Presiden Instruksikan Menteri PUPR Segera Perbaiki RSUD dan Pasar Tanjung

KAIROSPOS.COM, Lombok Utara - Presiden Joko Widodo pagi ini, Selasa 14 Agustus 2018, meninjau RSUD Tanjung yang berada di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Saat meninjau bangunan rumah sakit yang rusak terkena dampak gempa Lombok tersebut, Presiden didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BNPB Willem Rampangilei, dan Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi.

Presiden dan rombongan berjalan kaki ketika melakukan peninjauan karena letaknya berdekatan dengan tenda Presiden yang berada di halaman RSUD Tanjung. 

Setelah meninjau RSUD Tanjung, Presiden dan rombongan menuju halaman Polsek Pemenang, Pemenang, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat dengan berkendaraan mobil.

Ketika melewati Pasar Tanjung, mobil yang ditumpangi Presiden berhenti dan Presiden meninjau bangunan pasar yang rusak terkena gempa. Dalam peninjauan RSUD Tanjung dan Pasar Tanjung, Presiden menginstruksikan kepada Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono segera dilakukan perbaikan. “Kami akan mulai perbaikan minggu ini,” ucap Basuki.

Sumber :
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

Lombok Utara, 14 Agustus 2018

Read More

SABAM SIRAIT DAN FORMAG BICARAKAN IJIN GEREJA

KAIROSPOS.COM, Jakarta – Forum Musyawarah Antar Gereja (FORMAG) Jakarta Selatan hari Kamis (09/08/2018) berkumpul di kediaman Sabam Sirait Anggota DPD RI. Adapun tujuan berkumpul dengan masyarakat dan kostituennya untuk memanfaatkan waktu reses, penyerapan aspirasi masyarakat Anggota DPD RI Sabam Sirait. Anggota FORMAG Jakarta Selatan yang hadir ada 30(tiga puluh) orang mewakili gereja gereja di Kota Madya Jakarta Selatan dari berbagai Aras, Gereja Kristen Protestan dan Gereja Katolik.

Drs. Bambang Utoyo M.Th., sebagai ketua Forum Musyawarah Jakarta Selatan menyampaikan pertanyaan sehubungan dengan proses perijinan gereja (IBM, Sertipikat) yang selama ini prosesnya dianggap sulit dan memakan waktu yang cukup lama.

Pada Kesempatan itu dihadiri pula Ketua FORMAG Kecamatan Pesanggrahan Pdt. Petrus Metanfanuan MTh., dan jajaran pengurus lainnya, dari berbagai Kecamatan yang ada di wilayah Jakarta Selatan.

Sabam Sirait memberitakan penjelasan yang lengkap bahwa hak setiap warga Negara dan orang beragama adalah sama karena itu sudah tertuang di dalam UUD 1945, diperlukan perjuangan yang keras dan tangguh untuk mewujudkannya tidak ada warga minoritas apalagi anak tiri dan anak kandung didalan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia ungkapnya.

Senam Pernapasan Indonesia (Porpi) wilayah kecamatan Pesanggrahan, Kelurahan Petukangan Selatan hadir pula dalam kesempatan ini dan melakukan dialog yang sangat harmonis dengan Opung Sabam Sirait. Anggota Senam PORPI yang menghadiri penyerapan aspirasi masyarakat ini cukup banyak 70 orang pesertanya ibu-ibu. (Thony E).

Read More

Prof. Dr. Thomas Pentury : Tiga Sikap Gereja Ditumbuhkembangkan Dalam Merawat Toleransi

KAIROSPOS.COM, Jakarta - PGLII dalam memperingati HUT yang ke 47 tahun mengadakan RAPIMNAS selama dua hari dimulai Hari Selasa (7/08/2018) hingga Rabu (8/08/2018). Pembukaan ditandai pemukulan gong oleh Dirjen Bimas Kristen Prof. Dr. Thomas Pentury mewakili Menteri  Agama RI didampingi Ketua Umum PGLII Pdt. Dr. Ronny Mandang dan Pdt. Dr. Nus Remas bertempat di MDC Hall Slipi Jakarta Barat.

