Unordered List

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Saturday, September 14, 2019

Jawaban PP PGLII Terkait Polemik PW PGLII Banten


KAIROSPOS.COM, Jakarta - Terkait jawaban PP PGLII Pusat kami menperoleh jawaban yang diberikan oleh Pdt. Uun Munidih yang diperoleh dari grup WA PP PGLII.

Menjawab pertanyaan di wa group PW PGLII Banten agar Ketum PP memberi jawaban . Jawaban Ketum PP ...

1. Pd Kamis 15 Agst 2019 telah dilakukan pertemuan antara Maper-PP, PW Banten dan juga menghadirkan Muspija. Dalam pertemuan ini setiap orang diberi kesempatan berbicara,  tidak ada seorang pun yang dilarang berbicara .

2. Di pertemuan ini, PP telah: a) menyampaikan isi surat laporan tertulis dari Ketua Maper PW Banten kepada Maper dan PP ; b) mendengar langsung dari Saudara-saudara PW Banten tentang kondisi PW Banten ; c) mendengar langsung kesaksian Muspija; d) mengungkap hal-hal  yang telah dilaporkan secara lisan oleh beberapa Pendeta di Banten kepada Maper dan PP ; e) pengamatan Ketum PP atas beberapa percakapan di wa group PW PGLII Banten.

3. Hasil dan inti pertemuan 15 Agts sebagaimana yang diketahui seluruh peserta pertemuam adalah bahwa: a) PW Banten sangat bermasalah , b) Di Banten nama PGLII sangat tidak baik di kalangan pimpinan Gereja Banten.

4. Keputusan dari PP-Maper dari pertemuan 15 Agts 19, a) setelah mempertimbangkan niat mundurnya Ketum PW PGLII Banten ; b) karena bbrp bulan masa bakti PW PGLII Banten akan berakhir , maka Muswil dipercepat, tidak diperlukan Muswil Luar Biasa ; c) PP meminta Muswil selambatnya dilaksanakan akhir september 2019.

5. Dipertemuan hari itu, Maper PP meminta Sdr. Yusuf Eko bertugas melaksanakan Muswil PGLII Banten. Keputusan ini diteguhkan melalui SK PP PGLII yang pasca pertemuan 15 Agts dan dikirim langsung ke PW PGLII. Karena itu, adalah wewenang dan tanggung jawab Sdr. Yusuf Eko rapat dengan siapa yang akan dilibatkannya? . Ditetapkannya Sdr. Yusuf Eko antara lain juga diminta dari Saudara-saudara PW PGLII Banten kepada Maper PP secara lisan dan tertulis.

6. Sebagaimana diketahui semua peserta pertemuan 15 Agts, Ketum PP juga menyampaikan :
a. Pernah terjadi ketika Ketum PW DKI bermasalah, segera diganti dengan Ketum baru, karena masa bakti masih panjang dibuat Muswil Istimewa.
b. Pernah terjadi ketika dalam Muswil PW Maluku, Ketum tidak dipilih melalui tata cara pemilihan, tetapi ditunjuk langsung oleh Maper PP.
c. Bahwa Pengurus Daerah (PD) yang dilantik tanpa SK dari PW dan tidak ditembuskan ke PP, maka keberadaan PD yang tidak terdaftar resmi di PP dianggap tidak ada. Salah satu ketentuan organisasi, setiap 6 bulan PW wajib melaporkan situasi PW ke PP.

7. Kepada Saudara-saudara PW Banten yang tidak sempat ikut dalam pertemuan 25 Agts 2019 dapat mempertanyakamnya secara komprehensif kepada Saudara-saudara yang hadir, dan kepada Saudara-saudara yang ikut hadir dalam pertemuan , jangan berkomentar seakan tidak tahu permasalahan yang terjadi.

Salam
Ketum PP

PGLII Banten Menolak Dengan Tegas Surat Keputusan PP PGLII


KAIROSPOS.COM, Tangerang - Polemik kepengurusan Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia (PW PGLII) Propinsi Banten kian memanas seiring dengan Pernyataan Sikap Pengurus Wilayah PGLII Banten Nomer : 032/SU/PW PGLII-Btn/IX/2019 yang intinya Pertama Bahwa PW PGLII Banten menolak dengan tegas Surat Keputusan PP PGLII No.56/skep/PP.PGLII/2015-2019 Tentang pemberian Mandat Penuh kepada Sdr. Pdt. Yusuf Eko, M.Th.

