapatkan kebebasan di Negara Pancasila. Keenam, Masyarakat adat masih menjadi korban investasi di Indonesia. Ketujuh, kewajiban mempertahankan demokrasi, kebebasan berpendapat, berkumpul/berorganisasi perlindungan HAM di Indonesia.

Kedelapan, kewajiban mendorong reformasi birokrasi, dan penuntasan agenda korupsi di Indonesia. Sembilan, penguatan sistem hukum di Indonesia. Sepuluh, Indonesia menjadi bagian dari komunitas global. Sebelas, merawat hutan tropis Indonesia. Keduabelas, tantangan ideologi transnasional di era milenial. Terakhir, ketigabelas, dukungan terhadap pemerintahan Jokowi Jilid II.

Ketua MPR Bambang Soasatyo yang akrab disapa dengan Bamsoet dalam kata sambutannya menyampaikan dampak teknologi informasi yang sangat cepat bila digunakan tidak secara bijak dapat merusak tatanan sosial, menggerus nilai nilai kemanusiaan,  hubungan cinta kasih dalam keluarga dan masyarakat luas. Bamsoet berpesan agar GAMKI mampu terus menjaga toleransi dan keberagaman di Indonesia. Tantangan idiologi transnasional sangat berbahaya jiga bisa menguasai partai politik. "Bila partai yang tidak setia pada NKRI dan Idiologi Pancasila bisa menguasai Partai politik, mereka bisa menguasai legislatif, menguasai anggaran negara dan selnjutnya bisa menguasai Presiden, disinilah peran kelompok nasional dan GAMKI untuk mengawal NKRI" ungkapnya.

Read More