Dalam kata sambutan Menteri Agama yang disampaikan Dirjen Bimas Kristen Thomas Pentury, disebutkan tiga sikap gereja yang perlu ditumbuhkembangkan dalam merawat toleransi. Sikap pertama yang perlu dikembangkan menurut Menag adalah sikap gereja untuk mendukung terciptanya kerukunan dan persaudaraan sejati dalam kebersamaan dengan agama dan kepercayaan. Kedua, gereja perlu menumbuhkembangkan sikap menghargai agama dan kepercayaan lain sebagai ungkapan toleransinya. "Ketiga, gereja perlu membangun kebersamaan dan sikap terbuka terhadap agama dan kepercayaan lain melalui dialog," ucap Dirjen pada kegiatan yang juga bertepatan dengan HUT PGLII ke-47.

Tak lupa Dirjen juga menyampaikan pesan kepada para tokoh agama dan umat Kristiani. Pemerintah mengharapkan insan Kristiani dapat menjadi pelopor pemersatu bangsa. Tak hanya itu, Thomas Pentury yang pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Pattimura juga menyampaikan harapan bahwa umat Kristiani dapat menjadi mitra pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa. "Caranya dengan mendukung lewat doa dan partisipasi aktif  berbagai kebijakan dan program pemerintah," jelas Thomas.

Menteri Agama juga menyampaikan bahwa moderasi dan kerukunan antar umat beragama harus terus dilakukan. Caranya dengan memperkuat konsensus berbentuk aturan dan etika bersama dalam mewujudkan kerukunan internal dan antar umat beragama. Para pemimpin umat beragama perlu membangun harmoni sosial dan persatuan nasional

Sambutan sambutan disampaikan juga oleh Ketua Umum PGI : Pdt. Dr. Henriette T. Hutabarat-Lebang dan Ketua Pembimas Kristen DKI Jakarta Lisa Maryati MSi.

Pada acara penutupan Rabu (8/8/2018) PGLII mengeluarkan peryataan sikap yang telah dibahas dan disimpulkan oleh beberap kelompok kelompok yang dibentuk seperti kelompok kebangsaan dan demokrasi adapun butir butirnya sebagai berikut : Gereja harus inklusif, PGLII diminta memfasilitasi untuk memasuki politik praktis. PGLII harus menggarap generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan. PGLII tidak menggiring pada sikap partai politik tertentu dan biarkan umat menentukan pilihan politiknya. 

Dari kelompok demokrasi melahirkan butir butir : PGLII harus menegakkan keadilan, PGLII mendukung Pemilu tanpa SARA, PGLII mendukung demokrasi. 

Dari Kelompok  Pileg dan Pilres melahirkan butir butir: PGLII merekomendasikan anggotanya harus menggunakan hak pilihnya, memilih pemimpin yang anti korupsi dan radikalisme. Anggota PGLII harus berdoa dan berpuasa agar Pileg dan Pilres berlangsung aman dan kondusif.

Read More

Ali Mochtar Ngabalin : Hastag Ganti Presiden 2019 adalah Perbuatan Tidak Beradab

KAIROSPOS.COM, Jakarta - Dalam pembukaan diskusi politik yang diadakan Yayasan Komunikasi Indonesi   (Yakom) dan Persatuan Wartawan Indonesia (Pewarna Id) menyelenggarakan talkshow edukatif dengan tema, “Warna Politik Untuk Keberagaman Indonesia” dengan menampilkan narasumber tunggal Dr Ali Mochtar Ngabalin dan dimoderatori oleh Dr Bernard Nainggolan, Selasa (7/08/2013) di gedung Yayasan Komunikasi Indonesia, Jalan Matraman Raya 10A, Jakarta Timur. Ali Mochtar Ngabalin dengan ciri gaya bahasanya yang keras dan tegas mengatakan Hastag Ganti Presiden 2019 adalah Perbuatan Tidak Beradab dan tidak sesuai dengan norma norma Pancasila yang dianut di Indonesia.