Kedua Bahwa PW PGLII Banten menolak dengan tegas Surat Keputusan PP PGLII No:57/skep/PP.PGLII/15-19/X/2019 tentang Penetapan Susunan Panitia Pelaksana Musyawarh PGLII Propinsi Banten.

Ketiga PW PGLII Banten menolak tegas pelaksanaan dan hasil MUSWIL V PGLII Banten yang akan diadakan oleh panitia poin.2 diatas pada tanggal 16 September 2019 di Menara Serpong Tangerang Selatan.

Kempat PW PGLII Banten memutuskan penyelesaian masalah PW PGLII Banten agar diselesaikan didalam MUNAS XII PGLII tahun2020, dikarenakan Masa Bakti Kepemimpinan PP PGLII Periode 2015-2019 dibawah pimpinan Pdt.  DR. Ronny Mandang, M.Th. sesuai mandat MUNAS XI telah berakhir pada tanggal 24-27 Maret 2015.

Kelima Masa Bakti PW PGLII periode 2016-2020 baru akan berakhir tanggal 7 Nopember 2020 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor :22/skep/PP.PGLII/15-19/XI/2016.

Surat tersebut ditandatangani Pdt. Freddy U. Soenyoto, M.Th Ketua Ketua Umum dan Pdt. Andreas Gunawan, M. Pdk Sekretaris Umum Pengurus Wilayah Banten.

Dari wawancara dengan awak media Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia (PEWARNA) Sabtu 14 September 2019 diperoleh keterangan sebagai berikut.

Terkait Polemik Muswil PGLII Banten
Ada informasi bahwa ada kasak-kusuk pergantian pengurus PGLII Banten. Bagaimana duduk masalahnya, pak, dari sudut pandang bapak sebagai pengurus PGLII Banten yang sah secara kepengurusan?

Itu bermula dari laporan anggota MAPER (Majelis Pertimbangan/ PGLII Banten) yang bernama Pdt. Piter Faraknimella, S.Th, 


Alasannya apa? Itu kan baik bagi umat di Banten.


Sesuai dengan laporan yang tertulis, dia mengatakan bahwa persekutuan seperti itu belum perlu diadakan di Banten.
Mengapa dirasa belum perlu?
Karena mungkin dia sebagai Ketua MUSPIJA (Musyawarah Pimpinan Gereja) Banten, yang mengklaim sebagai representasi umat Kristen di Banten, merasa terusik dengan kehadiran (tiga aras gereja ini).


Padahal kan momen itu sedang Pilpres (Pemilihan Presiden). Seingat saya, yang saya hadir, dimana sedang masalah keberagaman itu terkoyak. Mengapa?
Justru dia antipati terhadap kehadiran pimpinan aras gereja ini. Merasa terusik. Kedua juga, menstigma seolah-olah aras ini produk dari satu kekuatan partai politik tertentu untuk mendukung calon. Padahal itu sama sekali tidak betul. Dan saya sendiri di malam sebelum deklarasi itu, diminta untuk membubarkan. Nah ini menjadi jelas bahwa dia merasa terganggu dengan kehadiran aras. Padahal, antara aras dan MUSPIJA itu sangat berbeda. MUSPIJA itu ormas, aras itu basisnya organisasi lembaga keumatan, yang visinya adalah ingin melakukan bersama trilogi gereja. Persekutuan, Pelayanan, Kesaksian. Sedangkan ormas kan, khususnya MUSPIJA, visinya sudah jelas. Menara doa kota, tanam-tanam pohon (lingkungan hidup), kunjungan ke pesantren, terus komunikasi lintas agama. Jadi sangat berbeda dengan kita (aras). Artinya, ormas MUSPIJA kalau mau jalan juga bisa, lembaga keumatan (aras) bisa berjalan. Tidak ada masalah antar satu dengan yang lain, menurut hemat pendapat kami.