Ali Mochtar Ngabalin menyebutkan ada 5 (lima)  variabel penting sebagai tanda orang beriman dalam membangun NKRI. Indonesia terdiri dari beragam suku tetapi hidup rukun dan damai. “Karena itu jangan terlihat alim di depan, tetapi teriak yang jelek di belakang. Tidak bolehlah jadi orang-orang yang munafik dan muslihat,” ujarnya memperingatkan.

Variabel tersebut antara lain Believe in God. Knowledge Intellectual, dan variabel Human Resources.  “Di Alkitab ada beberapa kali Rasul Paulus menyebutkan soal ilmu pengetahuan. Di Al quran juga gitu, ada bicara intelektual bagi orang beriman,” imbuhnya. Oleh karena itu, menurut Ngabalin, kita semua harus buka komunikasi yang linier.

Selanjutnya, Indonesia memiliki peradaban atau budaya (culture). Kalau ada pihak yang mau mengganti presiden tidak sesuai dengan prosedur,  itu berarti tidak punya peradaban atau tidak ada peradaban. Perlu menyiapkan legasi  baru dengan generasi baru. Semua agama harus bekerjasama dan bersatu untuk mempersiapkan generasi baru untuk kemajuan Indonesia. Dikisahkan, “Saat Jokowi-JK menang seperti ditetapkan MK pemilu 2014, saya langsung katakan itu berarti final and  binding. Karena itu kita harus terima itu sebagai satu kenyataan. Saya yakin Tuhan terlibat mengangkat Jokowi- JK. Saya katakan silahkan mendukung beri sumbangsih atau memilih oposisi. Saya waktu itu direktur politik KMP lho,” ujarnya menjelaskan posisinya pada pemilu 2014 yang secara gentle menerima putusan MK.

Staf Ahli Utama Kantor Sekretariat Presiden merasa perlu menegaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia jangan dianggap sepele, itu sangat penting. “Jangan berharap dapat tempat atau posisi yang bagus kalau tanpa ilmu yang baik,” tukasnya. Variabel sumber daya manusia itu penting. Karena itu, anak-anak Indonesia harus disiapkan sekolah di tempat-tempat bagus. “Setiap orang tua pasti ingin anak-anak lebih baik darinya. Itu juga pesan dari Musa dari para nabi,” kata Alumni Fakultas Komunikasi Universitas Indonesia ini. Dengan adanya human resources yang baik dan handal, maka pada akhirnya lahir young generation yang kemudian dapat  berperan membangun bangsa Indonesia.

Ali Mochtar Ngabalin yakin mendukung Jokowi untuk melanjutkan dua periode di masa jabatannya sebagai Presiden RI. “Jokowi orang baik. Dia berdiri di atas semua golongan dan suku. Dia telah bekerja dan berkarya bagi Indonesia. Karena itu perlu dia dipilih untuk kembali memimpin bangsa Indonesia. Begitu besarnya badai fitnah dan kebencian ditujukan kepada Jokowi, tetapi beliau kuat karena kedahsyatan Allah membelanya.”

Terkait politik identitas dan SARA, Ngabalin mengingatkan bahwa semua pihak yang membawa unsur SARA dalam pemilu mendatang, Bawaslu harus tegas menindak. Indonesia ini hidup dalam keberagaman bahkan sejak dahulu kala. “Pengalaman pilkada di Jakarta, tidak boleh lagi terulang dan terjadi di Indonesia. Baru pertama kali dalam sejarah Indonesia yang seperti yang terjadi pada Ahok. Pengalaman DKI juga telah membawa dampak buruk ke daerah-daerah. Kita harus percaya masa depan Indonesia ke depan tidak ada tempat politik identitas tidak,”pungkasnya. Menjabab pertanyaan dari floor siapa kira kira orang yang di pilih Jokowi sebagai Cawapresnya, Mochtar Ngabalin megatakan "Tunggu anggal mainnya, yang pasti orang baik". Menyinggung ada beberapa nama yang berinisial M yang marak dibicarakan publik apakah nama Mochtar Ngabalin termasuk dalam bursa Cawapres, Ali Mochtar ngabalin tertawa lebar. (Thony E).