Tetapi menurut hemat pendapat pak Pieter itu sebagai anggota MAPER, dia tidak setuju karena itu belum perlu. Bahkan dalam laporan itu dia mengatakan, bahwa PGLII itu organisasi yang melawan pemerintah. Satu melawan pemerintah, (dua) tidak disukai oleh gereja-gereja. Padahal baru awal Agustus kemarin kita diterima oleh Gubernur. Kita membuat agenda bersama, khususnya natal bersama dan seminar kebangsaan.


Jadi akhirnya kita juga jadi bertanya, bagaimana sikap seorang pemimpin seperti ini. Bahkan laporan tertulis itu sungguh melukai perasaan kita sebagai PGLII Banten. Bahkan dia membuat statement, bahwa sebelum waktu menyuruh buat surat pengunduran diri itu dia bilang, ‘dia tidak mau berkumpul, duduk, dengan orang-orang yang munafik, orang-orang yang cinta uang dan cinta jabatan’. Nah statement itu sangat melukai kita. Ada itu whatsappnya, kemarin saya pakai jadi status saya.


Nah, kepengurusan PGLII Banten ini kalau tidak salah baru tahun kemarin ada perombakan.  Jadi kalau begini kapan berakhirnya?
Berakhirnya itu masih tanggal 7 November 2020 (periode 2016-2020).
Lalu ini akan ada Musyawarah Wilayah (MUSWIL)?
Justru itu kami menolak, baik Surat Mandat (dari Pengurus Pusat PGLII/PP PGLII), Surat Kepengurusan, maupun penyelenggaraan MUSWIL itu sendiri, yang akan dibuat oleh Pengurus Pusat.


Mandatnya yang diberikan kepada Pdt. Yusuf Eko, M.Th itu pak?
Ya. 

 
Lalu apa dasar dari seorang pendeta Pieter ini selaku anggota MAPER, sebegitu besar pengaruhnya?


Yang Pertama, menolak mandat itu. Kedua menolak Surat Kepengurusan. Ketiga, menolak penyelenggaraan MUSWIL dan hasilnya. Keempat, memutuskan untuk penyelesaian Banten (PGLII Provinsi Banten) diselesaikan di Musyawarah Nasional (MUNAS), Maret 2020 yang akan datang. Kenapa? Karena masa bakti PP sudah berakhir sesuai hasil MUNAS 24-27 Maret 2016. SK nya ada di situ. Dan kita tidak tahu sekarang ini legitimasi Pengurus Pusat dari mana, kita tidak tahu. Saya kan Sekretaris Umum Pengurus Pusat. Yang ada kepada kita hanya pemberitahuan perpanjangan waktu. Tetapi dasarnya apa, kita belum tahu.

Langkah-langkah apa yang akan dilakukan?
Ya langkah ini kan kita menyatakan sikap. Terus yang terakhir tadi, menyatakan PGLII Banten baru akan berakhir tanggal 7 November 2020. Ya kita akan bekerja seperti biasa.


Terkait  dinonaktifkan sepihak Pak Freddy Dari Jabatan Sekum PGLII
Sekaligus penekanan ya pak, kalau pak Freddy sekarang secara fisik sudah siap mengemban tugas-tugas sebagai seorang Sekretaris Umum di PGLII?
Saya secara fisik sudah siap. Hanya kan kemarin saya ditolak, ada tuh surat penolakannya. (Secara kedudukan) Sekum dan Ketua PGLII Banten berbeda.
Kalau di AD/ART PGLII sendiri, apakah memungkinkan untuk menunjuk seseorang menerima mandat penyelenggaraan musyawarah di tingkat wilayah, pak?


Memungkinkan sih kalau ada alasan yang kuat, alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kecuali kalau ada pengurus efektif. Kan pengurus efektif masih ada, ya toh.


Terkait pak Freddy sempat bercerita, bahwa ada kabar-kabar miring yang dipakai untuk menyerang (menyudutkan) pak Freddy, apakah pak Freddy pernah dipanggil oleh Majelis Pertimbangan atau katakanlah Pengurus Pusat?
Saya sudah dipanggil oleh Pengurus Pusat dan kantor Sinode saya.
Urusan itu sudah clear dan tidak terbukti?
Tidak terbukti.


Kalau boleh tahu kasusnya apa, pak?
Kasusnya, saya dituduh menerima uang 750 juta (Rupiah) oleh seseorang yang saya tidak kenal di Pilkada Banten.
Apakah waktu itu pak Freddy juga sempat mengeluarkan statement agar orang-orang yang menuduh untuk bisa membuktikan tuduhan mereka?


Untuk waktu pertemuan klarifikasi atas tuduhan ini, kapan diselesaikannya?
Itu di tahun 2017. Bulan November kalau tidak salah.
Di sinode?
 

Yang pertama di Pengurus Pusat, Gedung Plaza Asia. Tetapi juga saya dilaporkan ke sinode, saya dipanggil sinode. Sinodenya GEKARI (Gereja Kasih Karunia Indonesia).  

Berarti disaat ada permasalahan di Banten, MUSPIJA ini tidak berfungsi?
Boleh dibilang tidak pernah ada. Kemarin juga urusan HKBP dibubarin, kita yang buat statement. Tidak ada MUSPIJA.
Jadi yang proaktif bergerak, merespon permasalahan di Banten?  
PGLII bersama inilah, aras-aras ini.


Jadi maksud dan tujuan dari keberadaan aras-aras ini untuk kebaikan umat?  
Ya, kebaikan umat dong.


Masa karena pertemuan dari tiga aras ini ada seseorang yang tidak suka? Memang apa sih kapasitas dari MUSPIJA ini, fungsinya? Kenapa MAPER merasa kecewa dengan bapak? Padahal bapak bagus. Alasan dasarnya apa?
Alasan dasarnya karena saya membentuk pimpinan aras. Jadi MAPER, karena dia juga Ketua MUSPIJA, merasa tersaingi posisinya. Padahal dia salah mengerti, dia sebagai ormas, kita sebagai lembaga keumatan. Dan jika dilihat dari anggota, MUSPIJA itu hampir dikatakan tidak ada anggotanya. Yang punya anggota ya lembaga-lembaga udah jelas kan.


Sekali lagi penekanannya, isu-isu yang katakanlah digulirkan di tingkat Pengurus Pusat ini kalau Pengurus PGLII Banten saat ini tidak dekat dengan pemerintah, tidak disukai banyak orang, tidak terbukti?


Tidak terbukti. Karena katanya di suatu tempat itu saya mengkritisi policy pemerintah soal harga telur. Pada waktu itu harga telur kan naik, saya kritisi kan. Kritisi karena harga telur jadi 24 ribu, dianggap melawan pemerintah.
Kritiknya lewat mana pak? Apakah lewat media sosial, atau lewat apa?
Jadi waktu itu kan kebetulan ada pertemuan doa. Tokoh-tokoh disuruh bicara bagaimana perkembangan situasi, ya saya bicara. Saya dapat poin bicara masalah kebangsaan, Satu masalah krisis ideologi, Kedua masalah demokrasi di daerah. Rekrutmen demokrasi di daerah yang tidak bisa dipercaya lagi. Karena di situ pejabat-pejabat sudah hampir 300 orang masu ke KPK. Ketiga pemerintah pada waktu itu dikontrol karena tidak bisa mengendalikan kebutuhan pokok, antara lain telur dari 12 ribu yang naik menjadi 24 ribu.
Intinya bapak sebenarnya mengkritisi untuk kebaikan supaya dievaluasi kembali?


Jadi begini, tiba-tiba saya diberitahu tanggal 30 Mei MAPER PP akan datang ke rumah saya. Ya mereka mau datang, saya terima. Saya kira datang mau kunjungan, tetapi bukan kunjungan, ternyata pemberitahuan ‘saya mau di-PLT (Pelaksana Tugas) kan. Terjadi perdebatan, saya bilang, ‘Kalau dulu Ketum tidak ada PLT, kok saya PLT?’. Saya tanya, ‘Bagaimana nih pak Ketum?’. Katanya, “Oh bukan saya, itu MAPER’. Saya tanyakan kembali alasannya apa, dasarnya apa. Di AD/ART, tidak ada tuh PLT Sekum, PLT Ketum ada. Tetapi dia terus ngotot. 