Read More

Myanmar: 7.000 Orang Kristen Kachin Dipaksa Mengungsi dari Rumah Mereka Karena Kekerasan Meningkat

KAIROSPOS.COM, Kachin - Hampir 7.000 orang yang termasuk kelompok minoritas Kristen di Kachin, Myanmar utara, telah meninggalkan rumah mereka sejak pertempuran antara tentara dan kelompok pemberontak meningkat pada awal April, menurut angka terbaru dari Palang Merah.

"Ini adalah perang di mana warga sipil secara sistematis ditargetkan oleh anggota Tentara Burma ... [namun] masyarakat internasional memilih untuk mengabaikannya," kata analis politik dan penulis Stella Naw kepada surat kabar Guardian Inggris [pada Senin], dengan perhatian internasional pada Myanmar fokus pada krisis kemanusiaan yang dihadapi Muslim Rohingya di negara itu.

Ribuan nyawa telah hilang dan setidaknya 120.000 orang telah mengungsi dalam konflik puluhan tahun antara tentara dan Tentara Kemerdekaan Kachin sejak militer merebut kekuasaan negara itu pada tahun 1962.

"Ini adalah perang yang tidak terlihat," kata San Htoi, sekretaris gabungan Asosiasi Perempuan Kachin Thailand. Dia mengatakan kepada Guardian bahwa pada kunjungan terakhir, wakil-wakil Dewan Keamanan PBB hanya pergi ke negara bagian Rakhine dan "meninggalkan negara tanpa mengetahui [tentang Kachin]."

Dan menurut Thomas Muller, seorang analis Asia untuk Open Doors International, sebuah badan amal yang mendukung orang-orang Kristen yang hidup di bawah tekanan untuk keyakinan mereka, tidak mungkin situasinya akan mendapatkan perhatian lebih besar "karena Myanmar semakin datang di bawah pengaruh ekonomi dan politik dari China, tetangganya yang besar. "

"China diam-diam mendukung minoritas Wa yang besar di Myanmar, dan dapat secara efektif memveto setiap penyelidikan terhadap situasi minoritas, apalagi perbaikan atau langkah-langkah untuk mengakhiri perang saudara," tambah Muller.

Setelah pemboman sekolah misi di negara bagian itu pada hari Sabtu, Hkun Htoy Layang dari Dana Bantuan Kachin mengatakan kepada Christian Solidarity Worldwide, "Adalah keterlaluan bahwa tentara Burma menargetkan sekolah misi Baptis Kachin. Kami sangat prihatin bahwa tentara Burma menargetkan lebih banyak warga sipil di seluruh Negara Bagian Kachin, tanpa hukuman. "

Terjebak dalam Warzone

Yanghee Lee, ahli Hak Asasi Manusia PBB untuk Myanmar, mengemukakan kekhawatiran atas peningkatan kekerasan di Kachin dalam laporannya pada Maret ke Dewan Hak Asasi Manusia.

Minggu lalu dia menyerukan untuk segera mengakhiri pertempuran, mengatakan, "Apa yang kita lihat di negara bagian Kachin selama beberapa minggu terakhir sepenuhnya tidak dapat diterima, dan harus segera dihentikan. Warga sipil yang tidak bersalah dibunuh dan terluka, dan ratusan keluarga sekarang melarikan diri untuk hidup mereka. "

Para pengungsi internal berkumpul di sebuah gereja di Myitkyina, ibukota negara bagian Kachin, pada 10 Mei.

Lebih dari 400 warga sipil yang terlantar tiba di ibu kota Kachin, Myitkyina, Rabu lalu, di mana sudah ada lebih dari 4.000 orang terlantar lainnya, kata seorang juru bicara Palang Merah kepada Radio Free Asia.

Banyak dari mereka telah melakukan perjalanan jauh dengan berjalan kaki, melewati hutan, dan akhirnya mencari bantuan di gereja-gereja lokal atau kamp-kamp yang ada untuk para pengungsi internal. Yang lain tinggal bersama kerabat.