Para awak media Kristen yang akrab dengan Ketum PGLII Pdt. Dr. Ronny Mandang, M.Th.  juga sudah berusaha menghubungi untuk mengkonfirmasi permasalahan ini dan mendapat jawaban "No Commen". Dan sedang berusaha mengkonfirmasi dengan para pengurus lain yang berpolemik dengan kasus kasus ini.

Penulis : Thony Ermando.

Berita Terkait : Jawaban PP PGLII Banten terkait Polemik PW PGLII Banten
 



Friday, September 13, 2019

POLSEK CILEDUG UNGKAP KASUS CURANMOR



WAJAHNUSANTARAKU.COM, Ciledug - Unit Reskrim polsek Ciledug Pimpinan IPTU IRWAN KUSUMA SH telah mengungkap kasus pencurian (psl 363 KUHP) kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja KR 150 pada tanggal 11 september 2019 yang terjadi di Jl.Sunan Kalijaga Rt.002 / Rw.011 Kel.Larangan Utara Kec.Larangan Kota Tangerang adapun kronologis sbg berikut :

1. Waktu kejadian :
Pada Hari Selasa tanggal 10 September 2019 jam 22.00 Wib

2.TKP :
Jl.Sunan Kalijaga Rt.002 / Rw.011 Kel.Larangan Utara Kec.Larangan Kota Tangerang.

3. Korban :  Ardi Nugroho , Semarang, 23 November 1978, Islam, Laki-laki, Wiraswasta, Alamat TKP. 

4. Saksi-saksi :
a. ENDI IRWAN, Jakarta,  05-11-1977, Islam, Laki2, Wiraswasta, Alamat TKP (tetangga korban)
b. APIM, Jakarta,  07-03-1980, Islam, Laki2, Karyawan Swasta, Alamat TKP (tetangga korban)

5.Pelaku /Tersangka
HENDRI JUNAEDI,Lebak 09 Oktober 1999 ,Islam,Alamat : Kp.Hamberang Rt.005 / Rw.003 Kel.Luhurjaya Kec.Cipanas Kab.Lebak
Dan pelaku satinya atas nama Acep dalam. Pencarian .

6. Barang Bukti :
-1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 150 R
- 1 (satu) lembar Stnk
- 1 (satu) Buah Mata kunci atau besi paja yang dipipihkan

7. Kronologis : 
Kejadian Berawal pada saat Korban memarkirkan kedaraan sepeda motornya di teras rumahnya dalam keadaan terkunci pagar dan terkunci stang ,lalu diketahui tidak lama kemudian sepeda motor tersebut sudah tidak ada,lalu saksi APIM memberitahukan korban bahwa sepeda motornya telah dibawa oleh 2 (dua) orang tak dikenal lalu korban akhirnya menelpon polsek ciledug lalu piket resmob pimpinan kanit Reskrim Iptu Irwan Kusuma ikut menelusurin wilayah dan tidak jauh dari Tkp di Kav.DKI terlihat 2 (dua) orang yang sedang menyetut sepeda motor korban ,salah satu pelaku dapat diamankan ,dan yang satu nya melarikan diri.

Tindakan yang dilakukan :
1.Mendatangi Tkp
2.Riksa Saksi Saksi
3.Amankan Barang Bukti
4.Amankan tersangka.
5.Melakukan penvarian tersangka Acep danengembangkan kss yang lainnya. 
6. Proses sesuai Prosedur Demikian.

Sumber : 
Kapolsek Ciledug - Kompol Supiyanto. SH.

Irjen Pol. Drs. Firli Bahuri, M.Si. menjadi Ketua KPK periode 2019-2023


KAIROSPOS.COM, Jakarta - Melalui proses seleksi yang cukup ketat akhirnya Komisi III DPR secara aklamasi memilih Irjen Pol. Drs. Firli Bahuri, M.Si. menjadi Ketua KPK Jumat (13/09/2019).

Sebelumnya diberitakan, Komisi III DPR telah memilih 5 pimpinan baru KPK pada dini hari tadi. Mereka adalah Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron dan Nawawi Pomolango.