"Gereja-gereja lokal melakukan yang terbaik untuk mengakomodasi [mereka] yang melarikan diri dari peperangan," kata sumber setempat kepada World Watch Monitor dengan syarat anonimitas. "Mereka juga menyumbangkan makanan dan bahan-bahan lain sebanyak yang mereka bisa untuk membantu [tetapi] harga komoditas [telah naik] hingga lima kali lipat dari harga biasa."

Banyak warga sipil terlantar lainnya masih terdampar di hutan atau terperangkap di zona perang, bersembunyi di hutan tanpa makanan atau air, atau tidak dapat meninggalkan desa mereka, menurut surat kabar setempat The Irrawaddy.

Menurut sumber World Watch Monitor, "Warga sipil di zona perang mengancam akan meninggalkan rumah mereka atau dibunuh; banyak rumah dibakar oleh tentara pemerintah."

Sementara itu sebuah koalisi kelompok-kelompok kemanusiaan di Kachin mengatakan kepada AP bahwa pengiriman bantuan internasional telah diblokir oleh tentara dan bahwa badan-badan PBB dan kelompok-kelompok kemanusiaan internasional telah ditolak aksesnya.

Pembatasan militer pada bantuan juga membuat akses ke makanan dan air bersih di kamp sulit, menurut AP.

Irrawaddy melaporkan bahwa pejabat pemerintah-negara telah memulai operasi penyelamatan untuk membantu orang yang terperangkap di zona perang, setelah lebih dari 300 pemuda Kachin, bergabung dengan sekitar 1.000 warga lokal lainnya, mengorganisir protes duduk di Myitkyina pekan lalu, menyerukan pemerintah bertindak.

Pemimpin gerakan pemuda, pahlawan hak perempuan berusia 25 tahun, Sut Seng Htoi, mengatakan kepada Reuters: "Orang-orang kehilangan kepercayaan mereka pada Penasihat Negara Daw Aung San Suu Kyi karena orang-orang dari seluruh negeri memilih NLD [Liga Nasional untuk Demokrasi] , pemerintah sipil, untuk menghindari perang dan berkelahi. "

Pada bulan November tahun lalu, orang Kristen Myanmar menyatakan harapan bahwa kunjungan Paus Fransiskus akan membantu mengakhiri konflik etnis di negara itu, tetapi kemajuan terhenti meskipun putaran baru pembicaraan perdamaian diumumkan selama kunjungannya.

Latar Belakang

Mayoritas-Buddha Myanmar terdiri dari delapan kelompok besar dan delapan kelompok etnis kecil, yang masing-masing mengharapkan otonomi setelah kemerdekaan Burma 70 tahun yang lalu, tetapi beberapa perang sipil terlama di dunia masih berlanjut di sana.

Operasi ensiklopedi Kristen Dunia menyebut Myanmar "negara yang sangat terpecah-pecah pada tingkat politik dan khususnya etnis." Zona konflik di sepanjang perbatasan negara adalah tempat tinggal sebagian besar umat Kristen Myanmar, termasuk suku minoritas Kachin dan Karen, yang telah menghadapi penindasan pemerintah selama bertahun-tahun.

Badan amal Kristen Open Doors International memperkirakan ada lebih dari 4 juta orang Kristen di Myanmar, yang merupakan 8 persen dari total populasi. Sebagian besar dari mereka tinggal di Kachin, di mana 85 persen diperkirakan menjadi Kristen, dan Negara Bagian Shan bagian utara.

Gencatan senjata 17 tahun antara KIA dan Tatmadaw (pasukan gabungan angkatan darat, angkatan laut dan udara Myanmar) runtuh pada Juni 2011, sejak saat itu lebih dari 120.000 orang di negara bagian Kachin telah mengungsi.

Myanmar berada pada urutan ke 24 pada Daftar Dunia Open Watch World Watch 2018 dari 50 negara di mana yang paling sulit untuk hidup sebagai seorang Kristen.

Sumber : The Christian Post.

Read More