Firli memperoleh dukungan dari seluruh anggota Komisi III DPR yang berjumlah 56 orang. Saat pemilihan ketua KPK, semua anggota pun secara aklamasi memilih Firli.

Sosok Firli sendiri bukan tanpa catatan. Sosoknya sebagai capim KPK sempat menjadi kontroversi lantaran dugaan pelanggaran etik yang dilakukannya saat menjabat sebagai mantan Deputi Penindakan KPK. Dugaan pelanggaran etik itu sudah dibantah langsung oleh Firli saat uji di DPR. Oleh KPK, Firli dipulangkan ke Polri dengan hormat.

Firli telah ditunjuk Komisi III DPR sebagai Ketua KPK periode 2019-2023 setelah mendapatkan suara terbanyak melalui voting. Voting sendiri dilakukan setelah DPR menuntaskan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 10 capim KPK.

Firli nantinya akan memimpin KPK bersama empat komisioner lainnya yakni Alexander Marwata (petahana), Nurul Ghfron (dosen), Nawawi Pomolango (hakim), dan Lili Pintauli Siregar (advokat).

Irjen Pol. Drs. Firli Bahuri, M.Si

RIWAYAT PEKERJAAN :

- Ajudan Wapres RI (2012)
- Wakapolda Banten (2014)
- Karodalops Sops Polri (2016)
- Wakapolda Jawa Tengah (2016)
- Kapolda Nusa Tenggara Barat (2017)
- Deputi Penindakan KPK[4] (2018)
- Kapolda Sumatra Selatan (2019)

Selamat dan Sukses Irjen Pol. Drs. Firli Bahuri, M.Si. Terpilih Sebagai Ketua KPK 2019 -2023.

Presiden Jokowi Tolak Empat Usulan Revisi UU KPK oleh DPR

 Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

KAIROSPOS.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo telah meminta Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyampaikan dan membahas sikap serta pandangan pemerintah terkait substansi dalam usulan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam arahannya itu, Kepala Negara menegaskan bahwa KPK harus terus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai. KPK juga harus lebih kuat dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo menolak sejumlah substansi yang disampaikan oleh DPR dalam pembahasan revisi UU KPK tersebut.

"Saya tidak setuju terhadap beberapa substansi RUU inisiatif DPR ini yang berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK," ujarnya saat menyampaikan sikap pemerintah terkait usulan revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 11 September 2019.

Pertama, Presiden tidak menyetujui pandangan bahwa KPK harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan. Misalnya, izin kepada pihak pengadilan.

"Tidak! KPK cukup memperoleh izin internal dari Dewan Pengawas untuk menjaga kerahasiaan," ucapnya.

Kedua, Kepala Negara berpandangan bahwa penyelidik dan penyidik KPK juga dapat berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lainnya. Sebelumnya, pihak DPR berpandangan bahwa penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari unsur kepolisian dan kejaksaan.

"Saya juga tidak setuju penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja. Penyelidik dan penyidik KPK bisa juga berasal dari unsur ASN (Aparatur Sipil Negara) yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lainnya. Tentu saja harus melalui prosedur rekrutmen yang benar," tuturnya.

Ketiga, Presiden tidak menyetujui bila KPK diwajibkan untuk berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung dalam proses penuntutan. Menurutnya, sistem penuntutan yang telah berlaku selama ini telah berjalan dengan baik.

"Sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik sehingga tidak perlu diubah lagi," kata Presiden.

Keempat, kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) juga tidak boleh dipangkas dan dilimpahkan kepada kementerian atau lembaga lainnya.

"Saya juga tidak setuju perihal pengelolaan LHKPN yang dikeluarkan dari KPK diberikan kepada kementerian atau lembaga lain. Tidak, saya tidak setuju. Saya minta LHKPN tetap diurus oleh KPK sebagaimana yang telah berjalan selama ini," ujarnya.


Vidio terkait

Sumber :
Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden (Erlin Suastini)
www.ayeey.com www.resepkuekeringku.com www.desainrumahnya.com www.yayasanbabysitterku.com www.luvne.com www.cicicookies.com www.tipscantiknya.com www.mbepp.com www.kumpulanrumusnya.com www.trikcantik.net